Sebanyak 25516 item atau buku ditemukan

Pemberian bantuan hukum oleh fakultas hukum negeri

sebuah seminar mengenai arti dan peningkatannya, Jakarta, 1976

sebuah seminar mengenai arti dan peningkatannya, Jakarta, 1976 Indonesia.
Departemen Penerangan. od he dagi NI IN elies Lake leng kukar abang 2. Di
dalam H.I.R. ( hukum acara perdata dan pidana yang berlaku di muka badan -
badan ...

Bunga rampai hukum pidana

perspektif teoretis dan praktik

Theory and practice of criminal law in Indonesia.

3 . pidana kurungan , 4 . pidana denda , 5 . pidana tutupan ( UU No . 20 / 1946 ) .
Pidana tambahan : 1 . Pencabutan beberapa hak tertentu , 2 . Perampasan
beberapa barang tertentu , 3 . Pengumuman putusan hakim . Dari ketentuan
stelsel ...

Esensi dan eksistensi umat Kristen dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila di negara hukum Republik Indonesia

Christianity according to Pancasila, the state philosophy of Indonesia.

Karena hukum formil mengatur soal acara penerapan dan pemertahanan hukum
materiel, maka hukum ini dikatakan juga hukum acara. Hukum acara atau hukum
... Hukum Acara Perdata untuk mempertahankan penerapan Hukum Perdata
Materiel. - Hukum Acara ... Demikianlah gambaran dasar pembidangan hukum
secara umum yang berlaku di mana-mana, termasuk di Indonesia tentunya. Par.
11.

Hukum adat Minangkabau

dalam yurisprudense Indonesia

dalam yurisprudense Indonesia Chidir Ali ... R. Subekti S.H./R . Tjitrosudibio :
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA , * Prof. R. Subekti S.H./R ... Dr.
R. Soepomo S.H. : HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI , * Prof.

Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) menurutsistemyangtelanditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaatdalamprosespembangunandi bidangHukumAcara Pidana. Pembahasan dalam buku ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang baru, misalnya UU No. 48 Tahun zoo9 tentangKekuasaan Kehakiman, UU No.5 Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) ...