Nalar ekonomi-politik Indonesia yang berdasarkan konstitusi ekonomi UUD 1945 mengarahkan strategi pembangunan Indonesia kepada pengolahan sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif. Namun kita jangan sampai terjebak nalar pada pembagian kerja sama internasional yang membagi wilayah dunia menjadi dua, yaitu penghasil bahan mentah dan penghasil barang industri.
Nalar ekonomi-politik Indonesia yang berdasarkan konstitusi ekonomi UUD 1945 mengarahkan strategi pembangunan Indonesia kepada pengolahan sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif.
This book investigates public service broadcasting (PSB) models in post-authoritarian regimes, and offers a critical inspection of the development of a Western European-originated PSB system in Asian transitional societies, in particular in Indonesia since the 1990's. Placing the case of Indonesia's PSB within the context of global media liberalization, this book traces the development of public service broadcasting in post-authoritarian societies, including the arrival of neoliberal policy and the growth of media oligarchs that favour free market media systems over public interest media systems. The book argues that Western European PSB models or 'BBC-like' models have travelled to new democracies, and that autocratic legacies embedded in former state-owned radio and television broadcasters have resisted pro-democratic media pressures. As such, similar to new PSBs in other post-colonial, transitional and global south regimes, such as in Arab states or Bangladesh, this book demonstrates that the adoption of PSB in Indonesia has not reflected the ideal PSB project initially envisaged by media advocates but was flawed in both media policy and governance. It explores the history of broadcast governance in authoritarian Indonesia, and considers how Western European PSB or 'British Broadcasting Corporation/BBC-like' models have travelled – somewhat uneasily – to new democracies, but also how autocratic legacies embedded in former state-owned radio and television channels have resisted external parties of pro-democratic media systems.
| 008453 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
This book investigates public service broadcasting (PSB) models in post-authoritarian regimes, and offers a critical inspection of the development of a Western European-originated PSB system in Asian transitional societies, in particular in ...
Professor Rodney Wilson, University of Durham Institute for Middle Eastern and Islamic Studies
Professor Rodney Wilson, University of Durham Institute for Middle Eastern and Islamic Studies
Tujuan utama pengembangnan wilayah adalah pemerataan pengembangan antarwilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Dalam perencanaan pengembangan wilayah perlu didukung ilmu lain yang berhubungan dengan pengembangan fisik dan ekonomi wilayah, seperti ilmu evaluasi dan perencanaan penggunaan sumber daya lahan, ilmu penataan ruang dan pengembangan kawasan, ilmu pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, ilmu pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ilmu pemekaran wilayah administrasi. Di dalam buku ini membahas berbagai konsep perencanaan pendukung pengembangan wilayah, dimulai dari konsep tipologi dan teori pengembangan wilayah, seperti teori lokasi, pusat pertumbuhan, dan agropolitan. Di dalam perencanaan pengembangan wilayah perlu didukung evaluasi dan perencanaan penggunaan lahan baik secara fisik maupun sosial ekonomi, perencanaan pengembangan kawasan dan penataan ruang, agar pengembangan wilayah yang direncanakan dapat saling bersinergi bukan saling berantagonis. Perencanaan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sangat diperlukan dalam perencanaan pengembangan wilayah yang banyak berhubungan dengan pengelolaan lahan perkotaan dan prasarana kota. Pengembangan wilayah pesisir juga termasuk dalam perencanaan pengembangan wdayah yang membahas pengembangan potensi dan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang sangat berpotensi dalam pengembangan fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Fenomena pemekaran wilayah yang banyak dilakukan saat ini perlu pula dicermati karena fenomena ini juga termasuk dalam ranah pengembangan wilayah, yaitu pengembangan wilayah administrasi. Kelayakan Pemekaran Wilayah juga dibahas dalam buku ini karena berhubungan dengan pengembangan wilayah administrasi, yang membahas dan mengevaluasi berbagai faktor penunjang pemekaran wilayah seperti kependudukan, kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, kondisi Polbudhankam, kesejahteraan, luas daerah dan rentang kendali, untuk mengetahui apakah pemekaran wilayah yang dimaksud sudah layak atau belum.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Dalam perencanaan pengembangan wilayah perlu didukung ilmu lain yang berhubungan dengan pengembangan fisik dan ekonomi wilayah, seperti ilmu evaluasi dan perencanaan penggunaan sumber daya lahan, ilmu penataan ruang dan pengembangan kawasan ...
