Sebanyak 480 item atau buku ditemukan

Teori Ekonomi Bagi Hasil

Kegagalan Self Regulating Ekonomi Kapitalis dan Konstruksi Teori Self Regulating Ekonomi Bagi Hasil Berdasarkan Tujuh Norma Dasar Ekonomi

Teori Ekonomi Bagi Hasil memberikan landasan teoritis bagi sebuah sistem ekonomi yang menerapkan bagi hasil antara pengusaha dan buruh sebagai pengganti dari upah buruh. Di dalam sistem Ekonomi Bagi Hasil, upah dihapus karena; membuat ekonomi menjadi tidak ‘self regulating‘ (wage rigidity keynes), mengandung resiko krisis yang tinggi, menciptakan konflik abadi laba-upah atau konflik abadi pengusaha-buruh, mewarisi hubungan perbudakan majikan-pelayan dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan manusia. Dari sudut pandang normatif Islam, upah perlu dihapus karena mengandung sifat prefixed seperti riba. Mengandung gharar karena adanya ruang eksploitasi (ghabn fahish) yang diciptakan oleh mekanisme konflik laba-upah. Tujuannya adalah mendorong terciptanya perekonomian bangsa-bangsa yang dilandasi oleh prinsip keadilan, kebebasan, kerjasama dan persamaan manusia (justice, freedom, synergic cooperation and equalitiy principles) serta tanpa eksploitasi, tanpa bunga, melalui sistem ekonomi bagi hasil, untuk kesejahteraan bersama yang lebih baik dan lebih stabil. Sistem Ekonomi Bagi Hasil adalah sistem ekonomi yang dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut menuju kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih baik di dalam iklim Sistem Ekonomi Bagi Hasil. Transparansi dan built-in control perusahaan Bagi Hasil dapat menghilangkan resiko negatif dari asymmetric information; moral hazard and adverse selection, yang mengancam pembiayaan mudharabah. Perusahaan dengan skema Bagi Hasil membuat resiko asymmetric information, biaya supervisi dan biaya monitoring di dalam pembiayaan mudharabah menjadi rendah. Dengan demikian sistem usaha Bagi Hasil mendukung perbankang syariah untuk meraih tujuan utamanya; ekonomi bebas riba dan bebas gharar.

Teori Ekonomi Bagi Hasil memberikan landasan teoritis bagi sebuah sistem ekonomi yang menerapkan bagi hasil antara pengusaha dan buruh sebagai pengganti dari upah buruh.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradialan Pidana yang terdiri beberapa pokok bahasa sebagai berikut: Pengertian Sistem Peradialan Pidana dilihat dari Terminologinya, penegrtian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradialan Pidana Terpadu. Sejarah dan perkembangan Sistem Peradialan Pidana di Eropa Dan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa bentuk yakni: sistem inquisitoir dan accusatoir; adversary sytem dan non adversary system; baik sytem ( sistem jaminan/sistem uang tembusan) dan plea bargaining system serta meidasi dalam perkara pidana atau dikenal dengan istilah mediasi penal (penal mediation) sebagai bagian dari plea bargaining system. Buku ini juga akan membahas mengenai model-model Sistem peradilan yang terdiri dari beberapa bentuk misalnya: Crime Control Model, Model kekeluargaan (Family Model); Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model, Model kekeluargaan (Family Model); Model Yuridis dan Model kemudian yang dianut oleh bangsa Indonesia dan Komponen-komponen yang membentunya (kepolisian, kejaksaan, pengadialan, lembaga pemasyarakata, dan advokat). Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradialan Pidana yang terdiri beberapa pokok bahasa sebagai berikut: Pengertian Sistem Peradialan Pidana dilihat dari Terminologinya, penegrtian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem ...

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradialan Pidana yang terdiri beberapa pokok bahasa sebagai berikut: Pengertian Sistem Peradialan Pidana dilihat dari Terminologinya, penegrtian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradialan Pidana Terpadu. Sejarah dan perkembangan Sistem Peradialan Pidana di Eropa Dan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa bentuk yakni: sistem inquisitoir dan accusatoir; adversary sytem dan non adversary system; baik sytem ( sistem jaminan/sistem uang tembusan) dan plea bargaining system serta meidasi dalam perkara pidana atau dikenal dengan istilah mediasi penal (penal mediation) sebagai bagian dari plea bargaining system. Buku ini juga akan membahas mengenai model-model Sistem peradilan yang terdiri dari beberapa bentuk misalnya: Crime Control Model, Model kekeluargaan (Family Model); Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model, Model kekeluargaan (Family Model); Model Yuridis dan Model kemudian yang dianut oleh bangsa Indonesia dan Komponen-komponen yang membentunya (kepolisian, kejaksaan, pengadialan, lembaga pemasyarakata, dan advokat) Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradialan Pidana yang terdiri beberapa pokok bahasa sebagai berikut: Pengertian Sistem Peradialan Pidana dilihat dari Terminologinya, penegrtian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem ...

Manajemen Pemasaran (Perspektif Digital Marketing)

Kehadiran buku ini dapat menambah buku-buku manajemen pemasaran yang telah ada. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi dalam menambah khasanah keilmuan terutama mengenai manajemen pemasaran pada era digital. Dalam konsep pemasaran, ditekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui aktivitas pemasaran terpadu. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan para pengusaha dalam memanfaatkan internet dan media digital lainnya khususnya digital marketing sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan dapat dinikmati para konsumen melalui layanan tersebut. Book chapter ini terdiri dari tiga belas bab yang membahas tentang manajemen pemasaran dalam pespfektif digital marketing.

Kehadiran buku ini dapat menambah buku-buku manajemen pemasaran yang telah ada.

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...

Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Masalah-Masalah Di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional

Buku Ajar ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar Manajemen Administrasi Ekspor Impor yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi D3 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia, sebagai bekal mahasiswa saat menjadi praktisi logistik ataupun bisnis, Buku Ajar ini dibuat berdasarkan pengalaman penulis di dunia praktis, dimana untuk dapat melaksanakan kegiatan administrasi ekspor-impor diperlukan pemahaman secara menyeluruh dimulai dari latar belakang terjadinya perdagangan ekspor impor, prosedur, para fihak dan dokumen yang terlibat, tata cara pengisian dokumen, serta dasar hukum yang melandasinya. Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Masalah-Masalah Di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Masalah-Masalah Di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional ini diterbitkan oleh Penerbit ...

Ekspor Impor Dokumen Ekspor-Impor Dan Dokumen Kepabeanan

Buku Ajar ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar Manajemen Administrasi Ekspor Impor yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi D3 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia, sebagai bekal mahasiswa saat menjadi praktisi logistik ataupun bisnis, Buku Ajar ini dibuat berdasarkan pengalaman penulis di dunia praktis, dimana untuk dapat melaksanakan kegiatan administrasi ekspor-impor diperlukan pemahaman secara menyeluruh dimulai dari latar belakang terjadinya perdagangan ekspor impor, prosedur, para fihak dan dokumen yang terlibat, tata cara pengisian dokumen, serta dasar hukum yang melandasinya. Ekspor Impor Dokumen Ekspor-Impor Dan Dokumen Kepabeanan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Ekspor Impor Dokumen Ekspor-Impor Dan Dokumen Kepabeanan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.