Sebanyak 37 item atau buku ditemukan

Pemerintahan daerah di Indonesia

hukum administrasi daerah, 1903-2001

On central-local government relations and laws & regulations regarding with local administration in Indonesia, 1903-2001.

On central-local government relations and laws & regulations regarding with local administration in Indonesia, 1903-2001.

Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus

Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan beribu-ribu pulau. Akan tetapi otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan salah satu sendi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peranan pamong pradja dalam administrasi pemerintahan daerah di Indonesia

melajani urusan teknis chusus jang mendjadi tugas dinas tekkis chusus . i
Pendidikan jang aiberikan kepada pedjabat Pamong Pradja dengan tugas
demikian , harus dititik beratkan pada soal - soal ' jang praktis . Karena keadaan
daèrah ...

Hukum Pemerintahan Daerah

Pembentukan Perda APBD Partisipatif

Mechanism in establishing local government regulations on appropriations and expenditures for local government of Indonesia.

Mechanism in establishing local government regulations on appropriations and expenditures for local government of Indonesia.

Babak baru sistem pemerintahan daerah

On the local government system and its impact to future national development in Indonesia

Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi
lengkap tentang kebijakan dan layanan ... untuk menjamin adanya kesetaraan
terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
5.

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia