Sebanyak 1971 item atau buku ditemukan

Women, the Koran and International Human Rights Law

The Experience of Pakistan

Religion plays a pivotal role in the way women are treated around the world, socially and legally. This book discusses three Islamic human rights approaches: secular, non-compatible, reconciliatory (compatible), and proposes a contextual interpretive approach. It is argued that the current gender discriminatory statutory Islamic laws in Islamic jurisdictions, based on the decontextualised interpretation of the Koran, can be reformed through "Ijtihad": independent individual reasoning. It is claimed that the original intention of the Koran was to protect the rights of women and raise their status in society, not to relegate them to subordination. This Koranic intention and spirit may be recaptured through the proposed contextual interpretation which in fact means using an Islamic (or insider) strategy to achieve gender equality in Muslim states and greater compatibility with international human rights law. It discusses the negative impact of the so-called statutory Islamic laws of Pakistan on the enjoyment of women's human rights and robustly challenges their Koranic foundation. While supporting the international human rights regime, this book highlights the challenges to its universality: feminism and cultural relativism. To achieve universal application, genuine voices from different cultures and groups must be accommodated. It is argued that the women's human rights regime does not cover all issues of concern to women and has a weak implementation mechanism. The book argues for effective implementation procedures to turn women's human rights into reality.

This book discusses three Islamic human rights approaches: secular, non-compatible, reconciliatory (compatible), and proposes a contextual interpretive approach.

Hukum tata negara, kewarganegaraan & hak asasi manusia

On politics & government, citizenship, and human rights in Indonesian with reference to the Indonesian 1945 Constitution.

On politics & government, citizenship, and human rights in Indonesian with reference to the Indonesian 1945 Constitution.

Penguatan Karakter melalui Local Wisdom sebagai Budaya Kewarganegaraan

Sebagai tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi, penulis terpanggil dan berkewajiban untuk menuangkan pikiran dalam bentuk karya ilmiah berupa buku referensi dalam memperkaya wawasan khususnya mahasiswa dan masyarakat secara umum. Bidang pembinaan karakter dan komitmen penulis terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah menjadi minat, perhatian dan pemikiran penulis untuk ditelaah secara sungguh-sungguh. Sebagaimana diketahui, dalam ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), baik dalam kurikulum KBK 2004, KTSP 2007 maupun kurikulum 2013, semuanya menekankan pada pembentukan dan penguatan karakter yang berorientasi kepada pembentukan warga negara yang baik. Secara yuridis konstitusional, pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional memuat bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk membina kepribadian anak dan membawa subjek didik untuk mengembangkan seluruh potensi dan nilai di dalam dirinya agar mampu menuanaikan kewajiban hidupnya, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, serta nilai-nilai yang berlaku dan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri sebagai warga negara. Penerbit Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

... (citizenship transmission) sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan ...

HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DINAMIKA PENGATURAN STATUS HUKUM KEWARNEGARAAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Status sebagai warga negara dijamin menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita Pasal 28D UUD 1945. Kewarganegaraan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam konstitusi dengan disertai seperangkat hak-hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Terjaminnya kewarganegaraan dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai sebuah hak adalah perwujudan dari pengakuan negara akan keterikatan individu dalam komunitas politik bangsa Indonesia. Buku ini menguraikan perkembangan pengaturan hukum kewarganegaraan di Indonesia. Pemahaman perkembangan pengaturan ini perlu dimiliki oleh setiap warganegara sebagai aktualisasi hak dan kewajiban sebagai warganegara yang dijamin oleh konstitusi. Secara lebih luas, pemahaman tersebut berdasarkan kepada pertimbangan bahwa kewarganegaraan dimengerti sebagai sebuah hak yang sangat berharga (precious right) yang ditempatkan sejajar dengan hak atas hidup dan kebebasan. Setiap manusia yang beradab secara sadar memahami bahwa setiap manusia yang mempunyai harapan-harapan tinggi akan kehormatan (human dignity), ekspresi kebebasan mengarahkan hidup sendiri dalam sebuah identitas politik, dan secara bersama dalam komunitas politik suatu bangsa berbagi baik secara individu maupun bersama melaksanakan kewajiban kepada komunitas politik adalah terwujud dalam status kewarganegaraan. Semoga buku ini dapat memenuhi fungsinya.

Status sebagai warga negara dijamin menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita Pasal 28D UUD 1945.

Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan penggabungan pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila dan kewarganeraan yang secara umum perlu diketahui oleh warga negara pada umumnya. Secara khusus perlu dipahami dan dipelajari oleh masyarakat perguruan tinggi sesuai norma dan patokan yang bernilai filosofis. Mahasiswa atau peserta didik di samping perlunya pendidikan juga pengajaran, yakni memanusiakan manusia melalui pendidikan; sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pendidikan kepribadian tersebut menurut SK Dirjen Dikti N0. 43 Tahun 2006 harus diambil oleh setiap mahasiswa yang meliputi Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama. Oleh karena sulitnya memahami nilai-nilai filosofis Pancasila dan Kewarganegaraan secara cepat dalam waktu yang singkat (satu semester), maka perlu adanya referensi panduan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam mempelajari Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut secara cepat dan mudah. Buku Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dapat menjadi panduan atau pedoman cepat untuk memahaminya. Dengan buku ini, pembaca dapat memahami nilai-nilai Pancasila dan sistem politik demokratis menurut Pendidikan Kewarganegaraan serta untuk memahami masalah ketahanan nasional, identitas bangsa, wawasan Nusantara, negara hukum, sistem politik demokrasi, dan good governance. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan penggabungan pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila dan kewarganeraan yang secara umum perlu diketahui oleh warga negara pada umumnya.

Ilmu fikah Islam dalam lima mazhab

Qiraat . Suatu berbezaan faham dalam mazhab Islam ialah , wajib membaca
Fatihah pada tiap - tiap rakaat , atau pada dua rakaat yang pertama , atau pada
semua rakaat ? Apakah membaca " Bismillah " itu wajib pada Fatihah atau dapat
 ...

Hukum, Moral & Keadilan

Buku ini merupakan sebuah kajian filsafat hukum tentang hukum, moral, dan keadilan dari masa lalu sampai sekarang. Diceritakan sejarah perkembangan filsafat hukum mengenai bagaimana mula pertama hukum ditemukan dan untuk apa sebenarnya hukum itu diciptakan. Peradaban hukum diawali dari kodifikasi yang pertama dikenal adalah kodifikasi Urukagina sekitar abad ke-23 SM yang dilandasi oleh sebuah asas yang mengkonfirmasi bahwa raja merupakan manusia pilihan, kemudian disusul kodifikasi Hammurabi pada abad ke- 1 7 SM yang memuat aturan tentang adanya hak dan kewajiban subjek hukum maupun etika profesi. Mula pertama hukum diciptakan dalam rangka memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga hukum yang diciptakan harus adil untuk semua. Perkembangan filsafat hukum sejak zaman alam pikiran kuno atau masa pra- Socrates diceritakan pula dalam buku ini, hingga abad XX atau zaman modern. Ternyata perkembangan hukum dari masa ke masa mengalami perkembangan bagi peradaban manusia. Dibahas juga mengenai filsafat hukum, mulai dari pengertian filsafat dan filsafat hukum serta perbedaan antara filsafat dengan filsafat hukum. Aliran-aliran hukum dalam kajian filsafat hukum ikut mewarnai buku ini, yang diawali dari aliran hukum alam sampai pada aliran pragmatis legal realisme. Yang menarik dalam buku ini menampilkan aneka kode etik profesi bidang ilmu hukum, mulai dari profesi hakim, jaksa, notaris, dan advokat/pengacara, dilengkapi dengan sedikit hak asasi manusia. Dari semua paparan yang terurai di atas, buku ini sangat penting untuk dibaca sebagai referensi oleh para mahasiswa S - 1Fakultas Hukum maupun S -2 Ilmu hukum dan para dosen Fakultas Hukum serta para profesional hukum, seperti para hakim, jaksa notaris, dan advokat/pengacara, agar bisa memahami hakikat hukum yang sebenarnya. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

Dalam sebuah profesi, etika disusun dalam bentuk kode etik, dengan demikian
kode etik dalam sebuah profesi tertentu ... kesehatan (dokter), sosialisasi/
pendidikan (guru), dan informasi (jurnalistik).65 Rumusan konkret tentang sistem
etika ...

Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata

Etnografi hukum merupakan sebuah metode penelitian hukum untuk melihat gerak dinamis sebuah komunitas berinteraksi dengan hukum. Metode ini berguna untuk menelaah pemahaman, juga perilaku berhukum sebuah kelompok masyarakat tertentu yang lebih bersifat mikro. Hukum tidaklah merupakan sistem tertutup yang menolak proses-proses interaksi dengan segala hal di luar dirinya. Buku ini selain menjelaskan pemahaman dan konsep-konsep penelitian etnografi hukum, juga dijelaskan tahap-tahap serta persiapan yang akan dilalui oleh seorang calon etnografer hukum, ketika akan melakukan fieldwork ke sebuah lokasi penelitian. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

... sebuah sajian jurnalisme.5 Tulisan etnografi walaupun bukanlah merupakan
bentuk pengalaman semata ataupun sajian jurnalisme, ... B. EtikA dAlAm
EtnogrAfi Hukum Penelitian dengan menerapkan metode etnografi untuk bidang
hukum ...

Informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan . BAB II ASAS
, FUNGSI , HAK , KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS Pasal 2 Kemerdekaan
pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip -
prinsip ...