Sebanyak 38352 item atau buku ditemukan

Beberapa karya lepas mengenai hukum adat & Undang-Undang Perkawinan, partisipasi Kristen dalam pembangunan politik, menyongsong pemilihan umum tahun 1987 ...

Pembicaraan / Uraian mengenai Partisipasi Kristen dalam Pembangunan /
Politik ( sesuai dengan judul ceramah ini ) , maka secara khusus harus pula
disebutkan Partisipasi Kristen itu melalui dalam Pers dan melalui / dalam
Pemilihan ...

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2008 beserta nota keuangannya

Di bidang komunikasi dan informasi , kemerdekaan pers dan media massa saat
ini masih belum mampu dipahami dan dimanfaatkan sebaik - baiknya oleh
semua pihak , termasuk oleh kalangan pers sendiri sebagai sarana pencerdasan
dan ...

Iyanae surĕ powada-adaengi Undang-undangna sinina to-Wajoe

... doe het toch niet ) ; de uitroep ha ! met iså - gi ( wie weet hiet ? ) . In het
vocabulaire vindt men bij herhaling twee en meer bij elkan . der gevoegde
woorden als enkele opgegeven . Zoo bij voorbeeld naláo , hij gaat ( zam , uit na
vow . 3 pers .

Undang-Undang Dasar ; Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 ; Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR No. II/MPR/1993

Penulisan karya ilmiah dan karya sastra , termasuk bacaan anak yang berakar
pada budaya bangsa , serta penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang
memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan
untuk ...

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran ... serta nota keuangannya di depan sidang Dewan Perwakilan

Hal itu tidak hanya menyangkut peran kalangan pers , media massa dan
lembaga - lembaga penyiaran , tetapi juga berkaitan dengan masih rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi bagi
sebuah ...

Journal of undang-undang

Section 11 of the principal Act reads : Every pers : 1 is competent to contract who
is of the age of majority according to the law to which he is subject , and who is of
sound mind , and is not disqualified from contracting by any law to which he is ...

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya

On Indonesian politics and government according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

V . Pers dan Media Dewan Pers , Serikat Usaha Pers dan Media , Serikat Pekerja
Pers dan Media , Badan Usaha Pres dan media dan lain sebagainya
PERUBAHAN / AMANDEMEN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK ...

Informasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Indonesian law on national development program for the year 2000 through 2004.

media massa , dilaksanakan program pengembangan informasi , komunikasi , dan media massa ; program peningkatan prasarana penyiaran , informatika , dan media massa ; serta program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan .

Panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat

On the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Mewujudkan kebebasan pers . 6 . Mewujudkan kehidupan demokrasi . Tuntutan
perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik ...