Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Berbagai studi antropologi mengindikasikan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi biasanya merupakan negara yang didiami oleh ragam masyarakat adat tradisional.1 Indonesia yang menyandang status sebagai negara dengan masyarakat majemuk nomor wahid di dunia. Secara topografi Indonesia berupa negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari pada itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.2 M.A Jaspan3 dalam tulisannya berjudul daftar sementara suku bangsa suku bangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi patokan bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakat merinci sebagai berikut: 1. Sumatera : 49 Suku Bangsa 2. Jawa : 7 Suku Bangsa 3. Kalimantan : 73 Suku Bangsa 4. Sulawesi : 117 Suku Bangsa 5. Nusa Tenggara : 30 Suku Bangsa 6. Maluku Ambon : 41Suku Bangsa 7. Irian Jaya : 49 Suku Bangsa Dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan masingmasing pendukung kebudayaan yang di dalam kebudayaan tersebut terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah tumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dikelola secara turun-temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Keanekaragaman kebudayaan dengan masing-masing pendukungnya oleh Cornelis van Vollenhoven4 untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Masyarakat Hukum Adat.
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati.
Protection on rights on adat law societies in Indonesia.
... 62,64,66,74 , 76,77,80,87,88,90,91,92 , 93,97,99,102,105,107,110,111,112
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945 Kedudukan Komite Nasional 90 Undang
- Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah 90
...
Seperti kita telah mengetahui , Raffles ialah „ lieutenant - governor “ ( 1811 –
1816 ) atas pulau Djawa dan daerah taklukan lainnja ketika zaman
pemerintahan Inggris . Satu dan lain tentang politiknja kita dapat membatja
dalam buku : Dr ...
Untuk selanjutnya haruslah disinggung beberapa kali gubernur - gubernur
pantai timur laut Jawa dan kepalakepala pemerintahan setempat * ) di daerah
Pantai Timur Jawa . Mungkin ada faedahnya untuk mengingatkan bahwa
hubungan itu ...
Pembicaraan / Uraian mengenai Partisipasi Kristen dalam Pembangunan /
Politik ( sesuai dengan judul ceramah ini ) , maka secara khusus harus pula
disebutkan Partisipasi Kristen itu melalui dalam Pers dan melalui / dalam
Pemilihan ...
... di dalam kehidupan sehari - hari mengikuti irama perubahan perasaan
keadilan masyarakat bangsa Indonesia . ... kodifikasi terhadap hukum perdata ,
hukum dagang , hukum pidana , hukum acara perdata dan hukum acara pidana
...
Implementation of adat law and Islamic law on marriage and inheritance and succession in Samarinda and Surabaya.
Ketiga , keinginan tersebut ditunjang dengan menerapkan politik hukum sadar
terhadap masyarakat Indonesia . ... ( 2 ) Nama , susunan dan wewenang dan
hukum acaranya sama dan seragam di seluruh Indonesia . ... mempreteli hokum
Islam dari tangan Masyarakat Islam di Indonesia dijelaskan olehAmir Nurudin
dkk , dalam Hukum Perdata Islamdi Indonesia , Prenada Media , Jakarta , 2004 .
hal .
dalam yurisprudense Indonesia Chidir Ali ... R. Subekti S.H./R . Tjitrosudibio :
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA , * Prof. R. Subekti S.H./R ... Dr.
R. Soepomo S.H. : HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI , * Prof.
