Sebanyak 21474 item atau buku ditemukan

Menegakkan Undang-Undang Penyiaran

hukum penyiaran : judicial review, 7 peraturan pemerintah, PP nomor 11, 12,13, 49, 50, 51, 52 tahun 2005

Judicial review on enforcement of broadcasting law in Indonesia.

Judicial review on enforcement of broadcasting law in Indonesia.

Undang-Undang Penangan Konflik Sosial (UU no. 7 tahun 2012)

dilengkapi Undang-Undang Penyiaran

Indonesian laws and government regulations on social conflict settlement and broadcasting.

Indonesian laws and government regulations on social conflict settlement and broadcasting.

Undang-Undang Pemilihan Umum - Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya

Buku ini berisi Undang-Undang Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta semua lampiran dan penjelasannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya. Selain itu, terdapat pula ulasan mengenai sistem pemilu, pemilihan anggota legislatif dan presiden, pelaksanaan pemilu demokratis dan pemilu serentak. Semoga buku ini dapat menjadi acuan dalam memahami pemilu secara lebih terperinci, baik bagi para akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

inKampanye g/K G (5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang ...

Komentar Undang-Undang Hak Cipta

Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak memasuki era industri ekonomi kreatif (creative economic industry). Hampir seluruh negara di dunia memiliki potensi terkait ekonomi kreatif, termasuk Indonesia. Sektor ini telah berkembang di beberapa negara Asia yang dikenal sebagai industri yang sedang tumbuh (emerging industry). Karakteristik umum ekonomi kreatif merupakan pertemuan dari seni budaya, bisnis dan teknologi, serta bagian dari pengembangan potensi kreativitas yang dimiliki oleh individu dan komunitas masyarakat, baik berupa kreativitas artistik dan budaya, kewirausahaan, serta inovasi teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi dan peningkatan kesejah-teraan. Pembangunan ekonomi kreatif perlu berpegang pada empat aspek yakni masyarakat, produk, tempat dan partisipasi. Masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi yang dapat menunjang proses penciptaan dan inovasi.

Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak memasuki era industri ekonomi kreatif (creative economic industry).

Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014

Pedoman Untuk Berkreasi di Indonesia

Undang-undang ini dikemas dalam format epub, sehingga memudahkan untuk bernavigasi ke pasal yang anda inginkan. Disertai lembar penjelasannya dicantumkan di setiap pasal, sehingga anda tidak perlu membolak balik halaman.

Undang-undang ini dikemas dalam format epub, sehingga memudahkan untuk bernavigasi ke pasal yang anda inginkan. Disertai lembar penjelasannya dicantumkan di setiap pasal, sehingga anda tidak perlu membolak balik halaman.

Menegakkan kemerdekaan pers

"1001" alasan Undang-Undang Pers lex specialis : menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

Undang-undang pers

Undang-undang No.11 Th. 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Polok Pers (Lembaran Negara No.40 Th.1966), disusun oleh J.C.T.Simorangkir

Menuju kemerdekaan pers 2000

penelusuran pemahaman Undang-Undang Pers

Freedom of information, a commentary on the Indonesian Press Law of 1999.

Freedom of information, a commentary on the Indonesian Press Law of 1999.