Sebanyak 4 item atau buku ditemukan

Sisi-sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru

Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi

Guru seringkali digugu dan ditiru begitulah pepatah klasik menyebutnya. Jikalau ada anak yang pandai pastilah yang ditanyai siap orang tuanya tapi sebaliknya kalau ada anak didik yang malas, kurang cerdas dll yang ditanya siapakah gurunya? paradigma ini seakan melekat seraya menisbatkan bahwa “tanggunga jawab” seorang guru tidaklah mudah. Semua pihak tentulah setuju dengan istilah profesionalisme guru. Tidak hanya secara keilmuan melainkan juga secara finansial, walaupun isilah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sudah mengalami sedikit distorsi dan redifinisi di tengah kebijakan yang cenderung lesu. Guru yang profesional diharapkan mampu mendongkrak kualitas pendidikan di tanah air yang selama ini tergolong relatif rendah. Meskipun beberapa individu telah mencapai prestasi yang gemilang di beberapa forum olimpiade. Namun keinginan dan harapan ini akan menjadi isapan jempol belaka apabila para stakeholders hanya berharap dan berharap tanpa berbuat sesutu yagn lebih baik. Buku ini membedah seputar realitas dan sisi-sisi lain kebijakan profesionalisme guru, dari sisi optik hukum, implementasi dan rekonsepsi. Sehingga cocok bagi para akademisi, praktisi, politisi, pemangku kebijakan serta birokrasi, terlebih aktivis mahasiswa, dan insan cendekia yang peduli akan pendidikan di negeri ini.

Buku ini membedah seputar realitas dan sisi-sisi lain kebijakan profesionalisme guru, dari sisi optik hukum, implementasi dan rekonsepsi.

Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah

The Turning Point of Local Autonomy

Wacana restrukturisasi-reformasi birokrasi, supremasi konstitusi tidak henti-henti terus digulirkan ditengah-tengah keringnya kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah yang dinilai kurang begitu amanah, gak tau diri dan terlampau ambisi, lebih ekstrim lagi jika dijuluki sebagai "Republik Kebohongan, Negeri pada Bedebah atau Negeri Pemimpi". Berbagai julukan tersebut tentunya tidak begitu saja keluar dari mulut mereka yang geram dengan situasi dan konsidi saat ini, melainkan karena melihat serentetan fakta yang terjadi. Lemahnya sistem pengawasan dan terlalu menjamurnya para parat yang "inkompetensi" dalam mengatur, menjalankan dan melayani rakyat sang pemberi mendat sejati. Hal ini terbukti dengan kesemrawutan disana-sini, tidak hanya dari segi aspek pengawasan, evaluasi, yang menjadi biang keladi akan tetapi yang lebih membahayakan lagi adalah rusaknya moral dan devisit keimanan sehingga banyak tragedi yang mencederai nurani. Tidak kurang teori dan konsepsi selalu menjadi topik perdebatan dikalangan elit, akademisi dan praktisi atas dalil untuk merekonstruksi dan memberikan alternatif solusi atau sekedar resolusi "basa-basi". Pertanyaannya apakah ada korelasi yang signifikan antara teori yang di desain untuk membangun sistem tanpa dilandai dengan aksi moral force akan berjalan dengan baik atau sebaliknya malah dikebiri dan lama kelamaan mati suri? Buku ini tidak hanya mengajak untuk berkontemplasi tentang hakikat negeri, akan tetpai juga mengupas berbagai diskursus seputar distirsi tentang lemahnya pengawasan sekaligus mendekonstruksi dan memberikan alternatif solusi dengan berbagai model pendeketan filsafati. Oleh sebab itu buku yang berjudul "Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point of Local Autonomy" tidak hanya penting dan perlu dikonsumsi oleh mereka para penstudi, akademisi, cendekiawan-cendekiawati, praktisi, polisi, kiai, santri dan bahkan bagi yang gemar bersembunyi di balik kostum "inkompetensi birokrasi" sehingga perlu untuk menggali kedalaman makna yang tersaji sebagai referensi. Selamat membaca dan mengkritisi...!

Oleh sebab itu buku yang berjudul "Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah: The Turning Point of Local Autonomy" tidak hanya penting dan perlu dikonsumsi oleh mereka para penstudi, akademisi, cendekiawan-cendekiawati, praktisi, ...

Meneropong Komisi Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang credible dan transparan adalah terpenuhinya hak konstitusional publik. Kemudahan dalam mengakses Informasi untuk mengawasi sesuai dengan ketentuan konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dinegosiasi. Tidak sedikit problematika buram perihal informasi menggelinding dan menyimpang dari rel hakiki yang seringkali membohongi dan membodohi. Kehadiran buku ini membedah seputar realitas dan dinamika informasi. Sehingga sangat cocok bagi para akademisi, praktisi, politisi, pemangku kebijakan serta birokrasi, terlebih aktivis mahasiswa, insan cendekia yang peduli akan keutuhan NKRI dan pilar demokrasi.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang credible dan transparan adalah terpenuhinya hak konstitusional publik.

Hitam Putih Pendidikan

Menyingkap Realitas, Merajut Solusi

Pendidikan memiliki andil yang tidak kecil dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk keberlangsungan pembangunan dan peradaban. Derap langkah pembangunan senantiasa diupayakan selaras dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan problematika-problematika baru yang sebelumnya hampir tidak terpikirkan. Menjadi dilema tatkala dunia pendidikan terceraikan dengan kualitas pembangunan yang berkeadaban. Sejumput persoalan yang melanda negeri ini juga tidak terlepas dari faktor pendidikan yang semakin hari semakin merumit, kualitas peserta didik yang masih rendah, kurikulum tambal sulam, pengajar yang kurang professional, biaya yang terlampau mahal, bahkan regulasi dan kebijakan yang disharmonis. Buku ini hadir untuk semua lapisan baik pelajar/mahasiswa/santri, pemerhati pendidikan, akademisi guru/dosen/kiai & pemangku kebijakan. Karena di dalamnya mengulas dan menyibak realitas dari berbagai optik dan sudut pandang dengan analisa non mainstream.

Pendidikan memiliki andil yang tidak kecil dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk keberlangsungan pembangunan dan peradaban.