Sebanyak 878 item atau buku ditemukan

15 MATERI DASAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

15 MATERI DASAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-7204-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang 15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapa pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan menjadi biang keladi bagi tumbuhnya perilaku korupsi, tetapi pendapat tersebut terbantahkan karena banyak juga korupsi terjadi di negara-negara yang masyarakatnya sudah makmur. Bahkan tidak jarang korupsi yang mereka lakukan lebih rapi dan sistematis, sehingga seolah-olah yang dilakukan bukan perbuatan korupsi, apalagi jika hasilnya dibagi-bagikan kepada semua pihak. Dampak korupsi sungguh luar biasa. Ia bisa membuat orang mati kelaparan gara-gara akses dan aset dikuasai oleh koruptor. Strategi yang dapat mengatasi salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Sasaran utama dari pendidikan antikorupsi adalah tumbuhnya budaya antikorupsi (budaya integritas) di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah tersebut memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap penegakan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, buku tentang “15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi” hadir berdasarkan Pengalaman penulis dalam mengikuti Sertifikasi Pendidikan Anti Korupsi dari KPK RI, untuk menjadikan pembaca memahami seluk beluk korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari: 1) Contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi; 2) Tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi; 3) Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi; 4) Referensi/role model antikorupsi; 5) Dampak korupsi dalam berbagai bidang/sektor; 6) Perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor; 7) Pengertian dan unsur - unsur biaya sosial korupsi; 8) Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi; 9) Pengertian korupsi; 10) Faktor - faktor dan teori penyebab korupsi; 11) Dasar Hukum pemberantasan korupsi di Indonesia; 12) Pengelompokan 30 Delik tindak pidana korupsi; 13) Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap; 14) Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi; dan 15) Integritas, nilai-nilai antikorupsi, dan benturan kepentingan. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

15 MATERI DASAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-7204-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang 15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi ...

Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi)

Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi) Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-407-106-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah menggunakan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa serta juga mengenai kebijakan yang bisa menjadi sumber pengetahuan peserta didik sehingga memiliki kesadaran untuk dapat membangun negara serta juga bangsa Indonesia. Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi siswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, sekolah memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Sasaran utama dari pendidikan antikorupsi adalah tumbuhnya budaya antikorupsi (budaya integritas) di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah tersebut memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli, dan sabar terhadap penegakan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, buku tentang “Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi)” hadir berdasarkan Pengalaman penulis sebagai pendidik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Media komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami dan lebih bersifat personal sehingga bersifat informatif dan edukatif. Dalam konteks ini pembelajaran menunjuk pada sebuah proses komunikasi antara pelajar (siswa) dan sumber belajar (dalam hal ini komik pembelajaran). Komunikasi belajar akan berjalan dengan maksimal jika pesan pembelajaran disampaikan secara jelas, runtut, dan menarik. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti Korupsi) Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-407-106-1 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Belajar PPKn dengan KOMPAK (Komik Pendidikan Anti ...

SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan

SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-2056-8 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan Lembaga pendidikan merupakan basis pendidikan karakter generasi muda Indonesia untuk jangka panjang. Pada tatanan ini, sangat penting menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan. Secara mental, seperti yang disebutkan Koentjaraningrat selaku pakar antropologi Indonesia bahwa orang Indonesia memiliki karakter khusus yang menjadi cikal bakal tindakan korupsi. Di antara sikap tersebut adalah menganggap rendah kualitas, menyukai budaya instan, tidak percaya diri, tidak disiplin dan sering mengabaikan tanggung jawab. Sikap-sikap negatif semacam ini perlu dijauhkan dari mental orang Indonesia sejak dari masa pendidikan di sekolah sebagai tempat pendidikan karakter yang baik. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan terkait. Nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Mengajarkan anak untuk tidak korupsi sejak dini perlu dilakukan dengan tindakan dan contoh nyata perbuatan, tidak lagi melalui teori-teori pembelajaran. Guru maupun tenaga pengajar serta pengelola lembaga pendidikan penting memahami jika untuk mendidikan anak tidak korupsi harus didahului contoh dari orang-orang tua yang ada di lembaga pendidikan terkait. Oleh karena itu, buku tentang “SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan” hadir berdasarkan Pengalaman penulis sebagai narasumber dalam sosialisasi di sekolah. Bertujuan untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan anti korupsi di lingkup sekolah. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

