Buku ini menghadirkan pandangan holistik terhadap manajemen keuangan syariah, mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks bisnis dan keuangan.
Buku ini menghadirkan pandangan holistik terhadap manajemen keuangan syariah, mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks bisnis dan keuangan.
| 012574 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Etika Profesi Pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari dan menilai prinsip-prinsip moral serta standar perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh para profesional di bidang pendidikan. Sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda, pendidik diharapkan tidak hanya menguasai kompetensi akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.
Etika Profesi Pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari dan menilai prinsip-prinsip moral serta standar perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh para profesional di bidang pendidikan.
Etika profesi adalah suatu pedoman perilaku dan sikap profesional yang harus dipatuhi dalam seluruh aspek serta dunia kerja. Etika profesi mencakup nilai-nilai, prinsip, dan norma moral yang mengatur tindakan dan perilaku profesional. Prinsip-prinsip dalam etika profesi yaitu integritas. Profesional harus menjalankan tugas dengan integritas dan kejujuran. Tanggung jawab profesional harus atas tindakan dan keputusan serta harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada mereka. Keadilan dalam profesional harus menjalankan tugas dengan adil dan tidak diskriminatif.
... Manajemen Aparatur Sipil Negara. Depok: Rajawali Pers. Kahpi, H. S., Mahmud, T. A., Guli, & Subroto, D. E. (2022). Peran Organisasi Komitmen Dalam Memediasi Profesionalisme dan ... Sekolah, dan Etika Profesi terhadap Kinerja 175.
Buku Manajemen Digital Marketing ini menyajikan panduan komprehensif dalam memahami, menerapkan, dan mengukur strategi pemasaran digital, khususnya di industri pelayaran. Dimulai dari konsep dasar hingga inovasi platform digital, buku ini membahas kesenjangan kapabilitas, pengukuran kinerja, serta praktik nyata pemasaran digital. Diperkuat dengan teori-teori manajemen mutakhir dan studi kasus model bisnis digital seperti Uber dan Airbnb, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, profesional pemasaran, dan pengambil kebijakan di era transformasi digital. Pendekatannya menyeluruh, berbasis riset, serta aplikatif dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.
... Management, 32(3), 177-185. https://doi.org/10.1016/S0019- 8501(02)00261-4 Thakur, R., & AlSaleh, D. (2018). A ... pendidikan maritim. Smart Global Nusantara Arleiny, A., Suwondo, I., Huda, S., Wulandari, R. S., & Jamaludin, M ...
Pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam sepuluh bab, yaitu (1) Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, (2) Teori Konstitusi, (3) Perubahan Konstitusi, (4) Konstitusi dan Negara, (S) Faktor-faktor Daya lkat Konstitusi, (6) UUD 194S: Konstitusi Indonesia, (7) Analisis Yuridis Beragamnya Naskah UUD 194S, (8) Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (9) Konvensi dan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, (1 0) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Buku ini sesuai dengan mata kuliah Hukum Konstitusi yang diajarkan di Fakultas Hukum/ Sekolah Tinggi Hukum. Mata kuliah Hukum Konstitusi diajarkan untuk memudahkan mahasiswa hukum dalam memahami berbagai bentuk hukum konstitusi, baik secara khusus maupun umum yang menyesuaikan dengan perkembangan di Indonesia. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Jurusan HTN (2001), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (200S), dan Doktor llmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur (2016). Telah menghasilkan delapan buku ajar dan tulisan ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, prosiding dan jurnal internasional. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H., meraih gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda (2008), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (2009) dan saat ini sedang menempuh Program Doktor llmu Hukum pada Universitas Borobudur. Telah menghasilkan buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2016) dan beberapa tulisan yang dimuat di jurnal nasional, prosiding dan jurnal internasional.
... constitution'. Dicey serang sarjana Inggris yang mula-mula mempergunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan menyatakan bahwa Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Hukum Konstitusi (The ...
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.
Buku Hukum Pemerintahan Daerah membahas tentang hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Konsep Negara Kesatuan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu atau undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah ada.
... Local and Regional Government , A Comparative Analysis of Advanced Democratices ; Edward Elgar ; Cheltenham , UK ... law , Expanding Legal Relations in a contracting World , CONTESTING Decentralization : transnational Policy ...
Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi informasi telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum dan kriminalitas. Buku ini membahas secara komprehensif konsep Cyber Law (hukum siber), fenomena Cyber Crime (kejahatan siber), serta perspektif hukum pidana Islam dalam menanggapi berbagai kasus yang muncul dalam dunia maya. Cyber Law merupakan regulasi yang mengatur aktivitas dalam dunia maya, termasuk perlindungan data, transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual, serta kejahatan berbasis teknologi. Dalam buku ini, dibahas prinsip-prinsip dasar Cyber Law, perkembangan regulasi di berbagai negara, serta perbandingan kebijakan hukum siber di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama dalam mengatur aktivitas digital, termasuk pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Cyber Crime merupakan bentuk kriminalitas yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Buku ini mengelompokkan berbagai jenis kejahatan siber, seperti peretasan (hacking), pencurian identitas (identity theft), penipuan daring (online fraud), kejahatan terhadap privasi, penyebaran hoaks, hingga cyber terrorism. Selain itu, buku ini membahas dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kejahatan siber serta bagaimana negara-negara merespons ancaman tersebut melalui instrumen hukum domestik dan internasional. Dalam hukum Islam, setiap bentuk kejahatan harus ditanggapi berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepentingan umum. Buku ini mengkaji bagaimana prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam) dapat diterapkan dalam menangani kejahatan siber. Beberapa bentuk pelanggaran siber dapat dikategorikan dalam jarimah ta’zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh otoritas berwenang berdasarkan pertimbangan maslahat. Selain itu, buku ini menguraikan pendekatan hukum Islam terhadap kejahatan seperti pencemaran nama baik, pencurian digital, penyebaran informasi palsu, dan eksploitasi daring. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap hak privasi, yang selaras dengan prinsip regulasi hukum siber modern. Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang holistik mengenai interaksi antara hukum siber modern, bentuk-bentuk kejahatan siber, serta bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan perspektif dalam menanggulangi ancaman digital. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami tantangan hukum dalam era digital serta bagaimana Islam merespons fenomena ini dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan analisis yang mendalam dan berbasis penelitian hukum serta kajian syariah, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam memahami kompleksitas hukum di dunia digital serta memberikan solusi yang seimbang antara regulasi modern dan prinsip-prinsip Islam.
Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi informasi telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum dan kriminalitas.
