Sebanyak 24 item atau buku ditemukan

Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Buku Perencanaan Pembangunan Terintegrasi, dan Terdesentralisasi, Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian ini disusun dengan maksud memberikan pemahaman tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional (makro), perencanaan pembangunan wilayah (regional), perencanaan pembangunan pertanian (sektoral), perencanaan pembangunan kawasan (pertanian) dan perencanaan pembangunan mikro yang terintegrasi dan terdesentralisasi. Buku ini diharapkan dapat menjangkau pembaca yang luas. Bukan saja digunakan bagi perencana, teknokrat, ilmuwan, pendidik, dosen dan mahasiswa, serta masyarakat. Terutama dalam memahami dan membuat dokumen perencanaan pembangunan nasional (makro) oleh pemerintah pusat (Bappenas), perencanaan pembangunan sektoral oleh Kementerian vi Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi dan Lembaga, perencanaan pembangunan regional/wilayah oleh pemerintah daerah (Bappeda). Baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan perencanaan pembangunan mikro dalam bentuk program dan kegiatan atau proyek oleh masyarakat. Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Buku Perencanaan Pembangunan Terintegrasi, dan Terdesentralisasi, Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian ini disusun dengan maksud memberikan pemahaman tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional (makro), ...

Perencanaan pembangunan di Indonesia

bunga rampai

Development planning and policies in Indonesia; festschrift in honor of Sugijanto Soegijoko, professor and civil employee for regional planning.

Untuk mendukung sasaran itu , pembangunan pendidikan dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan menghasilkan sumber daya manusia yang makin berkualitas , dan sesuai dengan permintaan tenaga kerja di berbagai bidang ...

Keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-27/MK.3/8/1994, nomor KEP-166/KET/8/1994 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keppres nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN.

Joint ministerial decree concerning guidelies for using the Indonesian governt budget.

Joint ministerial decree concerning guidelies for using the Indonesian governt budget.

Surat keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor Kep-27/MK-3/8/1994, nomor Kep-166/KET/8/1994

tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nomor: Kep-27/MK-3/8/1994, nomor: Kep-166/KET/8/1994, tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan

Buku ini merupakan ringkasan dari penelitian mengenai Determinan Pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan dan kemiskinan di Kabuptan/Kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil temuan beberapa hal yang digunakan untuk kepentingan praktis pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yaitu: 1) Menjadikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, diperlukan kebijakan yang mengatur besaran investasidan kegitan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Kebijakan pesebaran investasi selain untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bari di Kabupaten/Kota juga akan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur, 2). Secara subtansial penurunan jumlah penduduk miskin akan lebih cepat dikurangi jika kabupaten/kota mampu mendorong peretumbuhan ekonomi yang tinggi, memacu produktivitas sektor pertanian dan penggunaan tenaga kerja terdidik yang semakin berkualitas, 3). Mengingat perbedaan potensi dan kemampuan ekonomi antar daerah kabupaten/kota jawa timur, maka strategi pembangunan setidaknya diarahakan empat hal yaitu; Pertama, pada kabupaten/kota kategori sektor industri dan jasa. Kedua, pada daerah kabupatken/kota yang termasuk karakteristik maju tertekan, program pembangunan diarahkan pada pemecahan persoalan yang menyebabakan pertumbuhan daerah ini tertekan, misalnya melakukan perubahan aktifitas ekonomi atau mengubah komoditi unggulan pada daerah tersebut. Ketiga, pada kabupaten/kota yang masih dapat berkembang pesat, kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfataakanpotensi ekonomi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga daya saing daerah menjadi meningkat, Keempat, pada kabupaten/kota yang termasuk kategori daerah tertinggal, prograkm pembangunan dan aktifitas ekonomi diarahkan pada upaya penyediaan lapangan kerja melalui pemanfaatan tekonologi padat karya yang berbasis pada sektor pertanian.

Buku ini merupakan ringkasan dari penelitian mengenai Determinan Pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan dan kemiskinan di Kabuptan/Kota Provinsi Jawa Timur.

Dimensi lingkungan perencanaan pembangunan

Proses pembelajaran dalam model ini terdiri dari tiga tahap . Pertama ,
pembelajaran termanifestasi dengan sendirinya sebagai suatu perubahan dalam
aktivitas praktis . Kedua , pembelajaran sosial mungkin menimbulkan perubahan
 ...