Sebanyak 21 item atau buku ditemukan

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah. Namun demikian, penyelenggara pemerintahan daerah juga dapat menggunakan buku ini sebagai bahan kajian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, jadi tidak hanya berpraktik tetapi juga memahami fondasi teoretisnya.

Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah.

Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Dinamika NKRI, hingga saat ini, terus mengalami ujian ancaman disintegrasi bangsa. Hal tersebut memberi motif model pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah untuk menjaga keseimbangan dalam NKRI. Idealnya, dalam konsepsi negara kesatuan, seluruh pengelolaan pemerintahan daerah berbasis pada satu model struktur organisasi beserta fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki. Akan tetapi, praktiknya, dalam konteks NKRI, menurut UUD 1945, membuka ruang-ruang tertentu yang memungkinkan pengelolaan pemerintahan daerah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dapat berbeda-beda. Persoalan ini sangat menarik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DI Yogyakarta, khususnya, merupakan pola hubungan kewenangan yang berdasarkan sistem rumah tangga materiil karena sudah ditentukan secara tegas dalam undang-undang keistimewaan yaitu meliputi tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. Sedangkan, UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menerapkan sistem rumah tangga riil. Sementara itu, Yogyakarta memiliki kondisi yang memungkinkan diterapkannya desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya karena, baik secara konseptual maupun kontekstual, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DIY berbeda dengan daerah lain. Hal ini merupakan sebuah peneguhan teori desentralisasi asimetris yang berlaku di DIY.

Dinamika NKRI, hingga saat ini, terus mengalami ujian ancaman disintegrasi bangsa.

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

Legal aspects of local government autonomy and office practice of local governments in Indonesia.

Legal aspects of local government autonomy and office practice of local governments in Indonesia.

Hukum pemerintahan daerah

pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah

Dynamics in relationship between executive and legislative power at local level government system in Indonesia according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Dynamics in relationship between executive and legislative power at local level government system in Indonesia according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Hukum pemerintahan daerah

pendulum otonomi daerah dari masa ke masa

History and development of Indonesian laws on local government.

History and development of Indonesian laws on local government.

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

On local government according to Indonesian laws.

On local government according to Indonesian laws.