| 008994 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Gender analysis pathway, gender indicators for policy of planning and development in Indonesia.
Pengembangan Tujuan : Informasi - Untuk meningkatkan , mengembangkan , dan memanfatapkan Pendidikan sistem informasi pendidikan sehingga mampu memberikan data dan informasi yang akurat , tepat waktu dan sesuai kebutuhan guna proses ...
Pembangunan kehutanan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, dan dengan mengutamakan pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup, memelihara tata air, serta untuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah. Pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta diatur bersama pemerintah daerah setempat. Pengusahaan hutan harus mencegah terjadinya kerusakan hutan dan pengaturan pendayagunaan serta perlindungan hutan perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inventarisasi dan penatagunaan hutan ditingkatkan untuk memantapkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konversi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan, serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan keserasian tata lingkungan. Konservasi hutan tanah kering, hutan rawa, dan hutan perairan serta kekhasan alam, termasuk flora dan faunanya, ditingkatkan untuk melindungi plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem beserta unsur-unsurnya, juga untuk mengembangkan cagar alam wisata. Dalam pembangunan kehutanan, keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya termasuk masyarakat transmigrasi kehutanan perlu diberi peluang dan ditingkatkan. Usaha kehutanan besar didorong agar dapat membantu pengembangan usaha hutan rakyat dan perajin kayu. Peran serta koperasi terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan nonkayu perlu ditingkatkan. Pengaturan permukiman masyarakat yang tinggal di hutan dan kawsan hutan, peladang berpindah perlu disempurnakan. Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, peraturan serta perundang-undangan, informasi, serta penelitian dan pengembangan. Peranan dan mutu kelembagaan kehutanan baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya terus ditingkatkan. Penyuluhan kehutanan lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
Pembangunan kehutanan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, dan dengan mengutamakan pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup, ...
Analysis on the economic development system within the Fifth Five Year Development Plan of Indonesia.
8.4 Pembiayaan95 Dalam Repelita V untuk pembangunan Sektor Pendidikan Generasi Muda , Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa direncanakan dialokasikan dana sebesar Rp 16.981,0 milyar .
Decision of the head of Badan Perencanaan Pembangunan Nasional on working evaluation of development project in Indonesia.
Pengertian Kerangka Kerja Logis ( KKL ) merupakan ringkasan proyek yang menunjukkan tingkatan tujuan - tujuan proyek serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja . KKL berguna untuk mendapatkan ...
Buku Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tulisan yang disarikan penulis berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi tenaga ahli baik di Pemda Provinsi Lampung maupun di Pemda Kota Bandar Lampung, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. Buku penulis yang erat dengan isi buku ini adalah, Survei Tanah, Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan, Agropolitan, dan Pengembangan Wilayah. Buku ini dapat pula digunakan sebagai bahan penunjang Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Buku ini merupakan pengembangan dari buku dengan judul yang sama yang disusun penulis sejak tahun 2010 (Mahi dan Trigunarso, 2010). Di dalam buku ini, untuk memperkuat bahasan teori, dikemukakan beberapa studi kasus yang merupakan hasil penelitian yang erat dengan bahasan teori perencanaan pembangunan. Untuk memudahkan pengkajian materi buku ini, maka dalam penulisannya dimulai dari Bab 1 Konsep Perencanaan dan Pembangunan, pada bab 1 ini membahas berbagai konsep perencanaan dan perencanaan partisipatif, konsep pembangunan, tolok ukur pembangunan dan pembangunanberkelanjutan. Pada Bab 2 Proses Perencanan Pembangunan Daerah, yang membahas konsep perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Rencana Strategis SKPD. Pada bab ini juga dibahas tentang analisis SWOT sebagai dasar penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bab 3 Pe-rencanaan Percepatan Pembangunan Perdesaan dengan konsep Agropolitan, yang membahas konsep pembangunan perdesaan berdasarkan konsep Agropolitan, dan konsep Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis. Pada bab ini juga dikemukakan studi kasus penelitian pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat BerbasisAgrobisnis (Lampung Selatan dan Lampung Tengah). Bab 4 Penataan Ruang Wilayah Darat dan Pesisir, yang membahas tentang konsep penataan ruang, penataan ruang wilayah darat yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang didasarkan dengan Undang- Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau Pulau Kecil (WP3K). Bab 5 Perencanaan Kota Pantai (Water Front City), membahas konsep dan tipologi water front city, dan studi kasu perencanaan water front city Bandar Lampung. Bab 6 Mitigasi bencana, membahas konsep mitigasi, potensi bencana, tahapan mitigasi bencana, dan studi kasus program mitigasi bencana Kabupaten Lampung Selatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
| 008103 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Buku Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tulisan yang disarikan penulis berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi tenaga ahli baik di Pemda Provinsi Lampung maupun di Pemda Kota Bandar Lampung, dan hasil-hasil penelitian yang ...
