Sebanyak 55 item atau buku ditemukan

Aksiologi Sebagai Dasar Pembinaan Kepribadian Bangsa dan Negara Indonesia

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya tidak cukup apabila hanya memperhatikan kemajuan ilmiah di bidangnya masing-masing. Masing-masing cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya perlu selalu memperhatikan landasan filsafatnya, yaitu landasan-landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dituntut dapat memberi sumbangan penyelesaian terhadap masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara kritis, komprehensif, sekaligus evaluatif. Buku ini bagi ilmu pengetahuan dapat menjadi pertimbangan tentang ruang lingkup aktivitasnya, yaitu pada lingkup pengalaman empiris dan pragmatis. Pengertian tentang terbatasnya lingkup ilmu pengetahuan pada pengalaman empiris dan pragmatis diharapkan dapat menjadi pendorong para ilmuwan untuk memperluas dan memperdalam dasar-dasar teorinya hingga tingkat pengetahuan tentang sumber dan hakikat objek ilmiah yang ditekuni, metode hingga pemanfaatannya, yaitu landasan ontologi dan epistemologi sampai dengan landasan nilai aksiologinya. Buku ini diharapkan juga bermanfaat bagi ilmu filsafat, yaitu dapat menjadi pertimbangan bahwa ilmu filsafat sebagai aktivitas pemikiran rasional dapat lebih bermakna fungsional. Konsep teoretis filsafat bukan hanya menjadi konsep-konsep teoretis substantif, melainkan juga dapat bermanfaat untuk kepentingan hidup berbangsa dan bernegara. Aksiologi bersama dengan ontologi dan epistemologi sangat bermanfaat untuk mengembangkan moralitas Pancasila sebagai landasan dinamis pengembangan kebudayaan, sistem pendidikan, dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, melalui buku ini masyarakat dan bangsa Indonesia diharapkan dapat mengantisipasi masa modernisasi dan globalisasi dengan perencanaan pengembangan kepribadian kebangsaan Indonesia dan merumuskan prinsip bernegara yang berpedoman pada nilai-nilai budaya Indonesia, tetapi tidak eksklusif karena dikaitkan pada nilai-nilai aksiologi yang universal. Dengan demikian, hasil analisis buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan diri menyongsong masa depan.

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya tidak cukup apabila hanya memperhatikan kemajuan ilmiah di bidangnya masing-masing.

Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan

Pemikiran dasar pembangunan kesehatan adalah pemikiran yang mendasar, yaitu yang mendalam, luas dan berjangkau ke depan tentang fondasi pembangunan kesehatan. Pemikiran dasar pembangunan kesehatan tersebut pada hakikatnya sama dengan paradigma pembangunan kesehatan. Dengan catatan bahwa paradigma pembangunan kesehatan lebih menekankan pentingnya kerangka berpikir yang mendasar dalam pembangunan kesehatan. Sedangkan pemikiran dasar atau filsafat pembangunan kesehatan menekankan pentingnya proses, perbuatan, dan cara memikir yang seksama tentang fondasi pembangunan kesehatan. Tetapi paradigma dan pemikiran dasar pembangunan kesehatan tersebut berisikan esensi dari substansi yang sama yaitu: 1. Pelaksanaan, 2. Tujuan, dan 3. Dasar pembangunan kesehatan. Permasalahan paradigma pembangunan kesehatan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan pada pokoknya meliputi: 1) kurang diperhatikan pentingnya dasar pembangunan kesehatan, 2) kurang mengacu pada tujuan jangka panjang yang bermakna, 3) kurang bersifat komprehensif, 4) kurang bersifat implikatif, dan 5) kurang fokus pada pentingnya peran manusia dan masyarakatnya sendiri dalam pembangunan kesehatan. Maksud buku ini adalah untuk mengemukakan kejelasan dan pertimbangan pentingnya pemikiran dasar atau filsafat pembangunan kesehatan dan bagaimana perannya dalam meningkatkan akselerasi, pemerataan, dan mutu pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan melandaskan pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan landasan operasional peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai ketetapan dalam SKN 2012, bahwa untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN, pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan. 1. Mempercepat pelaksanaan pembangunan kesehatan dan agar lebih terarah serta lebih meningkatkan sinergi di antara subsistem-subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional. 2. Mendorong pentingnya dan digunakannya makna dari lima unsur-unsur pemikiran dasar pembangunan kesehatan, yaitu: a. Dasar pembangunan kesehatan, b. Tujuan pembangunan kesehatan, c. Hakikat pembangunan kesehatan, d. Perkembangan pembangunan kesehatan, dan e. Kedudukan manusia dalam pembangunan kesehatan. 3. Mendukung penguatan dan percepatan pelaksanaan paradigma sehat dalam pembangunan kesehatan. Manusia dipandang sebagai basis filosofis pembangunan kesehatan. Dalam kaitan ini, pembangunan kesehatan tersebut perlu berdasarkan pada Perikemanusiaan serta Etika Humanitas, Ketuhanan, dan Etika Profesi. Oleh karena itu, dalam pembangunan kesehatan tidak dibenarkan hanya berdasarkan aspek pragmatis, terutama aspek finansial. Dalam buku ini dikemukakan peningkatan pembangunan kesehatan yang melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan, antara lain: 1. Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional 2012, 2. Penyusunan dan Pelaksanaan RPJPK 2005–2025, 3. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, 4. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan, 5. Pengembangan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta 6. Penyusunan Agenda Post–2015 Bidang Kesehatan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Keamanan dan Kerahasiaan data. c. ... Etika, integritas dan kualitas. KELIMA : Pusat 266 Filsafat, ...

