Sebanyak 172 item atau buku ditemukan

Hukum Ekspor Impor

Perdagangan internasional pada hakikatnya transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang berdomisili di negara-negara yang berbeda.Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks karena perbedaan aturan hukum dan cara pembayaran (mata uang). Oleh karena itu, penting dipahami aspek hukum ekspor impor. Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baik, lengkap, dan dilaksanakan secara konsekuen. Lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang terbentuknya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, menegaskan fungsi lembaga ini sebagai agen pemerintah dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, baik domestik maupun internasional. Melalui buku ini dibahas mengenai pengaturan LPEI, kebijakan umum, dan pengecualian di luar ketentuan umum dalam bidang ekspor impor. Termasuk di dalamnya tentang barang yang diatur, diawasi, dilarang, dan bebas eskpornya, pengawasan dan pengendalian mutu barang, serta pungutan dan harga patokan ekspor.

Oleh karena itu, penting dipahami aspek hukum ekspor impor. Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum.

Refleksi dan strategi penerapan manajemen risiko perbankan Indonesia

Implementation of bank risk management in Indonesia.

Implementation of bank risk management in Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antar kepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang mengantarkan pemikiran akan perlunya pemahaman atas jenis tindakan pemerintahan dan implikasi hukumnya. Buku ini hadir untuk menghubungkan konsep kewenangan, jabatan, keabsahan tindakan pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun secara praktis, buku ini lebih difokuskan pada upaya perlindungan hukum atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Perluasan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan penempatan upaya administratif sebagai primum remedium dijadikan sebagai media pemetaan perlindungan hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, buku ini juga menyajikan upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang memposisikan pemerintah untuk lebih mendekatkan diri dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antar kepentingan dalam masyarakat.

JURNALISTIK DASAR: Trik Menulis Artikel Opini di Media Cetak & Online bagi Mahasiswa dan Pelajar

Perubahan-perubahan yang melanda jurnalisme saat ini membuat para pakar media banyak berpendapat bahwa kini yang penting bukan lagi merumuskan apa dan siapa wartawan itu, tetapi apa pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Aktivitas menulis tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang, yang ada adalah potensi. Kita semua memiliki potensi untuk bisa membuat karya menulis. Jika kita mengasah potensi dengan tekun dan baik, tentunya tidak menutup kemungkinan siapa saja akan mampu menjadi penulis yang tangguh dan handal. Keyakinan adalah modal utama dalam memulai segala sesuatu termasuk dalam dunia menulis. Yakinlah setiap kita pasti bisa melakukan aktivitas menulis. Tapi persoalannya adalah kita terlalu dibayangi rasa takut salah dalam menuangkan ide dan gagasan kita sendiri sehingga kita tidak pernah memulai untuk menulis? Mental takut salah dan tidak percaya diri harus disingkirkan jauh-jauh. Agar kita dan siapa pun yang memiliki keinginan membuat karya tulis bisa segera dimulai saat ini juga. Buku yang ada di tangan pembaca ini, dapat dijadikan motivasi sekaligus melengkapi referensi tentang “Memulai Membuat Karya Tulis di Media”, khususnya menulis artikel dan opini di media cetak. Buku ini bukan hanya memberikan tuntunan cara bagaimana membuat artikel secara praktis, tetapi semoga bisa menyadarkan siapa saja termasuk diri kita bahwa kita semua telah diberikan potensi oleh Tuhan untuk menjadi seorang penulis yang handal dan mungkin terkenal. Dan alangkah hebatnya jika potensi ini akan semakin melejit menjadi keahlian kita jika kita mampu secara rutin mengasahnya tanpa pernah bosan untuk mencoba.

Perubahan-perubahan yang melanda jurnalisme saat ini membuat para pakar media banyak berpendapat bahwa kini yang penting bukan lagi merumuskan apa dan siapa wartawan itu, tetapi apa pekerjaan mereka yang sesungguhnya.

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS

Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguranjika
adalembaga ekonomi tertentu yang ... Greg Fealy dan Sally White, Ustadz Seleb,
Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer, (
terj.) ...

Tanggung jawab hukum seorang dokter dalam menangani pasien

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ( RV ) atau peraturan tentang
Acara Perdata ( AP ) . ... golongan Eropa berlaku satu sistem hukum perdata dan
bagi golongan Indonesia serta lainnya berlaku satu sistem hukum perdata Adat .

Sedjarah pendidikan Indonesia

Bukan soal lagi , bahwa jang kita serahkan kepada angkatan baru ialah
kebudajaan , jang telah dimiliki oleh bangsa kita , jaitu buah pekerti dari tjipta ,
rasa dan karsa bangsa kita , atau buah dari kekuatan batin bangsa Indonesia ,
djadi buah ...

INOVASI TEKNOLOGI UNTUK KEMAJUAN BANGSA

Sejak berdiri tahun 1986, Program Studi Teknik Informatika (Prodi TI) UKDW telah mengalami berbagai nuansa pergumulan untuk bertumbuh semakin baik dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Buku ini diterbitkan sebagai salah satu bentuk syukur kepada Tuhan dan sekaligus ingin membagikan pemikiran-pemikiran dari para penulis tentang peran Teknologi Informasi bagi bangsa Indonesia. Seluruh artikel yang dipublikasi di buku ini telah melalui tahapan pratinjau agar tetap dapat menghadirkan nuansa akademis di dalamnya. Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini berisi berbagai topik yang pada prinsipnya berkaitan dengan peran Teknologi Informasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

terbebani oleh banyaknya informasi dan dak melihat kebutuhan untuk
menerapkan literasi informasi. Mereka cukup memilih yang tampak sesuai atau
cocok dengan kebutuhan informasinya (Proboyek & Widyaningrum, 2015).
Situasi ini tentu ...