On local government and democracy in Indonesia.
On local government and democracy in Indonesia.
Buku Dinamika Politik Indonesia Kontemporer: Politik Identitas Di Era Disrupsi Informasi merupakan hasil dari kompetisi penulisan artikel ilmiah populer yang diselenggarakan FISIP UB dalam rangka DIES NATALIS Ke-16. Buku ini menjadi salah satu upaya dari FISIP UB dalam mendokumentasikan fenomena politik Indonesia kontemporer melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa di lingkup Malang Raya. Sebagai sebuah buku bunga rampai tentang politik Indonesia kontemporer buku ini berisi tentang isu-isu kekinian terkait politik identitas, politik di era disrupsi informasi, serta politik multikulturalime. Diharapkan kehadiran buku ini bisa menambah referensi bagi para pemerhati politik Indonesia.
Pendapat Benjamin Valentino mengenai konflik sosial yang terjadi di Indonesia
pada era desentralisasi cukup memadai sebagai instrumen analisis, yaitu
kuatnya kepentingan elit politik dalam suatu konflik (Wilson, Chris: 2008: 16).
Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis. Mereka adalah dua tokoh yang paling diperhitungkan pada masa revolusi, yaitu Tan Malaka dengan Syahrir.Polarisasi kemudian terjadi antara Syahrir dengan Amir Syarifuddin di dalam Partai Sosialis. Pada saat sayap kiri sudah tidak lagi memegang kekuasaan, konflik bergeser antara pemerintah yang dikuasai kelompok kanan dengan kaum komunis yang ingin merebut kekuasaan kembali. Dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah, kaum komunis justru terpecah menjadi dua yaitu kaum komunis ortodok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang tergabung dalam PKI dan FDR, berhadapan dengan kaum komunis nasionalis pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan dan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Konflik antara kaum komunis ortodok dengan komunis nasionalis berlangsung di Surakarta yang mengalami nasib kurang beruntung karena sebagai kota oposisi, karena kota tradisional lainnya yaitu Yogyakarta menjadi kota republik atau ibu kota RI. Kekacauan di Surakarta memuncak pada pemberontakan Madiun tahun 1948 yang dilakukan oleh kaum komunis ortodok pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kaum komunis yang berhasil selamat dalam pemberontakan Madiun bersembunyi di beberapa tempat termasuk di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Bersama dengan kaum bandit dan para pejuang korban rasionalisasi, kaum komunis pelarian dari Madiun itu melakukan aksi-aksi kriminalitas di lereng Merapi dan Merbabu. Gerakan mereka dikenal dengan nama MMC atau Merapi Merbabu Complek.
Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis.