Filsafat dan Kearifan dalam Agama dan Budaya Lokal

Filsafat, sebagai the mother of knowledge, memiliki peran dalam pengembangan keilmuan dalam berbagai bidang. Pendekatan filsafat dalam pengembangan keilmuan dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan aspek-aspek filosofis dalam keragaman cabang ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Selain itu, pengembangan keilmuan juga dilakukan dengan menerapkan pendekatan filsafat melalui penggalian dan eksplorasi kearifan-kearifan lokal pada aspek-aspek agama dan budaya lokal. Apa yang sudah dihasilkan oleh para peneliti yang menjadi kontributor buku ini merupakan upaya-upaya pengembangan keilmuan dengan menggunakan keragaman objek formal dari ilmu filsafat untuk mengkaji objek material penelitian yang beragam, sesuai dengan minat dan pilihan setiap penulisnya. Pada Bab II, misalnya, berisi dua artikel yang membuktikan peran filsafat dalam pengembangan keilmuan. Bab III terdiri atas empat artikel yang mengkaji filsafat dan kearifan dalam aspek agama. Bab terakhir, yaitu Bab IV, terdiri atas empat artikel yang mengkaji filsafat dan kearifan dalam budaya lokal.

... ekonomi. Daftar. Pustaka. Bunnin, N. dan Tsui-James, E. (eds.), 2003. The Blackwell Companion to Philosophy. John Wiley & Sons. Gordon, D.F. 1956. “Reviewed Work(s): The Failures of Economics: A Diagnostic Study by Sidney Schoeffler ...

Godot di Amerika dan di Indonesia

Suatu Studi Banding

Penelitian Bakdi Soemanto ini mendeskripsikan dan menguraikan proses perkembangan drama Indonesia pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika kecenderungan ke arah teknik penulisan naskah absurd mencapai puncaknya. Naskah-naskah yang diikutkan dalam sayembara penulisan naskah drama yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1970an merupakan bukti yang tidak terbantah. Juga pementasan yang diselenggarakan oleh begitu banyak kelompok teater, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar dan kecil lain, merupakan indikasi betapa besar pengaruh teater absurd terhadap perkembangan teater kita. Beberapa naskah drama yang dihasilkan oleh Putu Wijaya, Vredi Kastam Marta, Akhudiat, Yudhistira Ardi Noegraha, dan Noorca Marendra—misalnya—membuktikan bahwa tradisi teater absurd ada di Indonesia. Istilah teater absurd dipergunakan, antara lain oleh Martin Esslin untuk jenis teater yang mengungkapkan kegagalan bahasa sebagai alat komunikasi, seperti yang juga disampaikan oleh Eugene lonesco, salah seorang penulis teater absurd yang drama-dramanya pernah juga diterjemahkan dan dipentaskan di sini. Ketiadaan komunikasi itu dicerminkan dalam alur yang tidak jelas ujung pangkalnya, penokohan yang tidak juntrung perkembangannya, ujung dan pangkal yang ternyata sama atau serupa, dan tentu saja dialog yang tidak menunjukkan adanya saling memahami di antara tokoh-tokohnya. Dalam uraiannya ini, Bakdi Soemanto mengungkapkan bahwa ternyata apa yang telah terjadi di negeri ini mirip dengan yang telah berlangsung di Amerika Serikat. Pementasan Waiting for Godot mendapat sambutan tidak hanya dari khalayak, tetapi juga dari beberapa dramawan. Resepsi dramawan seperti Jack Gelber dan Edward Albee atas karya Beckett itu telah menghasilkan jenis drama baru yang oleh Esslin kemudian juga digolongkan ke dalam teater absurd. Dengan bertumpu pada analisis atas Waiting for Godot, karangan yang ditulis dengan sangat lancar ini telah berhasil memberikan gambaran dan uraian mengenai berlangsungnya proses pengaruh gaya penulisan, reproduksi ideologi, dan usaha untuk mengungkapkan berbagai masalah yang dirasa tidak bisa lagi diungkapkan dengan cara yang sebelumnya telah ada.

