Press law in Indonesian legal system.
Dari sini secara terang benderang terlihat bahwa pemberitaan yang
disampaikan adalah pemberitaan yang didasarkan informasi yang tidak benar ,
informasi yang tidak akurat , dan informasi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan ...
Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Buku ini membahas tentang FAKTOR PENGARUH KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK. Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sekaligus para praktisi yang tertarik pada bidang minat manajemen khususnya terkait kebijakan publik.
Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Buku ini membahas tentang FAKTOR PENGARUH KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK.
Legal aspects of transparency and dispute on public information in Indonesia.
Legal aspects of transparency and dispute on public information in Indonesia.
Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Istilah reformasi sendiri seringkali dikaitkan dengan keterbukaan karena era sebelum reformasi birokrasi di Indonesia cenderung bersifat tertutup. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan karena, transparansi, yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu: participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision (Mardiasmo, 2002, h.24). Definisi governance sendiri mengandung tiga topik sentral yaitu akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Kuper, 2008, h.417). Dari definisi tersebut terlihat hubungan yang erat antara akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai a legitimate state with a democratic mandate, an efficient and open administration, and the use of competition and markets in the public and private sectors (Kuper, 2008, h 378). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi di bidang keterbukaan informasi adalah open administration dimana masyarakat diberikan kepastian hukum untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009, h.21) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi.
On transparency in government and public records transparency in Indonesia.
On transparency in government and public records transparency in Indonesia.
