Sebanyak 41538 item atau buku ditemukan
Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hanbali Serta Diberi Dalil-dalil Dan Keterangan Yang Memuaskan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan Hukum positif tentang pernikahan beda agama. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Dalam kajian hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan Hukum positif tentang pernikahan beda agama.
tekstual dan kontekstual
Actual practice of Islamic law in Indonesia and in other countries; collection of articles.
ga - lembaga dakwah Islam , majelis - majelis taklim dan kelompok - kelompok
pengajian baik yang berada di kampus , perusahaan , maupun di tengahtengah
masyarakat . ? Semakin maraknya kemunculan lembaga - lembaga seperti ini ...
Vasectomy and Islamic law related to family planning program in Indonesia; collection of articles.
Vasectomy and Islamic law related to family planning program in Indonesia; collection of articles.
oleh semua negara-negara Islam jang berdaulat. 6. Konperensi melihat adanja
bahaja didalam penjerbuan peradaban Barat jang dekaden terhadap mesjarakat
Islam dan berseru kepada Pemerintah negara-negara Islam untuk membimbing
...
Islamic law in the national law of Indonesia; seminar paper.
Sudah menjadi kenyataan bahwa Hukum Islam telah dicantumkan menjadi salah
satu kurikulum di antara kurikula di Fakultas Hukum Universitas Airlangga .
Penyebutan Hukum Islam I dan Hukum Islam II dimulai sejak 3 Januari 1977 .
antara idealitas dan realitas
On Islamic law thoughts and the implementation in various aspects in Indonesia; papers of seminars.
Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang -
Undang dan Peraturan Daerah . Menurut Bagir Manan , mengingat bahwa Perda
( termasuk Perdes ) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri ( otonom ) ...
hubungannya dengan UU Advokat dan penegakan hukum di Indonesia
Legal aid according to Islamic law and its relations with Indonesian law on lawyers and law enforcement in Indonesia.
... HAM ( the concept of legal rights ) ; kedua , konsep tentang persamaan di depan hukum ( the concept of equality before the law ) ... ( human rights movement ) . Menurut teori ini , setiap orang diyakini memiliki ... Islamic Foundation , 1976 ...
