Sebanyak 451 item atau buku ditemukan

Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education: A-H ; 2, I-Z ; 3, Biographies, visual history, index

The Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education provides a comprehensive introduction to this major discipline supported by documentary, photographic, and visual resources.

The population of American schools includes learners whose educational experiences are diverse by variables such as ... Clubs such as Muslim Learning club, Muslim Student Association, and Islamic Culture club are but a few examples of ...

Promosi Kesehatan Lanjutan Dalam Teori dan Aplikasi

Banyak tenaga kesehatan menganggap promosi kesehatan menjadi suatu hal yang sangat familiar untuk didengar dan dilakukan namun promosi kesehatan yang dilakukan tidak terlalu efektif dan efesien, sehingga tujuan promosi kesehatan yang dilakukan tidak tercapai. Promosi Kesehatan menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami terkait teori dan aplikasi dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari di berbagai tempat. Buku Promosi Kesehatan lanjutan ini menggunakan bahasa yang sederhana dan diharapkan mudah dipahami oleh praktisi kesehatan dan mahasiswa jika ingin mengaplikasikannya di masyarakat. Buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam melakukan promosi kesehatan di berbagai tempat dan menjadi salah satu buku panduan dalam pembuatan berbagai karya tulis terkait promosi kesehatan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, kegiatan promosi kesehatan harus menggunakan basis pengaturan (setting based), seperti berbasis penduduk atau berbasis pendekatan ... Agenda dari pusat pembangun kesehatan menuju global. 2.

MANAJEMEN KURIKULUM

Buku ini masih bersifat global dan mengungkap berbagai persoalan seputar konsep manajemen kurikulum, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, ruang lingkup manajemen kurikulum lembaga pendidikan, masalah-masalah dan kendala dalam implementasi kurikulum 2013, tahapan manajemen kurikulum dalam satuan pendidikan, analisis dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan pada tingkat satuan pendidikan, evaluasi manajemen kurikulum pada satuan pendidikan, tugas pokok dan fungsi manajer dan personil satuan pendidikan dalam manajemen kurikulum, inovasi dalam implementasi manajemen kurikulum, peranan dan aplikasi IT dalam manajemen kurikulum, model dan organisasi pengembangan kurikulum, KKNI dan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis yang diperkuat dengan berbagai sumber bacaan.

Buku ini masih bersifat global dan mengungkap berbagai persoalan seputar konsep manajemen kurikulum, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, ruang lingkup manajemen kurikulum lembaga pendidikan, masalah-masalah dan kendala dalam ...

Etika Profesi Hukum

Edisi Revisi

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Urgensi etika dalam profesi disebabkan karena profesi mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien atau pencari keadilan. Dalam hal ini, terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut. Dengan buku ini diharapkan lahirlah sarjana hukum yang profesional dan beretika serta memiliki keahlian yang berkeilmuan dan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat dalam pelayanan di bidang hukum.

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia.

Dasar Telekomunikasi (dengan pendekatan Software Defined Radio)

Dalam mempelajari dasar-dasar telekomunikasi di perguruan tinggi, umumnya dilakukan melalui platform analog yaitu rangkaian dengan komponen analog. Mahasiswa bertanggung jawab merangkai/ membuat rangkaian untuk mengimplementasikan suatu teknik komunikasi tertentu. Rangkaian tersebut selanjutnya dievaluasi menggunakan perangkat seperti function generator, oscilloscope, dan spectrum analyzer. Mahasiswa diminta untuk melaporkan hasil pengukuran dan mengambil kesimpulan tentang eksperimen yang dibuat. Semua tugas tersebut dilakukan dalam interval waktu yang pendek serta dengan membatasi kompleksitas eksperimen. Kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan perakitan komponen, penggunaan komponen yang cacat, serta penggunaan perangkat yang kurang tepat dapat mengganggu keseluruhan eksperimen, menunda implementasinya, dan selanjutnya menyebabkan proses belajar menjadi sulit karena mahasiswa harus menghabiskan banyak waktu dalam menyelesaikan masalah yang timbul dan bukan menggunakan waktunya secara efektif untuk memahami konsep yang terkandung dalam eksperimen. Contoh serupa terjadi pada pembelajaran materi rangkaian logika. Beberapa tahun yang lalu, pembelajaran rangkaian logika dilakukan melalui penggunaan protoboard dan IC logic. Setelah mendapatkan penjelasan singkat tentang eksperimen, mahasiswa akan menghabiskan banyak waktu untuk memotong dan menghubungkan kabel tembaga dari satu gerbang logika (logic gate) ke gerbang logika yang lain untuk mengimplementasikan projek dalam eksperimen yang dimaksud. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam devais logic yang dapat diprogram, penggunaan protoboard dan IC menjadi ketinggalan jaman dan semakin ditinggalkan dari agenda pengajaran. Sekarang ini, laboratorium rangkaian logika telah menggunakan development kits dengan hardware yang dapat diprogram seperti FPGA dan CPLD dari manufaktur seperti Altera dan Xilinx. Mahasiswa tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk membuat koneksi kabel yang rentan terhadap kegagalan dan kesalahan modifikasi.

Dalam mempelajari dasar-dasar telekomunikasi di perguruan tinggi, umumnya dilakukan melalui platform analog yaitu rangkaian dengan komponen analog.

HUKUM ACARA PIDANA REORIENTASI PEMIKIRAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Buku ini merupakan buku yang menggabungkan dua buku pelajaran Hukum Acara Pidana yang sama yang diterbitkan kurang lebih 19 tahun yang lalu. Kedua buku yang sudah diterbitkan lebih dahulu tersebut berjudul Sari Hukum Acara Pidana IA dan Sari Hukum Acara Pidana IB. Baik buku yang pertama (IA) maupun buku yang kedua (IB) merupakan suatu kesatuan yang membahas tentang materi hukum acara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan dan sebagainya. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa serta peminat masalah hukum lainnya. Oleh sebab itu guna memenuhi kebutuhan tersebut buku ini disusun dalam bahasa yang sedernaha mudah dimengerti dan maksud dan isinya. Sekalipun demikian, tanpa meninggalkan hakikat keilmuan dalam bidang hukum, buku ini disusun dalam perspektif suatu teori Hukum Bangsa Indonesia, yaitu teori Keadilan Bermartabat (the Dignified Justice Theory/Jurisprudence/Philosophy of Law). Karena perspektif keilmuan dalam bidang hukum itulah, maka buku ini mendapatkan predikat sifat bermartabat. Unik bila dibandingkan dengan buku-buku sejenis lainnya, karena itu, judul yang diberikan tidak semata-mata Hukum Acara Pidana tetapi Hukum Acara Pidana Bermartabat. Buku yang ada di tangan pembaca ini, saya susun dalam rangka menjawab tantangan yang berasal dari tokoh-tokoh dan ilmuan terkemuka yang menggeluti Filsafat dan Teori Hukum yang masih saja selalu bertanya-tanya, kapankah dalam pengembanan hukum di Indonesia dapat ditemukan suatu Ilmu Hukum Nasional Indonesia yang modern, yang dapat dipakai sebagai suatu Filsafat Hukum, Teori Hukum atau Jurisprudence yang universal karena berakar atau berjiwa Pancasila, termasuk dalam menggambarkan dan menerangkan tentang Hukum Acara Pidana. Jurisprudence atau Teori Keadilan Bermartabat yang selalu ada dalam berbagai karya yang sudah saya hasilkan, dan yang digambarkan dalam buku ini tidak hanya menjawab tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi juga berusaha untuk melepas ketergantungan Sistem Hukum di Indonesia terhadap pemikiran-pemikiran (filsafat, teori, doktrin atau ajaran dan dokmatika) yang ditemukandan dikembangkan di Barat. Dengan demikian, maka ada martabat dari Sistem Hukum Pancasila, karena sistem dan pemikiran hukum yang dinamakan dengan Keadilan Bermartabat itu dibangun dengan bahan-bahan yang ada atau digali dari dalam “bumi”, dari dalam pikiran dan jiwa bangsa (Volksgeist) bangsa Indonesia. Sekalipun demikian, karena hukum, termasuk Hukum Acara Pidana itu adalah suatu institusi yang universal, maka dalam teori Keadilan Bermartabat, sejauh pemikiran-pemikiran hukum yang ditemukandan berkembang dalam Tata Hukum sistem dan negara beradab lainnya tetap dilihat dengan cermat, manakala ada yang dapat dipergunakan bagi kritik dan pengembangan Sistem Hukum, setelah disaring terlebih dahulu dengan Sistem Hukum Pancasila yang bermartabat.

Buku ini merupakan buku yang menggabungkan dua buku pelajaran Hukum Acara Pidana yang sama yang diterbitkan kurang lebih 19 tahun yang lalu.

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan pelaksana