Hasil pencarian

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Bentuk-bentuk perjuangan hukum islam di kancah perpolitikan dan pergerakan social di Indonesia diwarnai oleh berbagai macam konsep dalam memandang perlu atau tidaknya formalisasi hukum islam. Perbedaan ini tidak lepas dari titik pijak dan paradigma yang digunakan. Penganut madzhab teokrasi tentunya memiliki keyakinan bahwa yang patut dijadikan landasan hukum negara aadalah agama. Sekuler sebaliknya, agama dan negara haruslah dipisah. Agama tidak boleh mengatur negara begitu pun sebaliknya. Dua kutub ekstrim ini kemudian ditengahi oleh konsep negara berketuhanan, yang meyakini bahwa negara dan agama bisa berjalan beriringan untuk saling mengisi dan mewarnai. Negara tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar, juga tidak menolak agama dalam hukum publik, negara berjalan diatas asas dan nilai-nilai yang dijiwai oleh agama-agama yang ada di dalamnya. Negara menjamin dan melindungi setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga negaranya.

METODE IJTIHAD WAHBAH

PLURALISME HUKUM

IMPLEMENTASI PJJ

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN

The Dissemination of Moderate

URGENSI PERAN KELUARGA

Religion, State, and Law

KRITIK NALAR AL-JABIRI

Altruistic works, religion

Altruistic works, religion, and corruption: Kiais’ leadership to shape anti-corruption values in pesantren

This study investigates the several roles of kiais (leaders) in pesantren, such as the Kiais’ behaviors in instilling anti-corruption teachings, Kiais’ words containing anti-corruption messages, and Kiais’ policies in supporting anti-corruption programs in IBS. This research was a qualitative method that examined Kiai“s leadership to shape anti-corruption values in pesantren with a phenomenological approach. The research participants were 12 Kiais as subjects in Bendakerep pesantren. Data collection methods included interviews, observation by delivering questionnaires to 15 students, and documentation by using descriptive analysis. The results indicated that Kiais” behavior in inculcating anti-corruption teaching builds change and confidence in their students, motivates them, and helps to ensure social trust. Kiais’ words and policy relate to anti-corruption values and mentality at the individual, family, and societal levels. Where the discussion is that all Kiais inspire their followers and prohibit acts of corruption, but only the Bendakerep Kiai is an anti-corruption figure who sets an example with altruistic works, namely not involved in politics, even Islamic mass organizations and refusing outside funding but remains obedient to government provisions under Islamic law. This research outcome contributes to the best practice and current knowledge of altruistic works leadership, religion, and anti-corruption behaviors in pesantren.

Peranan Wisata Religi Makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif

Kabupaten Cirebon berpotensi untuk dikembangkan sebagai kota wisata. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa destinasi wisata salah satunya adalah Plangon. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Peranan wisata religi situs Keramat Plangon sebagai penggerak ekonomi kreatif dan sejumlah analisis dari penulis berupa pengembangan dan peran pemerintah terhadap wisata situs keramat Plangon di Desa Babakan Kecamaan Sumber Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari data yang diperoleh melalui observasi terhadap tempat yang akan diteliti dan data lainnya yang merupakan hasil wawancara langsung dari sumbernya yaitu wisata religi situ keramat Plangon Desa Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan berupa pengumpulan dokumentasi dari buku, artikel, internet, dan berbagai sumber lainnya yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa Dari proses pengelola dan juru kunci merasa diuntungkang karena proses pengembangan bisa dilakukan dan bisa terselesaikan begitupun dari warga atau pedagang setempat merasa diuntungkan karena dengan keaktifan wisata tersebut bisa membuat pengunjung dengan pengembangan potensi pariwisata ini karena bisa merasa lebih nyaman dan tenang. Dampak pengembangan potensi pariwisata dalam membantu perekonomian masyarakat terbilang positive, semua pihak terkena dampak dari pengembangan potensi pariwista religi serta merasa sering mampir di warung, dan dari pengunjung merasa diuntungkan diuntungkan dengan adanya keaktifan wisata tersebut.

The Dissemination of Moderate Islam in Digital Campus

Innovation in learning is a necessity for the present context, in this pandemic era, on the other hand, keeping students embracing understanding moderate Islam is a necessity, because nowdays Islamic conservatism is strengthening. This study analyzes learning innovations with the application of a lecturing system through e-campus, both in the lecture process, providing additional reading materials/references, absences and assignments, all through the e-campus system. Based on in-depth interviews with several campus leaders and some students as well as document analysis. This study tries to answer how the digital system built by IAI Bunga Bangsa Cirebon in disseminating Islamic moderation material, what methods are used in disseminating Islamic moderation materials. The results of the analysis show that the digital system operated at IAI Bunga Bangsa Cirebon helps students to continue studying during the pandemic, gaining an understanding of Islamic moderation, one of which is through the Islamic Studies Rahmatan lil Alamin subject. even though there are still many shortcomings, such as the unstable internet network which make students being unable to attend lectures properly online.

ISLAM RAHMATAN LIL AALAMIN

Islam merupakan agama (ad-din) yang rahmatan lil ‘alamin, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi kehidupan telah diatur dalam hukum Islam, sehingga Islam bersifat komprehensif dan universal. Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki dua sisi hubungan yang tidak terpisahkan. Hubungan vertical, antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya (Abdul ghofur. 2010: 1) Dalam hubungan vertical telah diatur lebih secara terperinci dalam Al Qur’an maupun haditsnya. Sedangkan hubungan horizontal hanya diatur hal-hal pokok semata, sehingga selalu membutuhkan pemikiran dan pembaharuan guna menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Semakin hari, permasalahannya semakin kompleks, memungkinkan munculnya permasalahan yang baru. Permasalahan baru ini tentunya membutuhkan kajian-kajian yang mendalam guna menghasilkan produk hukum yang dapat menyelesaikan problem tersebut tanpa menyimpang dari ajaran pokok yang telah ada

MODUL STUDI NASKAH

Modul ajar ini merupakan salah satu bahan ajar dan bukan satu- satunya bahan belajar yang digunakan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Studi Naskah. Modul ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam memahami teori dan konsep Studi Naskah. Pada setiap materi yang disajikan serta diberikan latihan-latihan dan soal yang bertujuan memberikan pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami materi yang berorientasi pada penyusunan tugas akhir. Pada modul ajar ini pembaca [khususnya mahasiswa] belajar tentang kajian Studi Naskah melalui pendekatan Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi.

KEMAJEMUKAN HUKUM

Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal (monovalue), melainkanterdapat beragam sesuatu dalam bentuk budaya, adat, suku maupun ras. Keragaman ini bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, dihindari atau dipaksakan dalam satu “wadah” hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (legal centralism). Sebaliknya, keragaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keragaman nilai, tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat. Di era modernisasi, hukum tidak lagi dipahami sebagai sistem norma yang mengikat setiap orang warga negara. Dalam prakteknya, hukum dikendalikan dan diawasi oleh negara melalui: sejumlah peraturan yang dibuat dan disusun oleh komunitas tertentu yang memiliki akses langsung ke negara. Tulisan ini akan mengupas lebih jauh tentang konsep pluralism hukum-hukum yang telah diterapkan dalam sejarah sosial hukum Islam, serta menggambarkan kasus pluralisme hukum yang dipraktikkan pada masa Nabi dan para sahabatnya. Keywords: Kemajemukan, Hukum, Masyarakat Madani

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM WAHBAH AZ-ZUHAILY

Wabhah az-Zuhaili beranggapan kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijitihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat az-Zuhaili menyuarakan adanya tajdid (pembaharuan) dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i. Key Word: Hukum Islam, pemikiran, Wabhah Az-Zuhaili

FIKIH MODERAT

“ Syariah mempunyai tujuan utama untuk membawa orang kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang mufti, hakim atau ahli hukum untuk memilih putusan yang berat dalam kasus yang dapat dicari alternatif yang lebih ringan. Menurutnya wasatiyyah dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan secara seimbang hak seseorang serta kewajibannya kepada orang lain, kepada dunia material dan spiritual ; adanya keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, antara foya-foya dan kikir, antara simpatik dan kebencian terhadap ekstrimisme dan terorisme dalam segala wujudnya. Lebih lanjut, Islam juga menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya di kalangan kaum muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas bangsa bangsa lain. Sehingga wasatiyyah, merupakan pilar dan pemelihara peradaban. “ “Akar pada hampir semua masalah sosial adalah selalu adanya penyimpangan dari jalan moderasi (wasatiyyah). Moderasilah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu kesejahteraan individu dan masyarakat.Karena wasatiyyah merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam.”

WAHBAH AL-ZUḤAILĪ DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM ( FIKIH MODERAT )

“ Syariah mempunyai tujuan utama untuk membawa orang kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang mufti, hakim atau ahli hukum untuk memilih putusan yang berat dalam kasus yang dapat dicari alternatif yang lebih ringan. Menurutnya wasatiyyah dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan secara seimbang hak seseorang serta kewajibannya kepada orang lain, kepada dunia material dan spiritual ; adanya keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, antara foya-foya dan kikir, antara simpatik dan kebencian terhadap ekstrimisme dan terorisme dalam segala wujudnya. Lebih lanjut, Islam juga menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya di kalangan kaum muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas bangsa bangsa lain. Sehingga wasatiyyah, merupakan pilar dan pemelihara peradaban. “ “Akar pada hampir semua masalah sosial adalah selalu adanya penyimpangan dari jalan moderasi (wasatiyyah). Moderasilah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu kesejahteraan individu dan masyarakat.Karena wasatiyyah merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam.”

Sumber, metode dan apikasi fikih Wahbah az-Zuhaili

Ketika kita bicara mengenai hukum Islam maka kita berbicara mengenai fikih dan berbicara mengenai fikih dalam tradisi, maka kitapun tidak akan lepas dari pembicaraan mengenal mazhab. Fikih biasanya didefinisikan dengan al-’ilm bi al-ahkam asy-syar’iyyah al-‘amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-asliyyah (ilmu mengenai hukum-hukum syar’i (hukum Islam) yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan bukan akidah yang didapatkan dan dalil-dalilnya yang spesifik). Fikih juga didefinisikan dengan majmu’at al-ahkam asy-syar’iyyah al-’amaliyyah al-mustafadah min adillatiha attafsiliyyah1 . Definisi lebih singkat adalah yang disampaikan oleh Abu Ishaq asy-Syirazi, yaitu ma’rifat al-ahkam asysyar’iyyah allati tariquha al-ijtihad