Salah-satu bukti keberagaman masyarakat Nusantara di masa lampau ialah fakta sejarah di masa kekuasaan Mataram Lama yang menyebutkan terjadinya pernikahan antara Rakai Pikatan yang menganut Hindu dengan Pramodawardhani yang menganut Budha Mahayana. Pernikahan dua insan berbeda agama itu memberikan pelajaran berharga bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang terciptanya kehidupan rukun, damai, dan toleran antar masyarakatnya. Harmoni atau keselarasan kehidupan antar umat beragama yang ditampilkan oleh Mataram Lama di atas, kemudian dilanjutkan oleh negeri-negeri penerusnya hingga pada zaman kekuasaan Majapahit. Di era keemasan Majapahit, kehidupan harmonis antar umat beragama juga terbukti tetap berlanjut dan berkembang. Hal ini kemudian juga berpengaruh bagi perkembangan penyebaran agama Islam di Nusantara. Majapahit mampu mengelola perbedaan keagamaan menjadi kesatuan kekuatan yang turut menghantarkan negeri ini pada puncak kejayaan dan menjadi negeri yang paling disegani di wilayah Asia Tenggara.
Salah-satu bukti keberagaman masyarakat Nusantara di masa lampau ialah fakta sejarah di masa kekuasaan Mataram Lama yang menyebutkan terjadinya pernikahan antara Rakai Pikatan yang menganut Hindu dengan Pramodawardhani yang menganut Budha ...
Buku ini berisikan pandangan-pandangan penulis mengenai bagaimana semestinya konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu dibangun, dengan mengajak untuk berfikir lebih kritis dan holistis bahwa hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya pertentangan-pertentangan diantara komponen-nya terlebih antar sub-sub sistem yang termuat didalamnya. Penulis menge-tengahkan pentingnya karakteristik suatu badan untuk diperhati-kan dalam mempertanggungjawabkan secara pidana baik itu badan hukum (rechtspersoon) maupun badan yang bukan badan hukum (non rechtspersoon) dimana keduanya dalam berbagai undang-undang diluar KUHP dirangkum dalam batasan korporasi. Disamping itu buku ini juga menyuguhkan suatu wawasan yang berbeda dari tulisan-tulisan sejenis yang telah ada sebelumnya yang membahas tentang pertang-gungjawaban pidana korporasi.
Buku ini berisikan pandangan-pandangan penulis mengenai bagaimana semestinya konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu dibangun, dengan mengajak untuk berfikir lebih kritis dan holistis bahwa hukum sebagai suatu sistem tidak ...
Prilaku Organisasi adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa manajemen, karena dapat memberikan pengetahuan dasar tentang prilaku individu dan organisasi. Oleh karena itu mata kuliah ini sangat penting dikuasai oleh mahasiswa manajemen, karena dapat membantu mahasiswa nantinya dalam pengelolaan sumber daya utamanya sumber daya manusia. Buku ajar ini disusun bagi mahasiswa program studi Manajemen dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dalam perkuliahan, walaupun tidak menutup kemungkinan dipergunakan juga oleh para alumni atau pihak lain yang berkepentingan dengan masalah prilaku dalam organisasi. Buku ajar ini berisi pengertian dan ruang lingkup masalah dalam prilaku organisasi.
Prilaku Organisasi adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa manajemen, karena dapat memberikan pengetahuan dasar tentang prilaku individu dan organisasi.
Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1
Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Buku yang saat ini hadir ditangan pembaca yang budiman adalah edisi revisi dari buku dengan judul yang hampir sama dengan buku ini. Pada buku sebelumnya penulis menggunakan judul Pengantar Teori Komunikasi Dakwah dan Penerapannya. Sedangkan pada buku yang ditangan pembaca sekarang ini penulis menghilangkan kata penerapan. Penghapusan kata penerapan ini dengan tujuan supaya buku ini lebih fokus membahas teori. Dalam edisi revisi ini penulis tetap mempertahankan diksi pengantar dengan pertimbangan buku yang saat ini hadir ditangan pembaca sebagai pengantar awal memasuki gerbang teori komunikasi dakwah. Dengan tujuan buku ini bisa menjadi bacaan awal bagi orang yang akan mempelajari komunikasi dakwah atau orang awam yang sekadar mengetahui sekilas tentang komunikasi dakwah. Sedangkan bagi mahasiswa calon sarjana komunikasi Islam, buku ini bisa dijadikan sedikit tambahan ilmu yang harapannnya bermanfaat dalam menerapkan komunikasi dakwah dilapangan profesinya nanti. Dalam edisi revisi ini pada prinsipnya tidak ada perubahan pokok bahasan dari buku sebelumnya. Perbedaannya pada subpokok bahasannya saja. Dalam buku ini tetap terdapat pokok bahasan tentang (1) perkembangan dakwah di Indonesia di awal bab sebagai pendahuluan untuk mengetahui gambaran kondisi perkembangan dakwah di Indonesia; (2) hakikat dakwah, untuk mengetahui substansi dari dakwah; (3) hakikat komunikasi dan komunikasi dakwah, untuk mengetahui substansi dari komunikasi dan komunikasi dakwah sekaligus mengetahui batasan keduanya; (4) teori komunikasi konteks dakwah, diulas tentang perencanaan komunikasi dakwah, pesan dakwah, media dakwah dan efek dakwah; (5) evaluasi pelaksanaan dakwah, yang menggambarkan tentang prosedur evaluasi kegiatan dakwah sekaligus ukuran keberhasilan dakwah.
