Salah satu hambatan belum optimalnya institusi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah masih maraknya konflik lahan akibat adanya banyak pihak yang terlibat dan berkepentingan. Saat ini lebih dari 500 unit KPH telah dibentuk meski demikian baru sebagian kecil yang telah beroperasi sesuai harapan. Beroperasinya KPH sangat dipengaruhi oleh kondisi permasalahan yang ada pada wilayah masing-masing KPH. Berbagai upaya untuk mendorong beroperasinya KPH, termasuk berbagi pengalaman, layak didukung. Dalam buku ini diceritakan langkah-langkah KPH Lakitan dalam mengelola konflik kawasan hutan yang ada di wilayahnya.
Dalam buku ini diceritakan langkah-langkah KPH Lakitan dalam mengelola konflik kawasan hutan yang ada di wilayahnya. Buku Resolusi Konflik Kawasan Hutan ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
langkah-langkah penyelesaian konflik di Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso, dan Sampit
Role of Susilo Bambang Yudhoyono, the former Coordinating Minister for Political and Security Affairs under Abdurrahman Wahid and Megawati Soekaroputri administration in resolving the political conflict in Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso, and Sampit.
Role of Susilo Bambang Yudhoyono, the former Coordinating Minister for Political and Security Affairs under Abdurrahman Wahid and Megawati Soekaroputri administration in resolving the political conflict in Aceh, Atambua, Maluku, Papua, Poso ...
