Sebanyak 1149 item atau buku ditemukan

Hukum pemerintahan daerah

kewenangan pemerintah daerah mengurus bidang pertanahan

On land management by local government according to Indonesian law and regulations.

Hukum administrasi pemerintahan daerah

sejarah, asas, kewenangan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Administrative law of local government in Indonesia.

Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengangkat tentang hukum pengelolaan zakat dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah lain secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan tersebut antara lain disebutkan: 1) Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) terhutang ( taxes - crediet ); 3) Zakat dikelola oleh lembaga daerah non structural yang disebut Baitul Mal. Pengaturan tersebut ternyata banyak menarik perhatian orang banyak, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat ( mu zaki ), karena sebagaimana dikatahui zakat adalah merupakan salah satu ibadah mahdah, yang peruntukannya telah ditentukan dalam syari’at, dengan ditetapkkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD, apakah hal ini tidak bertentangan dengan syari’at, karena konsekuensi logisnya harus dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana PAD lainnya. Sementara pemahaman masyarakat zakat sudah diatur sedemikian rupa dalam Alquran dan Al-Hadist untuk disalurkan kepada asnaf - asnaf yang berhak (mustahik ). Oleh karenanya para penyelenggara pemerintahan di Aceh harus mecari solusi penetapan zakat sebagai PAD, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syari’at Islam dalam pengelolaannya, pada sisi lain harus sesuai dengan aturan keuangan yang ada, penyaluranya harus tunduk kepada aturan-aturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan ternyata sampai sekarang, Zakat sebagai bagian PAD memang masih menyisakan masalah dan berpotensi menjadi kemelut regulasi. Permasalahan berikutnya adalah barkaitan dengan pengaturan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap viii jumlah PPh terhutang dari wajib pajak (taxe credit), pengaturan ini berbeda yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara nasional yang menganut prinsip zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya) kena pajak ( t a x e d e d u c t a b l e ) . Aturan yang ditetapkan dalam Undangundang pemerintahan Aceh ini ternyata tidak berjalan sama sekali, hal ini disebabkan peraturan yang mengatur zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan, seperti telah disebutkan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sampai saat ini belum ada aturan pelaksananya. Dalam buku ini penulis mencoba menguraikannya secara lebih mendalam lagi, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi. Menurut Halim “Kehadiran investor ...

Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)

Buku ini dimaksudkan sebagai textbook dan sekaligus sebagai handbook. Dimaksudkan sebagai textbook (buku pelajaran) bagi para mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang belajar atau mendalami hukum kepailitan. Dengan demikian, buku ini merupakan buku referensi dalam rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Dimaksudkan sebagai handbook (buku pegangan) bagi para praktisi hukum kepailitan, antara lain bagi para pengacara, Kurator, dan para hakim, baik hakim pada Pengadilan Niaga, Pengadilan Tinggi maupun para Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Daftar isi buku ini disusun sedemikian perincinya sehingga dari daftar isi tersebut pembaca dapat dengan mudah mencari substansi yang ingin dibaca. Selain itu, daftar indeks dari buku ini juga dapat membantu pembaca dalam mencari substansi tertentu yang ingin dipahami. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI ... 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal di Indonesia semakin marak.

Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional

DALAM menyusun skripsi Hubungan Internasional (HI), pada umumnya kebingungan mahasiswa sudah bermula sejak tahap pemilihan topik penelitian. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, bidang studi peternakan saja yang hanya mempelajari dua jenis hewan (unggas dan mamalia) bisa memunculkan ribuan topik penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi. Sedangkan studi Hubungan Internasional adalah bidang studi yang objeknya sangat luas dan kompleks, yang mempelajari semua bentuk hubungan dalam kehidupan sosial umat manusia yang bersifat lintas nasional2. Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan bagi seorang mahasiswa HI bahwa ia kesulitan atau kehabisan topik penelitian untuk keperluan penulisan skripsinya. Studi HI menyediakan banyak sekali isu yang dapat dipilih sebagai topik penelitian. Misalnya, kita bisa mengangkat isu-isu yang tergolong dalam high politics, seperti kerja sama keamanan regional, terorisme internasional, konflik bersenjata, perebutan pengaruh antar negara-negara besar, hingga peristiwa intervensi militer dan sebagainya. Kita dapat pula mengambil isu-isu yang termasuk dalam low politics, misalnya fenomena penyakit menular, human trafficking, kerja sama ekonomi dan perdagangan, masalah HAM dan demokrasi, hingga masalah lingkungan hidup, pariwisata, dan kerja sama teknologi. Semakin banyaknya aktor-aktor trans-nasional (non-state actors) yang terlibat dalam dinamika HI, semakin tersedia banyak sekali isu yang bisa diangkat sebagai topik penelitian.

... Harian Pelita, Pikiran Rakyat, Harian Merdeka, Harian Jayakarta, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Harian Masa Kini, Mingguan Eksponen, Bali Post, Banjarmasin Post, Harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, dan sebagainya.

Legal drafting untuk senator

dilengkapi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Legal drafting for members of the Indonesian House of Regional Representatives.

Analisis Kebijakan Pendidikan

Buku ini merupakan kumpulan opini pendidikan yang terbit di media massa sepanjang tahun 2015, yaitu di Republika, SINDO, Media lndonesia, Radar Bogor, Go Cakrawala, dan Amanah. Opini pendidikan ditulis terkait kebijakan dan peristiwa seputar pendidikan, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Buku ini merupakan kumpulan opini pendidikan yang terbit di media massa sepanjang tahun 2015, yaitu di Republika, SINDO, Media lndonesia, Radar Bogor, Go Cakrawala, dan Amanah.

الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق

دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

Maqāṣid (Islamic law); interpretation and construction.

Maqāṣid (Islamic law); interpretation and construction.