Sekalipun telah terbit sejumlah buku panduan menulis karya tulis ilmiah dalam konteks Indonesia, buku panduan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah di bidang ilmu sosial masih kurang memadai. Di lain pihak, menuangkan gagasan ilmiah secara tertulis bukanlah hal yang mudah. bertolak dari masalah tersebut, buku ini terbit untuk memperkaya khazanah pustaka tentang panduan dalam mempersiapkan, menulis dan mencermati karya tulis ilmiah sosial.Untuk pertama kali, ilmuwan antropologi, filsafat, dan bahasa Indonesia bekerja sama mempersiapkan buku ini. Para penulis tidak hanya mengulas aspek ilmiah bidang ilmu sosial, tetapi juga bagaimana cara menulis karya ilmiah yang logis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buku ini disusun sedemikian rupa dalam kerangka urutan menulis suatu karya tulis ilmiah. Berawal dari mencari wawasan dalam ilmu sosial, para penulis menyajikan secara berurutan pentingnya seorang ilmuwan menemukan ide atau gagasan, menuangkannya dalam bentuk tulisan, sampai mengoreksi tulisan itu kembali.Sebersit harapan menyertai terbitnya buku ini. semoga buku ini dapat membantu ilmuwan sosial Indonesia menghasilkan karya-karya tulis ilmiah sosial yang berkualitas.
Dengan kata lain, keterampilan menulis karya ilmiah perlu terus diasah agar semakin tajam. Bab ini merupakan pengantar tentang karakteristik karya tulis ilmiah. Pada bagian berikutnya akan diuraikan mengenai sejarah karya tulis ilmiah, ...
This book gives the practitioner a detailed treatment of the principles and applications of effective legal drafting. New material on drafting strategy, "verbal sexism", and the use of computers for word processing of legal documents is included in the work.
This book gives the practitioner a detailed treatment of the principles and applications of effective legal drafting.
Buku berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan: Mengurai Krisis Karakter Bangsa ini, merupakan buku kedua dari kumpul- an opini yang pernah ditulis oleh penulis yang sama, tentunya dengan judul berbeda. Selain judul yang berbeda, dalam buku ini juga terdapat tambahan materi tentang pandangan pandangan penulis sebagai narasumber di beberapa koran-koran nasional. Seperti: Republika, Jawa Pos, dan Harian Nasional. Buku kumpulan opini kebijakan pendidikan ini dapat dijadikan referensi bagi, 1) dosen dan mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 pada matakuliah analisis kebijakan pendidikan di program studi manajemen pendidikan; 2) mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 pada umumnya; 3) penyelenggara dan pimpinan pendidikan di level dasar, menengah, dan tinggi; 4) peneliti bidang kebijakan dan praksis pendidikan; dan 5) pejabat pemerintah bidang pendidikan untuk bahan pengambilan kebijakan Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Buku berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan: Mengurai Krisis Karakter Bangsa ini, merupakan buku kedua dari kumpul- an opini yang pernah ditulis oleh penulis yang sama, tentunya dengan judul berbeda.
Diskursus tentang kebijakan politik dan pendidikan, serta keagamaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan, ada upaya untuk kembali pada politik kekuasaan dengan segala atributnya dan berupaya melanggengkannya. Sehingga banyak sikap politik yang arahnya berbeda 'diberangus' dan 'dimandulkan'. Kasus kriminalisasi ulama, pembungkaman dengan isu dan dalih makar yang terjadi di kampus UGM yang mengindikasikan demokrasi telah mati, yang dalam bahasa Steven Levitsky & Daniel Ziblatt disebutnya dengan istilah How Democracies Die, ironi rencana kebijakan perpindahan ibukota negara di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, Rapor Merah pendidikan kita, politik dinasti kekuasaan, semakin maraknya kasus korupsi yang ironis dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara, konon pundi-pundinya juga mengalir kepada Partai Penguasa untuk kepentingan pemenangan Pilkada serentak, belum lagi ditambah mandulnya peran partai politik untuk mencerahkan atau bahkan mampu memunculkan pemimpin yang 'mencerahkan' dan mampu mengguide Indonesia ke arah yang lebih baik masih jauh dari harapan. Dalam konteks partai politik, praktiknya partai politik masih jauh dari harapan, seperti melakukan proses pengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraan atau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkut politik kekerabatan dan korupsi (di daerah).
Diskursus tentang kebijakan politik dan pendidikan, serta keagamaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan, ada upaya untuk kembali pada politik kekuasaan dengan segala atributnya dan berupaya melanggengkannya.
Sosiologi keluarga merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang penting dipelajari oleh mahasiswa pada Program Studi Sosiologi, Pendidikan Sosiologi, dan Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial. Pada Program Studi Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi, Sosiologi Keluarga merupakan salah satu Mata Kuliah Khusus (MKK) Program Studi yang wajib diajarkan untuk memberikan pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai institusi keluarga dalam perspektif sosiologi. Institusi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan bagi seseorang dan merupakan media sosialisasi pendidikan yang pertama, selain sekolah dan masyarakat. Penanaman nilai, norma, interaksi, dan lainnya pertama kali di peroleh dari institusi keluarga. Sebagai cabang ilmu sosiologi, sosiologi keluarga mengkaji tentang realitas sosiologis dari interaksi, pola, bentuk, dan perubahan-perubahan dalam institusi keluarga. Selain itu, juga mengkaji pengaruh perubahan atau pergeseran masyarakat terhadap institusi keluarga dan pengaruh sistem dalam institusi keluarga terhadap masyarakat secara umum. Terkait hal ini, buku ini menyajikan 9 bahasan yang meliputi: (1) Pengenalan Sosiologi Keluarga; (2) Teori-Teori dalam Sosiologi Keluarga; (3) Keluarga sebagai Institusi Sosial; (4) Pembentukan dan Pembubaran Keluarga; (5) Pembentukan Garis Kekerabatan dalam Keluarga; (6) Sosialisasi, Hubungan dan Jaringan dalam Keluarga; (7) Stratifikasi Keluarga dalam Kehidupan Sosial; (8) Tantangan Keluarga di Era Post-Industrialisasi; dan (9). Demokratisasi dalam Keluarga Post-Industrialisasi
Sosiologi keluarga merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang penting dipelajari oleh mahasiswa pada Program Studi Sosiologi, Pendidikan Sosiologi, dan Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial.
Buku ini menyediakan teka-teki silang yang mudah dan menyenangkan untuk belajar mata pelajaran Sosiologi SMA.
Buku ini menyediakan teka-teki silang yang mudah dan menyenangkan untuk belajar mata pelajaran Sosiologi SMA.
ZOMBIE...! Zombie...!" Ejekan itu mengiringi langkah Dimyati Hartono, anggota DPR, saat menuju ruang rapat, Rabu pekan lalu. Apa salah Dimyati sehingga disamakan dengan mayat hidup?
ZOMBIE...! Zombie...!" Ejekan itu mengiringi langkah Dimyati Hartono, anggota DPR, saat menuju ruang rapat, Rabu pekan lalu. Apa salah Dimyati sehingga disamakan dengan mayat hidup?
"Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti “Upaya hukum apa yang harus diajukan?”, “Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh?”, “Apa saja aturan dan ketentuan yang harus diikuti?”, “Bagaimana mengajukan gugatan atau pembuktian?” Berbagai pertanyaan perihal pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak tersebut akan dijelaskan secara mendetail dan sistematis dalam buku ini. Di sini Anda akan mempelajari: • Perkembangan Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, yang mencakup Pembaruan Perpajakan Nasional I sampai III. • Keberatan di Bidang Pajak, yang memaparkan keberatan atas PPh, PPN, PBB, BPHTB, Pajak Daerah atau Tarif Pabean/Cukai, dan alur penyelesaian sengketanya. • Organisasi Pengadilan Pajak, yang menguraikan fungsi, kedudukan, serta struktur organisasi Pengadilan Pajak. • Hukum Acara yang Berlaku di Pengadilan Pajak, yang membahas para pihak yang bersengketa dan kuasa hukum, pemeriksaan dengan Acara Biasa dan Acara Cepat, putusan, dan peninjauan kembali (PK). • Peradilan Pidana di Bidang Pajak, yang merupakan topik yang menarik mengingat dewasa ini penegakan hukum pidana di bidang pajak kadang kala dikaitkan dengan penyanderaan dan sanksi pidana. Dari pembahasan yang komprehensif ini Anda akan memahami bahwa pengadilan pajak tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum pajak, tetapi juga sebagai instrumen hukum bagi rakyat sebagai wajib pajak ketika berhadapan dengan pemerintah selaku penguasa yang berkedudukan sebagai fiscus."
"Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti “Upaya hukum apa yang harus diajukan?”, “Langkah-langkah apa ...