Penelitian Bakdi Soemanto ini mendeskripsikan dan menguraikan proses perkembangan drama Indonesia pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika kecenderungan ke arah teknik penulisan naskah absurd mencapai puncaknya.

Manajemen

Para mahasiswa sekarang ini adalah para manajer di masa mendatang. Mendekati permulaan abad baru ini, beberapa nilai dan pendekatan baru terhadap manajemen mulai muncul banyak di antaranya yang sebenarnya sudah ada di depan kita. Dalam abad ke-21, suasana kerja akan berbeda dengan suasana kerja yang ada sekarang. Keanekaragaman budaya, etika dan tanggung jawab sosial, perekonomian global dan kualitas menjadi perhatian penting dalam dunia kerja di abad mendatang. Indeks mulai berubah, baik dalam tingkatan teknologi maupun manusianya. Buku Manajemen ini memperkenalkan dasar-dasar manajemen apabila diterapkan dalam lingkungan kerja sekarang. Tujuan yang pertama adalah berusaha untuk mencakup topik-topik yang tepat yang kedalamannya disesuaikan dengan mahasiswa baru. Tujuan yang kedua adalah menyajikannya dengan suatu cara yang menarik dan praktis, yakni suatu cara yang menuntut perhatian mahasiswa serta mendorong mereka untuk secara aktif mengaitkannya dengan hal-hal yang terdapat di sekitar mereka. Untuk menekankan pentingnya mempelajari peran manajer, terutama dalam lingkungan yang dinamis seperti sekarang ini, setiap dalam buku ini akan diawali dengan: Manajemen Dewasa Ini, yakni suatu gambaran atau pengenalan diri yang menuntut perhatian kita terhadap isu-isu paling akhir yang sesuai dengan suasana kerja baru dalam abad ke-21. Gambaran yang dimaksud adalah apa yang secara nyata terjadi dalam perusahaan, sedangkan pengenalan diri menyangkut isu-isu manajerial yang harus diketahui oleh para mahasiswa agar berhasil sebagai manajer dalam lingkungan bisnis yang dinamis seperti sekarang ini. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan pandangan yang berimbang tentang isu-isu yang dihadapi oleh para manajer dewasa ini serta keahlian yang diperlukan bagi para manajer di masa mendatang. Dalam buku ini dibahas pula sejarah perkembangan manajemen, etika dan tanggung jawab sosial, manajer dan peran-perannya, sumber daya manusia, kepemimpinan, konflik, mengelola kelompok dan tim hingga teknologi informasi. Semua topik tersebut merupakan topik-topik yang berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari manajer dan manajemen dalam suatu organisasi.

Indeks mulai berubah, baik dalam tingkatan teknologi maupun manusianya. Buku Manajemen ini memperkenalkan dasar-dasar manajemen apabila diterapkan dalam lingkungan kerja sekarang.