SOSPAK (Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi) Untuk Guru dan Karyawan Penulis : Anis Listiani, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-2056-8 Terbit : Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Blurb - Bagian Cover Belakang SOSPAK ...

Pemahaman Praktis Ulumul Qur'an

Al-Qur’an menjadi petunjuk hidup bagi manusia yang mendambakan kebahagiaan yang hakiki. Manusia wajib mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur’an. Ketika manusia jauh dari petunjuk hidupnya, maka sesungguhnya mereka telah “membinatangkan” dirinya. Telah tampak di hadapan mata kita, seseorang yang tidak berpedoman pada Al-Qur’an, maka perilakunya tidak jauh beda dengan binatang. Jangan bersedih jika engkau tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika tidak berharga lagi. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi jadilah manusia yang bermanfaat. Bertemanlah dengan orang yang suka membela kebenaran. Dialah hiasan di kala kita senang dan perisai di waktu susah. Namun, kita tidak akan pernah memiliki seorang teman, jika kita mengharapkan seseorang tanpa kesalahan. Semua manusia itu baik, jika kita bisa melihat kebaikan dan keunikannya. Sebaliknya, semua manusia itu akan buruk dan membosankan, jika kita tidak bisa melihat keduanya. Hidup tanpa rencana tak ubahnya melangkah tanpa arah. Ibaratnya perjalanan tanpa tujuan. Tujuan akhir manusia adalah surga, maka ikutilah petunjuk Al-Qur’an Al-Karim.

Al-Qur’an menjadi petunjuk hidup bagi manusia yang mendambakan kebahagiaan yang hakiki.

Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Inklusivitas sebagai Salah Satu Upaya Menuju Indonesia Emas 2045

Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Inklusivitas sebagai Salah Satu Upaya Menuju Indonesia Emas 2045 Penulis : FIKSI SPEDUCATION Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-5165-6 Terbit : Agustus 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Sudah menjadi rahasia umum bahwa mahasiswa memiliki peran besar pada kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah sebagai agent of change alias sebagai penggagas dan pelaku perubahan terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Isu-isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya harus dicarikan jalan keluar sehingga permasalahan tersebut dapat segera teratasi dengan gagasan-gagasan yang telah dirancang dari sekarang. Termasuk juga kehidupan yang inklusif patut menjadi perhatian agar dapat terwujud secara maksimal. Inklusivitas yang memiliki arti sebuah sikap inklusif pada setiap individu, dimana masyarakat Indonesia mampu menjalankan kehidupan tanpa ada ketimpangan dalam semua aspek kehidupan, baik dari sisi warga negara maupun sistem pemerintahan. Buku antologi esai ini berisikan gagasan-gagasan yang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan kehidupan yang inklusif di Indonesia pada puncak bonus demografi yang dicanangkan akan terjadi pada tahun 2045 tepat Indonesia berusia 100 tahun. Rencana Indonesia Emas 2045 dapat terlaksana jika pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu untuk merubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Rencana dalam mewujudkan inklusivitas tersebut bukan hanya dalam aspek pendidikan atau sosial dan budaya saja, namun juga diharapkan dapat merata sampai pada aspek kesehatan, lingkungan, pariwisata, dan finance. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

secara dikarenakan pelaksanaan pedagogi digital ini perlu dibangun terukur dan berkelanjutan agar kompetensi guru dalam mengajar selaras dengan perkembangan zaman (Mor & Craft, 2012; Persico & Pozzi, 2015).

