Sebanyak 2300 item atau buku ditemukan

Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer

Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada saat bersamaan, komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian, melalui komunikasi politik, rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap sistem dan praktik politik. Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi, dan interaksi sosial-politik lainnya. Dan, karenanya, buku ini menjadi referensi penting untuk pembelajaran demokrasi politik Indonesia sebagai sarana untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas, dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI *** Gun Gun Heryanto adalah akademisi komunikasi politik terdepan di Indonesia saat ini. Pengamatannya berbobot, jernih, dengan bahasa yang lincah dan santun, tanpa menunjukkan tendensi partisan terhadap partai politik atau tokoh politik tertentu. Buku ini menunjukkan kepakarannya yang mumpuni di jagat politik Indonesia yang pelik dan sering sulit diuraikan oleh pengamat politik medioker. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca para akademisi yang meminati (komunikasi) politik Indonesia, praktisi politik yang selalu ingin maju. Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Guru Besar Fikom Unpad

Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, ...

Relevansi Penerapan Government Finance Statistics Dalam Menilai Kebijakan Fiskal (Relevance of Implementing Government Finance Statistics on Assessing Fiscal Policy in Indonesia).

Indonesian Abstract: Kebutuhan pemerintah untuk menerapkan Government Finance Statistics (GFS) dapat menjadi pilihan yang tepat karena telah terbukti bahwa dengan penerapan GFS pada beberapa negara dapat secara relevan menilai kebijakan fiskal, dalam persamaan regresi Y = 1,810 - 0,838X di mana X = penerapan GFS dan Y = kebijakan fiskal. Pengaruh bersifat negatif dan signifikan. Faktor penerapan GFS dapat menilai kebijakan fiskal dengan kontribusi 81,1%. Adapun penyusunan GFS tidak menggugurkan kewajiban penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum, yang dalam tataran pemerintah pusat dikenal dengan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Penggunaan prinsip-prinsip dasar yang memadai dalam GFS, yaitu basis akrual, cakupan sektor publik, dan konsolidasi juga mendukung GFS ini sebagai dasar yang tepat dalam mengambil kebijakan fiskal dibandingkan dengan sekadar laporan keuangan untuk tujuan umum. Perbedaan antara GFS dengan standar akuntansi pemerintah (pada sektor pemerintahan umum), serta antara GFS dengan standar akuntansi keuangan (pada sektor perusahaan publik), merupakan hambatan sekaligus tantangan bagi semua pihak khususnya pemerintah pusat sebagai penanggung jawab dalam mengembangkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengembangkan GFS di Indonesia.

Indonesian Abstract: Kebutuhan pemerintah untuk menerapkan Government Finance Statistics (GFS) dapat menjadi pilihan yang tepat karena telah terbukti bahwa dengan penerapan GFS pada beberapa negara dapat secara relevan menilai kebijakan ...

MANAJEMEN STRATEGIS Dilengkapi Kasus-Kasus Manajemen Strategis dari Perusahaan Indonesia yang Go Internasional

Memasuki era Industri 5.0, suka atau tidak suka akan mendorong manajemen organisasi untuk mendesain ulang praktik manajemen strategis pada organisasi, agar dapat mengeskalasi tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan, sehingga lebih optimal menuju pencapaian tujuan organisasi. Tiga strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi, yaitu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat jaringan bisnis, dan penggunaan teknologi yang tepat. Strategi- strategi yang mau diterapkan dalam sebuah organisasi merupakan wilayah kajian manajemen strategis. Manajemen strategis menganalisis tentang bagaimana penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun nonbisnis. Manajemen strategis mengombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis memberikan arahan secara menyeluruh untuk perusahaan dalam merumuskan, mengimplementai, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut dalam kebijakan-kebijakan strategis organisasi, sekaligus untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di era disrupsi menuju Industri 5.0 yang penuh dengan ketidakpastian. Peran strategis dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber daya, dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis organisasi. Isi buku terdiri atas 17 bab dan diperkaya dengan kasus-kasus manajemen strategis dari perusahaan-perusahaan milik Indonesia yang berskala bisnis multinasional dan sudah go internasional. Pada bagian akhir, dimuat pula jurnal ilmiah hasil penelitian yang sudah diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi dengan mengambil topik Persoalan Manajemen Strategis di Perbankan Syariah di Indonesia. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa program S-l, S-2, dan S-3 di berbagai fakultas, baik Ilmu Ekonomi maupun fakultas lain yang mengambil mata kuliah Manajemen Strategis. Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi manajemen perusahaan atau organisasi nonperusahaan nirlaba, seperti perguruan tinggi, yayasan, dll. dalam rangka merumuskan strategi pengembangan, implementasi,evaluasi, dan tindak lanjut organisasi ke depan.

Memasuki era Industri 5.0, suka atau tidak suka akan mendorong manajemen organisasi untuk mendesain ulang praktik manajemen strategis pada organisasi, agar dapat mengeskalasi tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan, sehingga lebih ...

Bahasa Indonesia Sebagai Mata Kuliah Dasar Umum

Berkenaan dengan itu, kami telah menyusun sebuah buku yang berjudul Bahasa Indonesia Sebagai Mata Kuliah Dasar Umum. Penyusunan buku ini berdasar pada pandangan kami bahwa untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seseorang harus menguasai kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks inilah kehadiran buku ini sangat penting karena memuat hakikat, ragam, ejaan, frasa, diksi, kalimat efektif, paragraf, kutipan, notasi ilmiah, biografi, proposal penelitian, dan presentasi karya tulis ilmiah. Materi-materi tersebut diracik dengan sajian teori dan praktik. Diawali dengan ilustrasi kebahasaan dan diakhiri latihan soal untuk pendalaman pemahaman konsep

Berkenaan dengan itu, kami telah menyusun sebuah buku yang berjudul Bahasa Indonesia Sebagai Mata Kuliah Dasar Umum.

Indonesia

Issues, Historical Background and Bibliography

Indonesia - Issues, Historical Background & Bibliography

Indonesia - Issues, Historical Background & Bibliography