Ekonomi Islam, atau lebih populer dengan istilah ekonomi syariah, suatu tatanan ekonomi yang diatur berdasarkan syariah Islam, lebih mengutamakan prinsip kebersamaan yang bersumber pada Al-Quran, yang mendapat rekomendasi langsung dari ...
Economics from the Islamic perspective as stated in the Koran and Hadith.
Economics from the Islamic perspective as stated in the Koran and Hadith.
Bismillahirrahmanirrahim... Segala puji dan syukur kami segenap penulis sampaikan kepada Allah Azza Wa Jalla, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, tim penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini. tema yang di angkat pada buku ini, mengenai kumpulan pemahaman pemikiran dari para alim dan ulama Islam mengenai teori-teori penafsiran Al-Quran dan Al-Hadits serta pemahaman pemikiran tentang tema ekonomi Islam. buku ini merupakan hasil kolaborasi 13 mahasiswa/i calon doktor Ekonomis Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung angkatan tahun 2020. kolaborasi ini cukup unik dan menarik, dimana dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang sangat beragam mampu menghasilkan dan menyusun sebuah karya yang di harapkan dapat bermanfaat bagi penikmatnya. buku ini bersumber dari teori pada artikel-artikel ilmiah dan buku-buku rujukan ekonomi Islam yang di rangkum oleh tim penulis menjadi sebuah karya buku. tim penulis berharap bagi para pembaca buku ini untuk dapat lebih kritis dalam memahami sebuah sudut pandang dari para alim dan ulama Islam yang tertera di dalam buku ini. tim penulis menyarankan kepada para pembaca buku ini untuk dapat menggali informasi pembanding eksternal dari teori-teori yang tersusun di dalam buku ini. akhir kata, tim penulis menginginkan agar para pembaca bisa memilah dan memilih isi buku ini dengan pikiran terbuka. Wallahualam Bissawab...
... Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka ... Monetary Sistem, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Chapra, M. Umar, 2001. The Future of Economics; an Islamic ...
Buku ini hadir kepada pembaca dengan judul “Ekonomi Islam dalam AL-Qur’an” merupakan salahsatu kontribusi kecil penulis dalam rangka melengkapi literatur yang kajiannya ekonomi dilihat dari nash al-Qur’an. Penulis masih sedikit melihat rak buku perpustakaan atau di pasar buku didalamnya fokus menulis ayat-ayat Ekonomi al-Qur’an.
Buku ini hadir kepada pembaca dengan judul “Ekonomi Islam dalam AL-Qur’an” merupakan salahsatu kontribusi kecil penulis dalam rangka melengkapi literatur yang kajiannya ekonomi dilihat dari nash al-Qur’an.
Dalam perspektif historis, Kesultanan Banten telah berhasil menjadikan laut sebagai penghasil devisa negara melalui pengelolaan bea cukai dari kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Karangantu titik kapal kapal itu membawa barang-barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten waktu itu titik pulangnya kapal-kapal tersebut mengangkut barang-barang hasil pertanian Aktivitas ini pada gilirannya membawa berkah baik bagi negara maupun bagi masyarakat titik di samping itu, lautan di Banten sangat potensial sebagai penghasil ikan dan lokasi pariwisata. Oleh karenanya, potensi ini perlu dikembangkan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bukan saja bagi si pemilik modal akan tetapi juga bagi masyarakat sekelilingnya Masyarakat Banten adalah masyarakat sosialis religius dimana ulama dan kyai sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Banten. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan pendekatan dengan cara yang lebih persuasif dan arif. menurut hemat kami, barangkali Metode pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada masa Orde Baru terhadap para ulama dan kyai lebih bernuansa politis kurang berhasil menciptakan kerjasama dan partisipasi yang kondusif dari mereka karena pendekatan yang lebih bernuansa politik akan menimbulkan reaksi yang beragam dari mereka titik fenomena ini justru kurang menguntungkan baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun bagi masyarakat. menurut hemat kami, biarkan mereka berkonsentrasi dengan aktivitas mereka dalam bidang keagamaan tanpa dibebani oleh pesan-pesan politik. Para ulama dan kyai, sudah saatnya untuk menyatukan persepsi dan menggalang aksi titik tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Banten cukup berat, bukan saja berkaitan dengan masalah masalah moralitas sebagai dampak dari modernisasi dan industrialisasi, tetapi yang paling mendesak adalah masalah ekonomi. Karena masih cukup banyak anggota masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan fenomena ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama itu sendiri. oleh karenanya, diperlukan perumusan ajaran agama kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena bahasa agama masyarakat akan termotivasi.