Majalah Risalah NU edisi 118 "JANGAN RAGUKAN PERAN KH. HASYIM ASY'ARI"

Jangan Melupakan Sejarah Pidato Bung Karno pada peringatan 17 Agustus 1966 berjudul Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah atau Jas Merah. Pidato itu syarat dengan ungkapan pentingnya menghormati sejarah dan tidak memanipulasinya. Sejarah adalah bukti perjalanan manusia yang terkait dengan kiprah masa lalunya. Saat ini, lepas dari kekhilafan atau kealpaan, nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak tercantum dalam Kamus Sejarah Indonesia (KSI). Tak hanya warga Nahdliyyin yang meradang, tapi semua orang yang memiliki nalar sehat ikut larut dalam amarah. KSI disusun oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. Buku ini sudah dirancang sejak tahun 2017. Empat tahun kemudian muncul dan menghebohkan. Tak hanya Kiai Hasyim, sebab banyak ulama di luar NU yang kita juga menghormatinya tak tercantum. Membuat Kamis bukan seperti menulis artikel pendek yang membutuhkan waktu singkat. Membuat Kamis memerlukan perencanaan. Penghimpunan entri yang dikumpulkan dari sebuah tim. Apalagi dalam kamus ini ada nama besar Dr. Taufik Abdullah sejarawan LIPI. Ada Dr. Hilmar Faried yang juga budayawan dan sejarawan. Kita percaya mereka memiliki rasa tanggung jawab intelektual yang tinggi yang tak mungkin membiarkan satu kata pun lepas dari amatannya. Namun, kita juga sadar. Pejabat kita itu memiliki pekerjaan yang menumpuk dengan kegiatan yang sangat padat. Artinya, sebuah proyek yang bukan gagasan mereka karena dibuat oleh menteri atau pejabat sebelumnya, maka seolah ia tak ikutan. Padahal salam alur tugas, pejabat pengganti harus meneruskan pekerjaan pejabat sebelumnya. Tidak bisa lepas tangan meskipun direktorat yang menanganinya sudah dibubarkan.

Caranya dengan mendaftarkan paket 3P (internet + TV + phone) lewat channel digital IndiHome seperti aplikasi myIndiHome, Customer Service, Landing Page & Growth Hacking, E-commerce, website IndiHome.co.id, dan Kios myIndiHome.

OPTIMALISASI PERAN CENDEKIAWAN DALAM MENINGKATKAN POTENSI LOKAL DAN DAYA SAING GLOBAL GUNA MENGHADAP

Optimalisasi Peran Cendekiawan dalam Meningkatkan Potensi Lokal dan Daya Saing Global Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0 PENULIS: FAJAR MUHARRAM, NABILA SHAFIRA, FUJI SARTIKA, AHMAD NUR CAHYO, DKK Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-060-8 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Cendekiawan muda merupakan orang-orang yang mempunyai daya pikir kritis dan gagasan terhadap suatu perubahan. Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat mulai dari R.I 1.0 sampai 4.0 banyak perubahan yang harus disesuaikan dalam menghadapi tantangan tersebut. Peran cendekiawan muda dalam meningkatkan potensi lokal merupakan sebuah hal yang sangat fundamental. Apalagi di tengah Revolusi Industri 4.0. yang semakin pesat mengalami perkembangan. Revolusi Industri 4.0 merupakan penggeseran aktivitas manusia yang menggunakan internet dan teknologi. Dalam buku kumpulan essai ini memuat 15 gagasan para penulis dalam meningkatkan potensi lokal. Buku ini juga tidak hanya mengulas dari satu sub bidang saja terhadap peran cendekiawan dalam peningkatan potensi lokal. Dari beberapa sub tema yang akan dijabarkan dalam buku ini diantanya, pendidikan, tekonologi, kesehatan, sosial budaya. Bidang-bidang tersebut menjadi bidang yang sangat perlu diperhatikan dalam perkembangan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. akan menjadi sebuah tantangan yang besar untuk kalangan masyarakat dan kaum akademisi. Tentunya segala persiapan harus mampu diterapakan secara maksimal. Dengan adanya kumpulan essai dari pemikiran lima belas finalis ini, harapannya dapat menjadi sebuah referensi dalam menghadapi tantangan tersebut. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

... salah satu kebutuhan pokok bagi manusia khususnya dalam hal penyebaran informasi baik dari segi e-commerce maupun yang lainnya menggunakan internet sehingga dapat membantu para usahawan baik berskala kecil maupun berskala besar.