A. Pengantar Komunikasi merupakan hal yang biasa kita lakukan. Setiap hari mulai dari bangun tidur, hingga tidur kembali kita berkomunikasi. Sebuah rutinitas yang seharusnya menjadikan komunikasi mudah dilakukan, tanpa perlu dipelajari.
Buku “Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia” yang ditulis oleh para Dosen dan Mahasiswa Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) diharapkan dapat memberikan perspektif tentang bagaimana suatu program zakat berjalan secara selaras bersama program pengentasan kemiskinan. Kerjasama dan kolaborasi diantara lembaga amil zakat dan masyarakat dalam ekosistem zakat nasional menjadi topik bahasan dalam buku tersebut. Gagasan pemikiran dalam buku tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman para penulis dalam melakukan penelitian dan sukarelawan ahli (expert volunteer) dibeberapa lembaga amil zakat nasional. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses peng- ambilan keputusan pada pusat arus (epicentre) zakat nasional, para penulis mencoba memberikan khazanah persepsi sebagai intelektual dan pelaku zakat dari arus pinggiran (outer orbit). Penghitungan zakat juga dicoba dengan memberikan cara/contoh yang lebih memasyarakat. Pengumpulan zakat, bisa pula menerapkan teknologi. Maka teknologi itu harus pula dikuasai atau dipahami oleh umat dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya pendistribusiannya juga harus mengikuti ajaran Islam. Ajaran ini yang tidak menyimpang dari kemajuan teknologi.
Buku “Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia” yang ditulis oleh para Dosen dan Mahasiswa Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) diharapkan dapat memberikan perspektif tentang bagaimana suatu program ...
Pengertian Tugas Akhir (TA) merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh civitas akademik. Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan dan tahap perbaikan. Dalam tahap penulisan, penulis membuat suatu rancangan tulisan. Semua catatan penting dan bahan teoritis dicantumkan dalam rancangan tulisan ini. Untuk melakukannya, penulis membutuhkan literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan masalah yang akan ditulis. Pada tahap penulisan, penulis mulai mewujudkan rancangan tertulis yang telah dibuat. Semua catatan penting dan bahan teoritis yang sudah disiapkan, dan mulai menyempurnakannya. Semua hal yang perlu ditambahkan atau disempurnakan dapat dilakukan dalam tahap ini. Meskipun proses penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya sama, tetapi bentuknya ada bermacam-macam. Diantara beragam bentuk karya ilmiah itu, yang bisa digunakan adalah : makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
Pasar Modal Indonesia saat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga dituntut penyediaan sumber daya manusia yang mampu dalam penguasaan dan ketram- pilan baik secara teoritis maupun pengetrapannya didunia nyata. Pertumbuhan Pasar modal tersebut dapat terlihat dari jumlah Perusahaan yang Go Publik. Pada 9 Agustus 2019 genap usia Pasar Modal Indonesia ke 42 dengan mencatatkan sebanyak 649 Perusahaan yang Go Publik dengan total nilai kapitalisasi pasar Rp. 7.205 trilliun. Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 6.282,132. Buku tersebut diharapkan dapat membantu Investor, Calon Investor, Investor pemula dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan yang terkait dengan Inves- tasi Saham dan khususnya Para Mahasiswa untuk memudahkan dalam memahami bagaimana berinvestasi saham, bertransaksi saham, dan mengelola portofolio saham, serta memperhitungkan Risk dan Return. Buku ini membahas tentang Dasar-dasar Investasi, Pasar Modal di Indonesia, Penilaian Saham, Penilaian Obligasi, Return dan Risiko, Menentukan Saham yang masuk dalam Portofolio Optimal, Menghitung Risk dan Return dengan metode Index Tunggal, CAPM, APT, Efisiensi Pasar, Strategi Portofolio Saham, dan Evaluasi Kinerja Portofolio. Dan juga dilengkapi contoh soal dan jawaban serta soal-soal latihan/tugas.
Pasar Modal Indonesia saat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga dituntut penyediaan sumber daya manusia yang mampu dalam penguasaan dan ketram- pilan baik secara teoritis maupun pengetrapannya didunia nyata.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan swasta dapat berasal dari tanah negara, tanah ulayat, atau tanah hak.
... 5. peribadatan; 6. pendidikan atau sekolah; 7. pasar umum; 8. fasilitas pemakaman umum; 9. fasilitas keselamatan umum; 10. pos dan telekomunikasi; 11. sarana olahraga; 12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; ...
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