Dalam perspektif historis, Kesultanan Banten telah berhasil menjadikan laut sebagai penghasil devisa negara melalui pengelolaan bea cukai dari kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Karangantu titik kapal kapal itu membawa barang ...
Secara umum sektor UMKM masih memiliki sejumlah persoalan, antara lain: keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi. Melalui kemitraan antara UMKM dengan Koperasi dan Korporasi di-harapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM. Di sisi lain, dengan bergabungnya UMKM pada usaha koperasi juga akan memperkokoh usaha koperasi. Demikian pula dengan bekerjasamanya UMKM dalam memasok usaha hulu korporasi, diharapkan korporasi dapat mengembangkan usahanya pada aspek-aspek bisnis lainnya. Sehingga melalui kemitraan UMKM, Koperasi dan Korporasi yang sinergis akan memperkuat ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja dan lapangan berusaha yang lebih luas. Kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ekonomi masyakat ke depan.
Secara umum sektor UMKM masih memiliki sejumlah persoalan, antara lain: keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai ...
Buku ini lebih memberikan eksplanasi-elaboratif status regulasi harga (al-tas‘ir al-jabri) dalam perspektif hukum Islam. Regulasi harga sebagai kebijakan penting pemerintah untuk menstabilkan mekanisme pasar ternyata memiliki legalitas yang masih kontroversial. Kontroversi tersebut disebabkan adanya nass hadis yang melarangnya, di samping masuk kategori memakan harta dengan cara ilegal dan menimbulkan kerugian pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam perspektif al-qawa‘id al-fiqhiyah, ternyata praktik regulasi harga mendapatkan legalitasnya di bawah naungan kaidah ke-26 dalam Majallat al-Ahkam al-‘Adliyah, yaitu “Bahaya yang bersifat spesifik harus ditanggung untuk menolak bahaya yang bersifat massif.” Kaidah ini masuk kategori kaidah tazahum al-mafasid (kerusakan yang berkontradiktif internal). Pendekatan teoretis-normatif masih menjadi pilihan penulis mengingat urgensinya sebagai landasan legalitas maupun petunjuk teknis-pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat praktis dan implementatif. Di samping bahwa konon dengan menguasai teori dan asas-asas semua problematika hukum akan bisa terjawab. Tampaknya, buku ini layak dibaca oleh para stakeholder maupun praktisi ekonomi, akademisi, dan terutamanya teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai bahan komparasi, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam sebagai tambahan wawasan ataupun referensi. Bahkan tidak kalah kontributifnya adalah teman-teman santri yang memiliki kepedulian terhadap kajian terma-terma semacam ini. Tidak dipungkiri, terkadang dari kalangan merekalah justru studi-studi akademik menjadi kaya perspektif dan referensi, serta tampak orisinilitasnya.
Buku ini lebih memberikan eksplanasi-elaboratif status regulasi harga (al-tas‘ir al-jabri) dalam perspektif hukum Islam.
Buku ini menunjukkan betapa pentingnya peranan governance dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Menurut UNDP, karakteristik good governance adalah Partisipasi (Participation), Penegakan Hukum (Rule of law), Transparansi (Transparancy), Daya Tanggap (Responsiveness), Berorientasi pada konsensus (Consensus orientation), Keadilan (Equity), Keefektifan dan Efisiensi (Effectivennes and Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), serta Visi Strategis (Strategic Vision). Kesembilan karateristik yang ini saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik).
Buku ini menunjukkan betapa pentingnya peranan governance dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.