Buku Ajar Keuangan Publik Islam

Sebagai sebuah mata kuliah di program studi ekonomi Islam, keuangan publik Islam sangat menarik untuk dipelajari demi memperoleh pengetahuan tentang bagaimana dahulu warisan keilmuan Rasulullah dan para khalifah mengatur keuangan negara. Buku ini disusun sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan 16 kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir. Memuat beberapa contoh soal dan pertanyaan yang memancing mahasiswa untuk kritis, berikut daftar referensi sebagai acuan untuk dipelajari lebih lanjut. Dapat dipergunakan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah ini, dan sebagai pembuka untuk studi lebih lanjut mengenai keuangan publik Islam.

Sebagai sebuah mata kuliah di program studi ekonomi Islam, keuangan publik Islam sangat menarik untuk dipelajari demi memperoleh pengetahuan tentang bagaimana dahulu warisan keilmuan Rasulullah dan para khalifah mengatur keuangan negara.

Paragraf Patah Hati

Aku tidak ingin ditinggalkan, lagi. Maka, sebelum kamu berbalik langkah lebih jauh, biar aku yang pergi. Aku tidak akan menahan, jika satu-satunya keinginanmu adalah meninggalkanku. Karena, yang harus dilakukan ketika seseorang memutuskan untuk pergi, hanyalah membiarkannya pergi. Begitu, kan? Maka, izinkan aku satu kali saja merasakan bagaimana rasanya meninggalkan seseorang. Apakah rasanya sesakit bagaimana selama ini aku ditinggalkan? Tapi ternyata, rasanya menyakitkan, ya? Meninggalkan atau ditinggalkan, rasanya sama-sama menyakitkan bagiku. Jadi, seharusnya bagaimana?

Aku tidak ingin ditinggalkan, lagi.

