Sebanyak 21 item atau buku ditemukan

Hukum pemerintahan daerah

kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah

Legal aspects of financial relationship between central and local governments in Indonesian politics and government.

Legal aspects of financial relationship between central and local governments in Indonesian politics and government.

Hukum pemerintahan daerah

kewenangan pemerintah daerah mengurus bidang pertanahan

On land management by local government according to Indonesian law and regulations.

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

konsep, azas, dan aktualisasinya

On local government according to Indonesian laws and regulations.

On local government according to Indonesian laws and regulations.

Hukum pemerintahan daerah

kajian tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Legal aspects of financial relationship between central and local governments in Indonesian politics and government.

Legal aspects of financial relationship between central and local governments in Indonesian politics and government.

Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus

Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan beribu-ribu pulau. Akan tetapi otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan salah satu sendi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum Pemerintahan Daerah

Pembentukan Perda APBD Partisipatif

Mechanism in establishing local government regulations on appropriations and expenditures for local government of Indonesia.

Mechanism in establishing local government regulations on appropriations and expenditures for local government of Indonesia.