Sebanyak 83 item atau buku ditemukan

Pendidikan Kewarganegaraan

Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia. Maka keseluruhan materi kuliah ini dirancang untuk mengantar para mahasiswa pada suatu ‘penemuan-diri dan penegasan-diri’ sebagai orang Indonesia: AKU INDONESIA – AKU PANCASILA. Seluruh materi dalam perkuliahan ini terdiri dari 11 bab yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan berisi suatu pengantar umum ke dalam materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini mahasiswa agar mereka sungguh menjadi “Orang Indonesia”. Terkandung maksud “pembentukan karakter keindonesiaan” para mahasiswa sebagai generasi muda pemimpin masa depan bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai sarana yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan pada generasi muda. Penanaman nilai-nilai ini melibatkan seluruh aspek kepribadian, dalam arti: harus diketahui dan dipahami ‘akal-budi’ (koqnitif), diresapkan dalam hati, dihayati dan dicintai (afeksi), dan diwujudkan dalam perbuatan nyata (psikomotorik). Hasilnya ialah kita memperoleh sosok-sosok warga negara yang berkualitas unggul: unggul akal budinya, unggul nuraninya dan unggul keterampilan kewarganegaraannya. Bab 2 hingga Bab 7 menyajikan materi-materi terkait Indonesia sebagai bangsa yang menegara. Di dalamnya dikemukakan segala hal ihwal kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, mulai dari : (1) negara dan konstitusi, (2) hak dan kewajiban warga negara dan negara, (3) identitas nasional dan integrasi nasional, (4) ciri Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang bersifat demokratis, dan (5) otonomi daerah sebagai suatu kebijakan politik ketatanegaraan orde reformasi, yang menerapkan asas desentralisasi dalam politik administrasi pemerintahan. Tujuan bab-bab kebangsaan dan kenegaraan ini dimaksudkan untuk membekali para mahasiswa dengan materi-materi seputar Negara Indonesia, agar Character Building yang diupayakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini mempunyai dasar ke-ilmu-an yang kokoh secara ontologis, epistemologis dan axiologis. Berbekalkan materi-materi kebangsaan dan kenegaraan dalam Bab 2 hingga Bab 7, buku ini membawa mahasiswa memasuki 3 bab puncak, yaitu: Bab 8 tentang Geopolitik Indonesia, yang lazim disebut Wawasan Nusantara; Bab 9 tentang Geostrategi Indonesia, yang lazim disebut Ketahanan Nasional, dan Bab 10 tentang Bela Negara. Ketiga bab ini disebut “puncak-puncak” mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, karena sebagai suatu proses Indonesianisasi, Pendidikan Kewarganegaran pada akhirnya harus menyadarkan mahasiswa bahwa watak kepribadian Indonesia yang telah terbentuk dalam diri mereka masing-masing harus berpuncak pada suatu “komitmen dan bakti” pada Nusa dan Bangsa Indonesia yang sedang membangun, dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sesuai profesi masing masing berdasarkan ‘wawasan Nusantara’ sebagai geopolitik nasional Indonesia. Komitmen dan bakti terhadap Nusa dan Bangsa ini, selain mencerminkan semangat nasionalisme dan patriotisme, juga sekaligus berfungsi membangun suatu postur ‘ketahanan nasional’ yang tangguh, tahan uji, dan tahan banting di tengah rongrongan aneka ragam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak/belum nyata, bersifat militeristik maupun nir-militeristik. Itulah semangat BELA NEGARA. Dari antara aneka ragam masalah nyata yang merongrong tubuh bangsa dan negara ini, salah satu yang sangat potensial menghancurkan Indonesia dari dalam adalah KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME. Maka seluruh materi ditutup dengan Bab 11 tentang MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI. Budaya antikorupsi harus dikembangkan di kalangan generasi muda, agar pada saatnya mereka memimpin bangsa dan negara ini, mereka setidak-tidaknya telah memiliki suatu ‘kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif. Demikian SINOPSIS materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Unika Atma Jaya Jakarta. Semoga berkat Tuhan Yang Mahakuasa menyertai pelaksanaan perkuliahan ini demi Indonesia Maju.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia.

TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH : Cara membuat Karya Ilmiah yang baik dan benar

Buku "Teknik Penulisan Karya Ilmiah" adalah panduan yang komprehensif cara membuat Karya Ilmiah yang baik dan benar untuk peneliti, mahasiswa, dan siapa pun yang ingin menguasai keterampilan menulis karya ilmiah yang efektif. Buku ini mengulas langkah-langkah penting dalam proses penulisan karya ilmiah, mulai dari memilih topik penelitian hingga penyuntingan dan format penulisan. Pembaca akan dipandu dalam menyusun rencana penelitian yang terstruktur, mengumpulkan bahan dengan baik, dan menyusun pendahuluan serta tinjauan pustaka yang kuat. Metodologi penelitian, analisis data, hasil penelitian, dan diskusi juga dibahas dengan detail. Buku ini juga memberikan pedoman teknik penyusunan daftar pustaka yang tepat. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya tata bahasa dan ejaan, dan penyuntingan format yang baik dalam penulisan karya ilmiah. Dengan buku ini, pembaca akan memiliki sumber daya yang berharga untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tinggi.

Buku "Teknik Penulisan Karya Ilmiah" adalah panduan yang komprehensif cara membuat Karya Ilmiah yang baik dan benar untuk peneliti, mahasiswa, dan siapa pun yang ingin menguasai keterampilan menulis karya ilmiah yang efektif.

The Political Economy of Independent Malaya

A Case-study in Development

General study of the economy of Malaysia - covers historical and political aspects, population growth, income distribution, the social structure, economic policy, the rubber industry, trade, the balance of payments, banking, fiscal policy, ...

Public Administration and Public Affairs

Updated in its 12th edition, Public Administration and Public Affairs shows readers how to govern efficiently, effectively, and responsibly in an age of political corruption and crises in public finance. With a continuing and corroding crisis occurring, as well as greater governance by nonprofit organizations and private contractors, it is vital that readers are given the skills and tools to lead in such an environment. Using easy-to-understand metaphors and an accessible writing style, Public Administration and Public Affairs shows its readers how to govern better, preparing them for a career in public administration.

U.S. Government Accountability Office, Federal Debt: Answers to Frequently Asked Questions, An Update, GAO-04-485SP Federal Debt (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2004), p. 17. Emphasis added. U.S. Office of Management ...

Strategic Planning for Private Higher Education

With Strategic Planning for Private Higher Education you will improve your effectiveness in strategic planning to ensure the growth, success, and viability of your institution. The book’s emphasis on tested techniques and the examples from the authors’experiences in leading several private educational organizations give you the practical insight you need to learn how to benefit from strategic planning. The entire strategic planning process is covered--from vision casting to evaluation--for all types of private educational institutions, including colleges, universities, seminaries, graduate schools in education and business, and even K-12 academies. Strategic Planning for Private Higher Education will inspire you to make planning happen in a manner that will change the future and make a difference in the life of your institution. You’ll see the strategic planning process from a senior administrator’s perspective in real-time, with the idea of empowering all participating stakeholders for input and ownership of the process. This book shows education administrators, faculty, and students how to: develop a vision that is understood, shared, and acted upon create a mission that adequately communicates “who we are,” to be used in guiding every decision of the institution meet accreditation requirements of institutional effectiveness scan and analyze the external environment for changes that create either opportunities or threats to the institution establish and implement strategy, tactics, and action plans evaluate and control the strategic planning process assess the cultural and internal situation The book’s end-of-chapter questions provide projects and assignments that reinforce the text materials. Also included are sample strategic plans for departments, schools, and colleges illustrating how to apply textual concepts and principles. Yet another valuable feature of Strategic Planning for Private Higher Education is its presentation of a “master” case study illustrating a number of key points, including: interaction between a college president and board of trustees, the use of a strategic planning task force to collect primary data and to expand participation, rewriting the mission statement of the college, and an illustration of a strategic planning calendar in relation to the budgeting calendar.

Strategic planning can become a means of renewal in the life of an organization if the following five significant points (McKinnon, 1994) about planning are remembered: 1. A unifiedmission canbeachieved only whenall segments of the ...

Socialism and Governance

A Comparison Between Maoist and Dengist Governance

Probing the relationship between socialism and governance, the author offers a new perspective for understanding Chinese politics since 1949. China's politics can be roughly divided into two periods - the Maoist period (1949-1978) and the Dengist Period (since 1978) - characterized as Revolutionary China and Reformatory China. These two periods are better understood when they are compared with each other. For, to study an epoch, we need a logic that transcends that epoch. A comparative approach is very helpful in uncovering the deeper meaning of Chinese revolution and Chinese reforms. Using the key concept 'two worlds of life' (Experiencing World and Meaning World), the author argues that there is a sharp discrepancy between the two worlds of life in all the self-claimed 'socialist' countries. Although the Meaning World is 'socialist', the Experiencing World cannot be adequately understood as being socialist. 'Socialism' has become an ideational veil which masks the true nature of the Experiencing World. After the 'socialist' revolution, the chain of the concept of 'socialism' awaits the proletariat. Only through Entborgenheit can we understand the true nature of the Experiencing World of all 'socialist' states. It is argued that the concept 'real socialism' is still misleading, for such a 'socialism' is still unreal; that the concept 'state socialism' is no more than a confusing concept and needs also to be rejected, for there is not such a thing as state socialism in our experiencing world. We had neither 'real socialism' nor 'state socialism', we had only statism in our experiencing world. The Maoist Chiina was a schizophrenic case of 'socialism', due to the inherent conflict between statism in the Experiencing World and 'socialism' in the Meaning World. All the Communist states created a Janus-faced creature, with one face being statism and the other face being 'socialism'. This is caused by the pathology of treating statization of means of production as socialization of means of production. Dengist China initiated a de-statization process, but this process is not socialization either.

This is caused by the pathology of treating statization of means of production as socialization of means of production. Dengist China initiated a de-statization process, but this process is not socialization either.