Abstrak
Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal (monovalue), melainkanterdapat beragam sesuatu dalam bentuk budaya, adat, suku maupun ras. Keragaman ini bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, dihindari atau dipaksakan dalam satu “wadah” hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (legal centralism). Sebaliknya, keragaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keragaman nilai, tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat. Di era modernisasi, hukum tidak lagi dipahami sebagai sistem norma yang mengikat setiap orang warga negara. Dalam prakteknya, hukum dikendalikan dan diawasi oleh negara melalui: sejumlah peraturan yang dibuat dan disusun oleh komunitas tertentu yang memiliki akses langsung ke negara. Tulisan ini akan mengupas lebih jauh tentang konsep pluralism hukum-hukum yang telah diterapkan dalam sejarah sosial hukum Islam, serta menggambarkan kasus pluralisme hukum yang dipraktikkan pada masa Nabi dan para sahabatnya. Keywords: Kemajemukan, Hukum, Masyarakat Madani