dalam yurisprudense Indonesia Chidir Ali ... R. Subekti S.H./R . Tjitrosudibio :
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA , * Prof. R. Subekti S.H./R ... Dr.
R. Soepomo S.H. : HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI , * Prof.
al Ideile 7.61 Bahwa terjemahan secara bebas dari pada pasal 23 tersebut di
atas adalah sebagai berikut : SD Pasal 23 Kitab Undang - undang Hukum Pidana ... Tar ! r . Barang siapa dijatuhi pidana dengan pidana denda ,
berkewajiban ...
Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) menurutsistemyangtelanditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaatdalamprosespembangunandi bidangHukumAcara Pidana. Pembahasan dalam buku ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang baru, misalnya UU No. 48 Tahun zoo9 tentangKekuasaan Kehakiman, UU No.5 Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) ...
PERBUATAN MALAWENG DALAM | PUTUSAN PENGADILAN teknologi , yang
membawa ketegangan dan harus mendapat penyelesaian di bidang hukum pidana . Khusus dalam hal ini , digambarkan perubahan dan perkembangan “
lus ...
... 1950 : " Hukum perdata dan hukum dagang , hukum pidana sipil maupun
hukum pidana militer , hukum acara perdata ... Membentuk suatu pemerintahan
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah ...
Selanjutnya sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai
beberapa subsistem yang terdiri atas: a. Hukum Pengelolaan Lingkungan b.
Hukum Acara Lingkungan c. Hukum Perdata Lingkungan d. Hukum Pidana
Lingkungan ...
1849 ; 63 ; Peraturan Acara Perdata dan Pidana serta kepolisian untuk golongan
hukum Indonesia dan Timur Asing di Jawa dan Madura ( Reglement op de
Uitoefening van de Politie , de Burgelijke en de Strafvordering onder de
Indonesiers ...
... tidak berarti “ menggeser " eksistensi aturan - aturan hukum tidak tertulis ,
seperti hukum Islam dan hukum adat . ... diri kita sendiri , sebab semakin tinggi peradaban ummat manusia , maka budayanya ( termasuk hukum ) akan
meningkat ...