'The contributions of Woodiwiss, Lister and Sassen are outstanding but not unrepresentative of the many merits of this excellent collection'- The British Journal of Sociology From women's rights, civil rights, and sexual rights for gays and lesbians to disability rights and language rights, we have experienced in the past few decades a major trend in Western nation-states towards new claims for inclusion. This trend has echoed around the world: from the Zapatistas to Chechen and Kurdish nationalists, social and political movements are framing their struggles in the languages of rights and recognition, and hence, of citizenship. Citizenship has thus become an increasingly important axis in the social sciences. Social scientists have been rethinking the role of political agent or subject. Not only are the rights and obligations of citizens being redefined, but also what it means to be a citizen has become an issue of central concern. As the process of globalization produces multiple diasporas, we can expect increasingly complex relationships between homeland and host societies that will make the traditional idea of national citizenship problematic. As societies are forced to manage cultural difference and associated tensions and conflict, there will be changes in the processes by which states allocate citizenship and a differentiation of the category of citizen. This book constitutes the most authoritative and comprehensive guide to the terrain. Drawing on a wealth of interdisciplinary knowledge, and including some of the leading commentators of the day, it is an essential guide to understanding modern citizenship. About the editors: Engin F Isin is Associate Professor of Social Science at York University. His recent works include Being Political: Genealogies of Citizenship (Minnesota, 2002) and, with P K Wood, Citizenship and Identity (Sage, 1999). He is the Managing Editor of Citizenship Studies. Bryan S Turner is Professor of Sociology at the University of Cambridge. He has written widely on the sociology of citizenship in Citizenship and Capitalism (Unwin Hyman, 1986) and Citizenship and Social Theory (Sage, 1993). He is also the author of The Body and Society (Sage, 1996) and Classical Sociology (Sage, 1999), and has been editor of Citizenship Studies since 1997.
This book constitutes the most authoritative and comprehensive guide to the terrain.
Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi otoritas yang mengatur dan mengawasi industri keuangan di ranah microprudential, secara umum rezim lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga macam, yakni perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Ketiga jenis lembaga keuangan dimaksud berdasarkan pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yakni pengelolaan secara konvensional dan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keua ngan syariah pada praktiknya ada yang menggunakan pola syariah sejak awal pendirian sebagai badan hukum. Namun, dalam perspektif hukum di Indonesia, aktivitas syariah juga dapat diberikan oleh lembaga keuangan konvensional melalui pendirian unit usaha syariah di kantor pusat lembaga dimaksud yang difungsikan sebagai kantor pusat dari kantor operasional di tingkat cabang yang dikelola secara syariah. Dimungkinkan pula lembaga keuangan konvensional mendirikan lembaga keuangan syariah sebagai anak perusahaan, baik melalui pendirian langsung maupun melalui akuisisi dan konversi terhadap lembaga keuangan konvensional lainnya, serta melalui mekanisme pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional dimaksud. Dengan benchmarking terhadap praktik di lembaga perbankan, penulis mencoba melihat tren yang ada pada industri keuangan nonbank yang secara prinsip mengambil pola yang hampir sama, yakni bahwa regulasi memberikan kesempatan bagi unit usaha syariah dari lembaga keuangan nonbank untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan syariah. Keberadaan unit usaha syariah yang merupakan islamic window bagi lembaga keuangan nonbank bersifat sementara (temporary), ditandai dengan adanya kewajiban memisahkan unit tersebut sehingga pada akhirnya menjadi lembaga keuangan syariah yang secara hukum adalah mandiri (separate legal entity). Selain pemisahan unit usaha syariah, peraturan perundang-undangan juga memberikan pengaturan mengenai perubahan (konversi) lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah.
Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi otoritas yang mengatur dan mengawasi industri keuangan di ranah microprudential, secara umum rezim lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga macam, yakni perbankan, pasar modal, dan industri ...
Raymond Murphy's English Grammar in Use is the first choice for intermediate (B1-B2) learners and covers all the grammar you will need at this level. This book without answers has clear explanations and practice exercises that have helped millions of people around the world improve their English. It is perfect for teachers to use in the classroom as a supplementary book, for extension work, or for homework activities.
This book without answers has clear explanations and practice exercises that have helped millions of people around the world improve their English.
Kita menyadari bahwa peristiwa 26 Desember 2004 telah menjadi hari peringatan terjadinya Gempa dan Tsunami di Aceh, dan memakan banyak korban jiwa. Hingga saat ini, peristiwa Gempa dan Tsunami belum mampu dilupakan oleh masyarakat, terutama Aceh. Hadirnya buku ini bukan hanya berfokus pada Gempa dan Tsunami dengan satu peristiwa saja yang sudah terjadi, namun juga menjelaskan terkait gunung berapi, banjir, dan peristiwa lainnya. Buku ini mengupas tentang pengetahuan dan praktik lokal untuk mengurangi resiko kebencanaan, memahami kearifan lokal dengan perspektif ekosemiotika, gempa dan tsunami, perencanaan lanskap alami, dan lain-lain secara detail dan rinci mengenai kebencanaan atau peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi secara berulang-ulang sejak dulu. Buku ini mengajak pembaca untuk dapat memahami dan mampu membaca alam agar ketika bencana alam terjadi kita siap serta mengetahui apa yang akan kita lakukan nanti. Memiliki pengetahuan atas peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan mempraktekkan apa yang sudah kita didapatkan agar bisa mengurangi risiko bencana.
| 008786 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
... sarana prasarana pendidikan, kesehatan, keagamaan serta ruang publik, yang paling utama adalah adanya perencanaan serta implementasi relokasi permukiman ...