Serenade Penyiaran Indonesia

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan bentuk hadirnya negara yang memiliki komitmen politik kuat atas kebutuhan masyarakat di bidang penyiaran. Adanya regulasi tentang penggunaan frekuensi publik merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan penyiaran yang bergantung pada gelombang elektromagnetik. Terlebih karena kanal-kanal gelombang radio bersifat tetap dan terbatas, sementara jumlah penggunanya terus bertambah. Penyiaran berbasis spektrum gelombang radio disadari amat penting bagi penyelenggaraan komunikasi nirkabel dan diseminasi informasi pada masyarakat. Potensi kekuatan yang luar biasa ini kemudian memberi wewenang pada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan frekuensi publik tadi, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menegaskan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk sebagai lembaga negara independen yang mempertegas prinsip bahwa pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Tentunya, KPI memiliki sejumlah target agar khalayak memiliki awareness, attitude, dan action terhadap lembaga tersebut. Ketiga aspek ini bersifat saling berkaitan dan merupakan dengan sasaran pengaruh (target of influences) yang harus dicapai secara bertahap agar satu kondisi dapat tercipta. Kehadiran KPI untuk meningkatkan awareness publik terhadap kualitas siaran. Masyarakat seharusnya mengenal tugas dan peran KPI dalam mengawasi lembaga penyiaran seperti stasiun televisi dan radio. Berdasarkan analisa internal, masyarakat menginginkan KPI menyensor program siaran televisi yang dinilai tidak mengandung unsur edukatif. Padahal tugas KPI adalah melakukan pengawasan program dan memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan sensor. KPI selalu disalahkan karena tidak menyensor program stasiun televisi yang dinilai tidak mendidik. Sebenarnya KPI tidak berwenang untuk menyensor, akan tetapi memberikan teguran jika ada konten yang tidak sesuai dengan aturan P3SPS. Riset dan survei menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran. KPI sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan penyiaran sesuai UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat c, membutuhkan instrumen penelitian memadai. Oleh sebab itu, riset dan survei menjadi instrumen evaluasi bagi KPI dalam mengukur adanya pelanggaran dan respon khalayak terhadap mutu penyiaran Tanah Air. Prinsip riset yang dilakukan KPI adalah transparansi, partisipasi dan pemberdayaan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 membangun jaringan dan reputasi internasional. Hal ini penting dilakukan agar KPI bisa bersama-sama negara lain mewujudkan harmoni. Ketua KPI Pusat periode 2016-2019 Yuliandre Darwis, Ph.D dipercaya sebagai Presiden International Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) periode 2017-2018. IBRAF merupakan forum di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berupaya memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antara otoritas regulator penyiaran negara-negara Islam dengan latar belakang digital dan konvergen platform. IBRAF rutin setiap tahun menggelar pertemuan yang membahas perkembangan penyiaran dengan 30 negara sebagai anggotanya. Kehadiran KPI dalam IBRAF menjadi momentum sekaligus mendorong bagaimana pencapaian kinerja pengawasan di dunia penyiaran dapat terjalin dan terhubung antarnegara. Regulasi penyiaran tentunya menjadi penting agar penyelenggaraan penyiaran diawasi dan kekuasaan konten atas publik bisa dihindari. Kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni soft power dan hard power. Soft power merujuk pada kemampuan lembaga penyiaran dalam melakukan persuasi kepada publik untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan pengaruh. Sementara, hard power dimaknai sebagai kemampuan suatu negara untuk memaksakan kepentingan dan kemauannya. IBRAF hadir untuk mempromosikan dialog dan kerjasama antar lembaga otoritas regulasi penyiaran. Organisasi di bawah OKI ini menyediakan forum pertukaran informasi, pandangan dan pengalaman tentang penyiaran itu sendiri. Beberapa isu yang menjadi perhatian IBRAF adalah budaya, perlindungan anak, meningkatnya Islamofobia, terorisme dan sebagainya. Organisasi ini didirikan pada 17 November 2011 di Istanbul, Turki dengan lahirnya deklarasi bersama (joint declaration). Resolusi 11/9-INF menjadikan IBRAF sebagai badan hukum di bawah OKI yang diadopsi dalam Konferensi Menteri Informasi Islam (ICIM) yang berlangsung di Libreville-Gabon pada 17 April 2012. Pada pertemuan selanjutnya di Jeddah, tepatnya pada 2 Oktober 2012, lahir piagam IBRAF yang salah satu poinnya adalah mengangkat Prof. Hamit Ersoy sebagai Sekretaris Eksekutif. Keanggotaan IBRAF di OKI sebagai Lembaga Afiliasi disahkan pada pertemuan di Conakry, Republik Guinea, 9 Desember 2013. IBRAF terbuka bagi otoritas pengatur penyiaran nasional atau badan pemerintah dengan fungsi serupa di negara anggota OKI yang ingin menjadi anggota dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Piagam yang telah ditetapkan. Dengan segala tantangan yang dihadapi, persoalan penyiaran Indonesia kian kompleks. Banyak hal yang harus diatasi dan dituntaskan, terutama terkait berbagai persoalan di media sosial dan digitalisasi penyiaran. Ibarat nyanyian sore (serenade), sistem penyiaran di Indonesia naik turun sesuai dengan irama lagu yang didendangkan di tengah masyarakat.(*)

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan bentuk hadirnya negara yang memiliki komitmen politik kuat atas kebutuhan masyarakat di bidang penyiaran.