Modal Sosial dalam Manajemen Bencana

Buku ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas mengenai pemulihan kondisi pasca bencana dilihat dari aspek sosial ekonomi. Secara geografis, Indonesia terletak pada wilayah yang rentan terhadap ancaman bencana alam, mulai dari letusan gunungapi, banjir, gempa bumi, hingga tsunami. Keadaan ini membuat masyarakat harus dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut mengingat dampak dari bencana tersebut sangat luas, baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi. Buku Modal Sosial dalam Manajemen Bencana berisi tentang kumpulan penelitian berupa studi kasus yang telah dilakukan dengan memfokuskan pada perilaku dan cara masyarakat dalam beradapatasi terhadap dampak bencana. Secara detil buku ini menjelaskan bagaimana masyarakat pesisir maupun yang tinggal di gunung melakukan manajemen sosial untuk memulihkan penghidupan ekonomi kembali. Aspek sosial ekonomi merupakan faktor yang penting dalam kajian manajemen kebencanaan, disamping aspek fisik. Manusia memegang peranan penting untuk terciptanya kembali kondisi penghidupan seperti sediakala sebelum terjadi bencana (disaster resilience). Manusia sebagai pelaku objek dalam kajian kebencanaan serta pemulihan perekonomian pasca bencana yang dilakukan manusia, menjadi topik utama dalam buku ini. Nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong antar masyarakat, khususnya masyarakat terdampak bencana, tercermin dari masih mengakarnya budaya gotong royong di kawasan pedesaan. Belajar dari bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, erupsi Gunungapi Merapi 2010, serta banjir rob yang yang rutin terjadi di Demak., gotong royong menjadi senjata yang ampuh dalam komunitas masyarakat menanggulangi akibat yang ditimbulkan suatu bencana karena gotong royong merupakan kombinsi antara solidaritas dan kerjasama antar sesama. Kajian bencana tidak dapat terlepas dari pemulihan kondisi ekonomi. Dalam proses pemulihan kondisi ekonomi ,modal sosial dalam masyarakat merupakan salah satu summberdaya yang penting untuk dimaksimalkan efektifitasnya. Modal sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan jenis strategi adaptasi untuk bertahan hidup. Sumberdaya lokal dan kearifan lokal menjadi dasar dan bentuk dari modal sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modal sosial menjadi faktor yang penting dalam penanggulangan bencana. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]

Beberapa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah mengalami kerusakan fisik dan tidak dapat dipergunakan. Sebuah Puskesmas pembantu ...

Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru

Praktik Baik Pemerintahan Di Kabupaten Puncak, Papua

Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017. Buku ini memuat tujuh bab, yaitu tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru, pelembagaan pemerintahan daerah, kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, kinerja pemerintahan daerah 2013-2017, serta tantangan dan harapan agar proses pelembagaan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik selama ini dapat meningkat secara berkelanjutan. Bab I menjelaskan tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru setelah pemekaran Kabupaten Puncak (periode 2008-2013). Konsolidasi pemerintahan ini penting karena sejak pemekaran tahun 2008, pemerintahan daerah berjalan secara tidak lancar. Tekad para pemangku kepentingan dalam membentuk kabupaten baru memang sudah kuat, tetapi pemerintahan baru tidak segera dapat melembaga dengan baik. Pejabat bupati berganti sampai empat kali. Pemilukada tertunda-tunda beberapa kali akibat terjadinya perang suku pada tahun 2011-2012. Pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan banyak masyarakat belum dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini akibat beratnya kendala struktural pembangunan di Kabupaten Puncak, yaitu keterisolasian wilayah, rendahnya kualitas pelayanan publik dasar, dan rendahnya kualitas SDM. Walau mulai ada pembangunan sarana prasarana perkantoran, rumah dinas pejabat, gedung DPRD, penambahan fasilitas bandara, penambahan frekuensi penerbangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan migrasi masyarakat dari daerah atau distrik lain ke Ilaga, peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat belum merata. Melihat lambatnya pembangunan, pasangan Willem Wandik-Repinus Telenggen melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan lokal, sehingga mereka akhirnya mengusung keduanya menjadi kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Setelah menang di dalam Pemilukada demokratis pertama pada tanggal 14 Februari 2013, tugas pertama Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah menciptakan perdamaian di antara kelompok yang bertikai akibat perang suku seputar Pemilukada tahun 2011-2012. Ada beberapa harapan baru terhadap pemimpin baru, terutama yang berkaitan dengan perlunya konsolidasi sosial-politik paska konflik, perbaikan roda pemerintahan, pembukaan keterisolasian wilayah, peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Bab II menjelaskan tentang pelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Puncak. Setelah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif, Willem Wandik dan Repinus Telenggen memulai pelembagaan pemerintahan dengan melakukan konsolidasi birokrasi maupun rekonsiliasi politik. Konsolidasi birokrasi dilakukan di kalangan internal birokrasi dengan membentuk perangkat daerah dan lambang daerah serta penyusunan APBD 2013. Sementara itu, rekonsiliasi politik dilakukan dengan DPRD. Tujuannya supaya Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat bersama-sama mengambil langkah terbaik untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama dengan segera diselesaikannya beberapa peraturan daerah yang sangat penting bagi proses pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, khususnya Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Lambang Daerah, serta Struktur Organisasi dan Tata-kelola Pemerintahan. Konsolidasi birokrasi dan konsolidasi ini penting karena keterpaduan langkah di antara elemen pemerintahan dan masyarakat bisa berdampak serius terhadap kelancaran tugas pemerintahan daerah. Selanjutnya, tugas Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah melakukan aktivasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah, membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pemerintah pusat dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kapasitas dan menegakkan komitmen aparatur pemerintah. Bab III menjelaskan tentang kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak. Buku ini memaparkan garis kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak berdasarkan Master Plan Pembangunan Puncak bidang politik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Rencana induk ini awalnya disusun pada tahun 2009 melalui kerjasama dengan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan rekomendasi arah dan strategi berikut: memperkuat tatanan sosial-politik, membangun struktur kelembagaan dan aparatur birokrasi pemerintahan, mengembangkan pelayanan publik, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi permasalahan objektif sebagai wilayah yang terisolir dan tertinggal, Visi dan Misi Pembangunan ditetapkan, khususnya untuk percepatan pembangunan daerah. Visi pembangunan ini dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Puncak 2013-2018: “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dasar Menuju Masyarakat Kabupaten Puncak yang Damai, Sehat, Terdidik, dan Sejahtera”. Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima misi, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan permukiman; (2) meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah berlandaskan pada keunggulan dan potensi strategis daerah; (3) meningkatkan ketersediaan, akses maupun kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan komitmen aparatur pemerintah; dan (5) membangun kesadaran kewarganegaraan dan kerukunan hidup antar masyarakat. Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan kebijakan percepatan pembangunan daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan infrastruktur pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bab IV menjelaskan tentang kinerja pemerintahan daerah 2013-2017. Buku ini memaparkan beberapa capaian kinerja, khususnya dalam program penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana penunjang aparatur pemerintah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pengembangan harmoni sosial masyarakat. Pertama, penyediaan infrastruktur dasar dilakukan dengan membangun sarana transportasi udara dan darat, sarana air bersih, BBM dan pembangkit listrik, sarana penunjang aparatur pemerintah, dan sarana permukiman. Kedua, peningkatan pelayanan bidang pendidikan telah dilakukan dengan membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Puncak Tahun 2014-2025 melalui kerjasama dengan PPKK Fisipol UGM; pembangunan sekolah terpadu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Distrik Ilaga; bekerjasama dengan Gugus Tugas Papua UGM melakukan rekrutmen dan penempatan para Guru Perintis - GP (kemudian istilah GP diganti menjadi GPDT - Guru Penggerak daaerah terpencil) baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA/SMK; dan pelatihan PNS dan kontrak kerja di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2013-2018 memberikan prioritas pada program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D, Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun fasilitas sosial seperti Posyandu. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut juga didukung dengan penyediaan tenaga paramedis dan tenaga kesehatan, walau masih belum optimal. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur pemerintah, antara lain penyediaan kantor dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor, dan penyediaan rumah dinas. Keempat, pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Puncak. Beberapa hasil yang dicapai hingga tahun 2017 adalah: penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Publik; Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian; pembangunan Pasar Ilaga; pembangunan Pusat Grosir Ilaga; pemberian subsidi hasil bumi; Gerakan Masyarakat Sejahterakan Kampung (GEMAS); pengembangan perekonomian berbasis pariwisata, khususnya ekowisata pegunungan; dan pengembangan semangat wirausaha putra daerah.

Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017.

Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas

Buku yang mengulas teori kritik sosial masyarakat secara keseluruhan cukup banyak. Meski demikian, tidak sedikit mahasiswa yang merasa kesulitan dalam menangkap gagasan dan pesan teori kritik, khususnya pikiran-pikiran Habermas, lebih spesifik lagi menyangkut gagasan “metodologi teori kritiknya”. Komentar atas gagasan pemikiran Jurgen Habermas cukup banyak, dari spektrum ide yang positif hingga spektrum pemikiran yang negatif. Spektrum positif menganggap gagasannya bermanfaat untuk transformasi masyarakat, tetapi dari spektrum pemikiran yang negatif tidak sedikit yang menganggap idenya lebih banyak mendorong ke arah “utopia”, bahkan penuh nuansa represif dan kolonialistis, terutama dibandingkan dengan pikiran-pikiran kritis lainnya. Di samping itu, ada juga yang terinspirasi dari teori kritik generasi pertama, yang mengatakan teori kritik tidak lain ialah teori yang mengajarkan bagaimana melakukan kritik sistem, kritik ideologi, kekuasaan, meskipun kritik semacam ini bisa saja dipakai sebagai “senjata halus” untuk masuk menjadi bagian dari sistem apa pun yang kita kritik. Pendek kata, dalam kaitannya dengan dunia ilmu pengetahuan, berbagai tesis pemikiran boleh ditampilkan sebagai objek “discourse” yang terbuka sehingga siapa pun sebagai anggota “komunitas gagasan” sewajarnya tak apriori dalam menelaah seberapa jauh tesis-tesis yang berseliweran di seputar teori kritik itu bisa dipertanggungjawabkan. Buku ini, tak terkecuali, pada akhirnya ialah kumpulan ide yang terbuka sehingga pembaca dapat meresponsnya dengan berbagai macam mode pemikiran. Selain itu, buku ini dimaksudkan untuk membantu khalayak luas untuk memperkaya cakrawala pemikiran ilmu sosialnya. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]

Buku yang mengulas teori kritik sosial masyarakat secara keseluruhan cukup banyak.

Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia

Hibah dan wasiat merupakan lembaga hukum yang dikenal dalam berbagai sistem hukum. Dalam konteks Indonesia lembaga ini dikenal dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Inti dari hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang atau lebih terhadap orang lain, sedangkan wasiat adalah sebuah pernyataan yang berisi penggunaan atas harta benda yang dimiliki, kelak di kemudian hari ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Kepemilikan terhadap harta di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari cara perolehannya maupun cara pembelanjaannya. Karena itulah dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam (al-maqashid al-syari’ah) yang utama (dharuriyah/mu’tabarah) selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan (keturunan). Melalui Hibah dan Wasiat, Insya Allah dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mewujudkan al-maqashid al-syari’ah dimaksud. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]

Hibah dan wasiat merupakan lembaga hukum yang dikenal dalam berbagai sistem hukum.

Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah

Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah merupakan buku yang memberikan penjelasan komprehensif tentang posisi akuntansi secara tepat dan mengupas ketentuan syariat yang tercakup dalam rerangka dasar laporan keuangan (conceptual framework for financial reporting) sebagai dasar pengembangan akuntansi. Kajian akuntansi syariah selama ini terbagi menjadi dua paradigma (point of view) utama, yaitu akuntansi syariah yang didorong oleh kebutuhan praktis (driven by practical needs) dan akuntansi syariah bertujuan akademis (driven byacademical purpose). Keduanya seolah berjalan terpisah dan masih terjadi gap logical reasoning atas keberadaan bidang akuntansi syariah sehingga tidak mampu mewujudkan sinergi untuk pengembangan akuntansi atas produk, ragam transaksi maupun entitas yang sesuai syariat Islam. Gap yang belum terjawab adalah bagaimana menempatkan (mapping) bidang akuntansi secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukumi (istinbdth al-hukm)akuntansi yang selama ini berterima umum. Buku ini memberikan rincian yang jelas tentang pemaknaan akuntansi secara tepat dan mengungkapkan cakupan ketentuan syara' dalam menghukumi fakta akuntansi tersebut. Tinjauan syara' atas akuntansi diperdalam pada aspek rerangka dasar yang mencakup asumsi dan prinsip dasar akuntansi karena pembentukan dan pengembangan akuntansi didasarkan pada rerangka dasar (conceptual framework). Dengan hasil justifikasi atas rerangka dasar akuntansi berdasarkan syariat Islam, diharapkan pengembangan akuntansi dapat dilakukan secara tepat dan syar'i sehingga pertumbuhan entitas bisnis Islam dan kebutuhan produk akuntansi dan keuangan Islami serta kajian akademis dapat berjalan secara sinergis.

100/DSN-MUI/ 91 XII/2015 Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah 92 101/DSN-MUI/X/2016 Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah 93 102/DSN-MUI/X/2016 Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan ...