Sebanyak 430 item atau buku ditemukan

Seri Pendidikan SMK: Tentang Efektivitas Pendidikan dan Kewirausahaan di SMK

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Tentang Efektivitas Pendidikan dan Kewirausahaan di SMK", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Tentang Efektivitas Pendidikan dan Kewirausahaan di SMK", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan tambahan wawasan ...

Best Practice Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

Buku Best Practice Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar adalah buku yang wajib dibaca oleh para guru, siswa, dan orang tua yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Buku ini berisi berbagai contoh nyata dan praktis tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan yang menarik, interaktif, dan bermakna di sekolah dasar. Buku ini mengungkapkan berbagai strategi, metode, dan teknik yang efektif dalam mengimplementasikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Buku ini juga memberikan contoh-contoh kegiatan, materi, dan evaluasi yang dapat digunakan oleh guru-guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa dalam konteks kewarganegaraan. Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, namun tetap ilmiah dan akademis. Buku ini sangat bermanfaat bagi para guru, mahasiswa, peneliti, dan praktisi pendidikan yang ingin mengembangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Buku ini merupakan panduan praktis bagi guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Buku ini berisi berbagai contoh, strategi, dan tips yang dapat diterapkan di kelas untuk mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan yang penting bagi siswa, seperti hak dan kewajiban, demokrasi, toleransi, kerjasama, dan kritis. Buku ini juga dilengkapi dengan evaluasi dan refleksi yang dapat membantu guru menilai dan memperbaiki proses dan hasil pembelajaran mereka. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan disajikan dengan ilustrasi yang menarik. Buku ini cocok bagi guru-guru yang ingin memberikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak bagi siswa.

... Citizenship Education In Civic Education Using Project Citizen Model In Indonesia. Journal Of Psychological And Education Research, 111-124. Trisiana, A.Etal. (2020)., 24 (8), The Challenges Of Character Education:Mental Revolution ...

Pendekatan Sosiologi dan Antropologi dalam Pendidikan

Secara sosiologi pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi kegenerasi, agar kehidupan masyarakat berkelanjutan, dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari unsur sosial budaya. Dengan mempelajari metode pendidikan kebudayaan maka antropologi bermanfaat bagi pendidikan. Dimana para pendidik harus melakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat bersifat unik, sukar untuk dibandingkan sehingga harus ada perbandingan baru yang besifat tentative.

... belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. multikultural (multicultural education) merupakan respn ...

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi

Membaca buku ini akan nampak adanya kegalauan Penulis karya tulis buku ini antara harapan, optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidak pastian masa depan pertanggungjawaban korporasi, dan Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana yang selama ini leluasa melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi sulit dimintai pertanggungjawabannya di Psengadilan karena ketiadaan hukum acara yang mengatur. Masalah-masalah yang dibahas dalam buku ini, adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana implementasi pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi dalam mewujudkan kepastian hukum?

Membaca buku ini akan nampak adanya kegalauan Penulis karya tulis buku ini antara harapan, optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidak pastian masa depan pertanggungjawaban korporasi, dan Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana yang ...

PERKAWINAN PAKSA TERHADAP ANAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DANMAQASID SHARI'AH

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, yang salah satunya ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan ini tidak sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keluhuran keturunan serta menjadi kunci ketentraman hidup yang mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diwarnai oleh cinta dan kasih sayang antara suami istri. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada surat An-Nisa' ayat 1: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah mengembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”1

... anak merupakan isu yang sangat krusial dalam upaya perlindungan hak asasi manusia , khususnya bagi anak - anak perempuan . Dalam berbagai budaya dan sistem hukum di dunia , perkawinan anak sering kali dilatarbelakangi oleh tekanan ...

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah. Persamaan hak dan kewajiban didasarkan perbedaan  jenis  kelamin  sudah  tidak  lagi  relevan. Kita lihat kaidah hukum kita.   Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Dengan kaidah sosial ini  menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan.  Ini   terdiri  dari  kaidah/norma  agama , kaidah  kesusilaan,  kaidah  sopan-santun, dan  kaidah hukum. Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaidah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organisasi/lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaidah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta   menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum perempuan. Di dalam masyarakat, kaum perempuan mempunyai kedudukan pada posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan.  Di sini perempuan memiliki kedudukan sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

... perempuan dan anak. “Kita juga tengah mempersiapkan agar perempuan kita makin banyak di legislatif. Itu bagian tugas kami. Semakin banyak, itu akan menjawab persoalan perempuan dan ... Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.

Manusia, Filsafat, dan Sejarah

Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat. Manusia memiliki peran dalam sejarah, baik sebagai subjek sejarah, maupun sebagai objek sejarah. Adapun sejarah memiliki peran menjernihkan jiwa dan pemikiran manusia untuk menempuh fase kehidupan (phase of life) selanjutnya dengan lebih baik. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang utuh tentang keterkaitan antara manusia dan sejarah, karena melalui pesan-pesan yang terkandung dalam sejarah, manusia dapat belajar banyak tentnag makna kehidupan dan hakikat eksistensi manusia (human existence) itu sendiri. Buku ini membahas panjang lebar keterkaitan antara manusia, filsafat, dan sejarah yang dikupas dalam 9 (sembilan) bab, tersaji secara runtut dan apik sesuai dengan kurikulum satuan acara perkuliahan manusia, filsafat, sejarah. Tidak hanya berisikan kajian secara teoretis, dalam tatanan praktis, penulis juga memaparkan pengalaman-pengalaman sejarah yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia, di dunia maupun di tanah air, sehingga pembaca dapat memahami aspek-aspek kajian manusia, filsafat, dan sejarah secara utuh. Buku yang berkualitas ini patut dijadikan referensi bagi dosen dan mahasiswa fakultas ilmu budaya, fakultas ilmu pendidikan dan keguruan pengambilan program studi sejarah, dan tentunya masyarakat umum yang memiliki minat pada masalah sejarah. Semoga bermanfaat.

... Philosophy muncullah karangan Carl G. Hempel dengan judul The Function of General Laws in History, yang oleh William Dray, seorang ahli filsafat sejarah, disebut sebagai ”Covering Law Model” (CLM). Menurut Hempel eksplanasi di segala ...

Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap dinamakan “encyclopaedia hukum” oleh dunia studi hukum, yaitu matakuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya, memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai ilmu pengetahuan hukum, dan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum. Buku ini menyuguhkan materi pembelajaran dan bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai konsep-konsep, teori dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum, asas dan sumber-sumber hukum, fungsi hukum, kedudukan doktrin sebagai sumber hukum, juga menjelaskan masalah pokok yang diatur dalam jenis-jenis lapangan hukum, mahzab ilmu hukum, menjelaskan teori-teori hukum, politik hukum nasional, dan penemuan hukum. Buku ajar ini tepat dijadikan buku pegangan utama bagi para mahasiswa fakultas hukum pada jenjang sarjana (S1) maupun pascasarjana (S2 & S3). Juga layak dibaca sebagai buku referensi bagi para peneliti dan akademisi, serta para praktisi yang berkecimpung di bidang hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap dinamakan “encyclopaedia hukum” oleh dunia studi hukum, yaitu matakuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum.

Perbandingan Hukum Tata Negara

Filsafat, Teori, dan Praktik

Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu perbandingan hukum. Buku ini menjawab kekurangan referensi dalam ranah perbandingan hukum secara umum dan perbandingan hukum tata negara pada khususnya. Buku ini setidaknya memiliki 2 (dua) keistimewaan. Pertama, buku ini memberi perspektif filosofis yang sangat kuat karena sejatinya, salah satu ‘jalan metodologis’ filsafat hukum adalah lewat perbandingan hukum dan vice versa, sebagaimana telah dilakukan oleh filsuf Yunani Aristoteles, ahli hukum Prancis Baron Montesquieu, dan Alexis de Tocqueville. Kedua, buku ini berperspektif inter-disipliner atau socio-legal yang menginsyafi bahwa kajian-kajian teks hukum yang bersifat normatif-doktrinal juga memerlukan tambahan perspektif dari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum, semisal politik ketatanegaraan yang kental dalam buku ini. Dengan kata lain, buku ini berargumen bahwa kajian hukum (legal research) dan kajian-kajian nonhukum dapat saling melengkapi (complementary).

... Law Review ( 2003 ) , 2744–2778 , hlm . 2765 . 930 Lihat juga , Kelsen dalam Christopher Wolfe , The Rise of Modern Judicial Review : From Constitutional Interpretation to Judge - Made Law , ( New York : Basic Books , 1986 ) , hlm . 3 ...