kajian melalui perspektif komunikasi antaetnis, prasangka sosial, dan kepemtingan politik pada kerusuhan antara etnis Dayak dengan etnis Madura di Kalimantan Barat
Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis. Mereka adalah dua tokoh yang paling diperhitungkan pada masa revolusi, yaitu Tan Malaka dengan Syahrir.Polarisasi kemudian terjadi antara Syahrir dengan Amir Syarifuddin di dalam Partai Sosialis. Pada saat sayap kiri sudah tidak lagi memegang kekuasaan, konflik bergeser antara pemerintah yang dikuasai kelompok kanan dengan kaum komunis yang ingin merebut kekuasaan kembali. Dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah, kaum komunis justru terpecah menjadi dua yaitu kaum komunis ortodok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang tergabung dalam PKI dan FDR, berhadapan dengan kaum komunis nasionalis pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan dan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Konflik antara kaum komunis ortodok dengan komunis nasionalis berlangsung di Surakarta yang mengalami nasib kurang beruntung karena sebagai kota oposisi, karena kota tradisional lainnya yaitu Yogyakarta menjadi kota republik atau ibu kota RI. Kekacauan di Surakarta memuncak pada pemberontakan Madiun tahun 1948 yang dilakukan oleh kaum komunis ortodok pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kaum komunis yang berhasil selamat dalam pemberontakan Madiun bersembunyi di beberapa tempat termasuk di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Bersama dengan kaum bandit dan para pejuang korban rasionalisasi, kaum komunis pelarian dari Madiun itu melakukan aksi-aksi kriminalitas di lereng Merapi dan Merbabu. Gerakan mereka dikenal dengan nama MMC atau Merapi Merbabu Complek.
Hubungan industrial merupakan suatu bentuk interaksi antar manusia di tempat kerja, yang di dalamnya syarat dengan kepentingan para pihak, dan apabila kepentingan tersebut bersinggungan akan menimbulkan permasalahan atau konflik industrial. Menjaga agar konflik industrial tersebut dapat dicegah, diatasi dan dicarikan solusinya, maka perlu penerapan hak dan kewajiban yang diatur dalam bentuk perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam kerangka suatu sistem hubungan industrial yang disepakati oleh para aktornya. Karenanya, kami sangat berharap para akademisi maupun praktisi hubungan industrial turut berkontribusi dalam membangun aspek legal peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan industrial di Indonesia seadil-adilnya. Proses ini tentunya tidak mudah, terlebih perkembangan dunia di masa depan semakin membuka Indonesia pada aliran tenaga kerja asing dengan berbagai keunggulannya, atau justru kelemahannya, dibandingkan tenaga kerja lokal. Sesuatu seperti ini telah terjadi berpuluh tahun lalu di berbagai negara di dunia dan akan menjadi niscaya pula bagi Indonesia suatu saat. Lepas dari berbagai ancamannya, tentunya ini juga bermakna bahwa tenaga kerja Indonesia pun memiliki peluang untuk bekerja di negara lain.
secercah pengalaman bersama Bung Karno : fragmen kepolitikan nasional, 1957-1966 dan fakta historis kelahiran Sekber Golkar
Politics and government in Indonesia during the Soekarno era, 1950-1966; includes history of the beginnings of the current Golongan Karya; anecdotes by a released detainee and former member of Sekber Golkar.
Ekonominya juga tidak boleh ekonomi liberal , tetapi harus dengan EKONOMI TERPIMPIN seperti yang diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945. Dan Undang - Undang Dasar 1945 , Sosialisme Indonesia , Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin ...
Kekuatan Kieu Sampan yang moderat didukung oleh nasionalis Kamboja Pangeran Norodom Sihanuk , yang melanglang buana . IME UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES Tiga kekuatan yang menentang kekuasaan Heng Samrin yang didukung Vietnam oleh ...