Bagaimana pembangunan dapat dikatakan berhasil? Apa tolok ukur kesejahteraan masyarakat? Bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan sebuah program masyarakat secara spesifik? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menjadi topik pembahasan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan akan terus dicari jawabannya. Berbagai teori seperti Gross Domestic Product hingga Human Development Index rupanya belum mampu menawarkan instrumen pengukuran yang memuaskan. Pada tahun 2000, Amartya Sen mencetuskan gasasan Development as Freedom–pembangunan sebagai pembebas. Amartya Sen sendiri merupakan ekonom yang pernah meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Sen menjelaskan bahwa tingkat kebebasan ternyata berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Sen menawarkan istilah functioning untuk menggambarkan kebebasan seseorang untuk melakukan atau menjadi sesuatu yang diharapkan. Functioning menurut kamus bahasa Inggris diartikan sebagai ‘berfungsi’. Untuk menggapai functioning, tentunya seseorang harus memiliki kapabilitas atau kemampuan. Meski demikian, masih ada celah dalam teori Sen, yaitu bagaimana mengukur kapabilitas seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Buku ini mencoba mengisi celah itu dengan hasil riset intensif di beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Selain bertujuan untuk menemukan metode pengukuran kesejahteraan, diharapkan riset ini juga dapat membuktikan bahwa pendekatan kapabilitas yang ditawarkan Sen bisa menjadi instrumen evaluasi pembangunan. Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Buku ini tidak saja membahas konsep dasar pemahaman berbagai metode kuantitatif tersebut tetapi juga dilengkapi dengan aplikasinya dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Aplikasi yang disajikan dalam buku ini benar-benar contoh kasus dari dunia nyata.
Buku ini tidak saja membahas konsep dasar pemahaman berbagai metode kuantitatif tersebut tetapi juga dilengkapi dengan aplikasinya dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Banyak pejabat daerah hanya memiliki dokumen perencanaan daerah, tetapi tidak peduli substansi perencanaan visi daerah mau dibawa ke mana, dan apa masalah mendasar yang dihadapi oleh daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah membutuhkan identifi kasi dan pemahaman: sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah; jenis perencanaan; sumber daya yang dimiliki; masalah mendasar yang dihadapi; komoditi/ jasa/sektor unggulan, arah, dan tujuan yang ingin dicapai; indikator kinerja utama; pembiayaan pembangunan; integrasi dimensi sektoran dan wilayah; serta formulasi visi-misi-strategi. Fokus buku ini adalah bagaimana memanfaatkan teori dan konsep perencanaan untuk membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan. **** “Berbekal pengalaman blusukan ke seluruh wilayah Indonesia, Prof. Mudrajad mampu menyajikan betapa teori perencanaan juga membutuhkan ‘seni’ ketika diaplikasikan di Indonesia yang amat ‘bhinneka’. Studi kasus di berbagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditampilkan dalam buku ini memperkaya kita dalam memahami kompleksitas masalah dan beragamnya potensi, menyusun strategi yang membutuhkan kejelian, dan menangkap peluang membangun daerah. “ — Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kabinet Kerja 2014–2019 “Buku teks yang diramu dengan konteks empiris kasuistik ini dimaksud untuk mengisi minimnya buku tentang Perencanaan Daerah yang yang secara komprehensif-simultan memuat empat aspek (politik, hukum, administrasi, dan fi skal) dengan contoh-contoh aplikasi ‘best pratices’ di daerah yang diteliti. Meski cukup tebal, buku ini enak dan perlu dibaca, terutama oleh para birokrat, karena dapat menjadi rujukan praktis dalam perencanaan daerah yang berorientasi pada proses, mulai dari mengidentifi kasi dokumen, merumuskan visi-misi, menetapkan kebijakan, memilih strategi, dan mengimplementasikan program untuk membangun ekonomi lokal berbasis potensi unggulannya.” — Sri Sultan Hamengku Buwono X Gubernur Provinsi DIY “Buku ini ditulis dengan sangat komprehensif, yang ditinjau dari beberapa aspek penting, seperti aspek politik, hukum administrasi, dan fi skal, serta disuguhkan dengan contoh-contoh aplikasi kusus perencanaan pembangunan daerah yang dianggap telah berhasil. Membaca buku ini akan menambah wawasan dalam usaha memahami pentingnya perencanaan yang baik dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, buku ini wajib dibaca oleh para praktisi daerah, seperti kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat daerah lainnya.” — Dr. Sinyo Herry Sarundajang Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (2005-2015) & Dubes RI di Filipina
Perencanaan Pembangunan Daerah membutuhkan identifi kasi dan pemahaman: sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah; jenis perencanaan; sumber daya yang dimiliki; masalah mendasar yang dihadapi; komoditi/ jasa/sektor unggulan, arah, dan ...
