This is an apt publication for modern times, in which 'Sharia' has become a byword for an unacceptable social system, and is vilified as such; when crime is rife in communities governed by Sharia; and when in the non-Islamic West, the Islamic social and criminal justice systems are subject to intense public scrutiny and criticism, but remain little understood. The author presents a clear and factual account of the Islamic criminal justice system, expounding what he considers to be the real issues of Sharia, often ignored or misrepresented by both Islamic and Western scholars, and explaining its wider Islamic context and ethics, its Arabic roots, classical heritage and terminology, and its relevance to contemporary Muslim societies. Contents: concept of crime; features of Islamic criminal liability; defences to Islamic criminal liability; 'Hudud' crimes; 'Zina' - adultery or fornication; 'Qadhf' - slander or false accusation; 'Hadd' offence of 'al-sariqa' - theft; 'Hadd' offence of 'shurbul khamr' - wine drinking; 'Hiraba' - brigandage or highway armed robbery; 'Riddah' - apostasy; 'Baghye' - rebellion or treason; 'Qisas - retaliation; 'Ta'azir' punishment.
This is an apt publication for modern times, in which 'Sharia' has become a byword for an unacceptable social system, and is vilified as such; when crime is rife in communities governed by Sharia; and when in the non-Islamic West, the ...
Transaksi e-commerce di Indonesia meningkat tajam dalam sepuluh tahun terakhir ini, melibatkan 170 juta pengguna di tahun 2020, dengan nilai perdagangan mencapai US$12,2 miliar dan diproyeksi tumbuh menjadi US$52 miliar di tahun 2025. Di level global sendiri, selama tahun 2020, transaksi e-commerce diperkirakan mencapai US$4,4 triliun. Kondisi ini terjadi karena mudahnya mengakses e-commerce melalui gadget tanpa terbatas waktu dan tempat. Namun begitu, kemudahan yang ditawarkan ini bukannya tanpa risiko dan kendala. Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani permasalahan pajak, karena kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan kemajuan yang sama di bidang hukum. Kegiatan bisnis yang mendatangkan keuntungan seperti transaksi jual beli melalui internet tidak akan lepas dari pengenaan pajak. Masalahnya, jumlah pelaku e-commerce yang luar biasa, dengan jumlah nominalnya transaksinya yang juga wah, menyebabkan pemerintah sulit melacak dan memantau bisnis ini. Belum lagi bicara tentang kemampuan SDM yang masih minim. Yang menjadi masalah adalah banyaknya pelaku e-commerce yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak memiliki NPWP, sementara biasanya pengawasan hanya dilakukan kepada masyarakat yang sudah punya NPWP. Inilah sebabnya para pengguna e-commerce ini belum dapat terdeteksi dengan baik dari sisi pajak. Buku ini mencoba menggali potensi penerimaan pajak e-commerce untuk menjadi salah satu penerimaan pajak potensial untuk negara. Lalu bagaimana caranya? Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak terkait dengan pajak e-commerce ini? Temukan semua jawabannya di dalam buku ini
Buku ini mencoba menggali potensi penerimaan pajak e-commerce untuk menjadi salah satu penerimaan pajak potensial untuk negara. Lalu bagaimana caranya? Upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak terkait dengan pajak e-commerce ini?
| 008739 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Sehubungan dengan peran penting pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, maka perlu dilakukan upaya yang terpadu dalam mendukung kemandirian daerah. Kemandirian daerah antara lain dapat dicapai melalui peningkatan daya saing, dimana daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas artinya meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki. Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (borderless). Kemampuan bersaing (daya saing) menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan, inovasi, dan antisipasi merupakan tiga kunci pokok dalam menghadapi globalisasi. Keunggulan berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, inovasi merupakan perubahan strategis yang dilakukan, serta antisipasi adalah bagaimana mengantar pelayanan sesuai timing-nya.
Sehubungan dengan peran penting pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, maka perlu dilakukan upaya yang terpadu dalam mendukung kemandirian daerah.
Desiminasi informasi pembangunan menjadi issu yang sangat penting bagi pemerintah. Saat tehnologi komunikasi dan informasi berkembangan dengan pesatnya, maka akan berimbas juga kepada perubahan sosial lingkungan masyarakat dalam pemilihan media untuk mengkonsumsi informasi. Rekonstruksi media dalam membingkai komunikasi pembangunan pemerintah dalam mendesiminasikan program kebijakan serta reformasi birokrasi menjadi hal yang sangat berpengaruh signifikan. Maka dalam membangunan hubungan baik dengan media harus dilakukan secara komprehensif sehingga mereka bisa memberikan pemberitaan yang berimbang dan berdampak kepada perubahan yang tidak hanya pada tataran kognitif tapi juga kepada perubahan afektif dan behavior. Buku ini menyajikan gambaran tentang komunikasi pembangunan pemerintah daerah dalam konteks media massa cetak dengan menggunakan monitoring media, yang dilakukan secara mendalam menggunakan model analisis isi terhadap pemberitaan media cetak lokal.
Desiminasi informasi pembangunan menjadi issu yang sangat penting bagi pemerintah.
1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis Internasional Perkembangan lingkunganstrategis yang kita hadapidi tingkat internasional dapat digolongkan ke ... Termasuk di dalamnya adalah terjadinya transnasionalisasi keuangan dan investasi .
On modules for child protection in tourism area of Indonesia.
Buku ini memotret salah satu dari sekian banyaknya persoalan hukum ketatanegaraan di republik ini. Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan keberwenangannya untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tentu saja hal ini mengguncang Hukum Tata Negara Indonesia. Sebab, Pasal 22 UUD 1945 menempatkan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada masa lalu undang-undang di Indonesia didominasi oleh lembaga eksekutif sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan pengesahannya tergantung pada Presiden. Kita mempunyai catatan tentang kasus Rancangan Undang-Undang Penyiaran ...
Implementation of public information services in environmental and natural resource sectors in Indonesia.
Implementation of public information services in environmental and natural resource sectors in Indonesia.
