Buku digital ini berjudul "Hukum dan Ekonomi Politik", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Teori Hukum Kritis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Hukum dan Ekonomi Politik", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Teori Hukum Kritis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Hingga saat ini persoalan relasi antara Islam dan politik/kekuasaan terus mengalami perkembangan dan menimbulkan pemikiran dan aliran yang berbeda. Di Indonesia, belum ditemukannya formulasi relasi yang "menguntungkan" bagi umat Islam dalam konfigurasi politik nasional, diyakini banyak pihak sebagai salah satu --jika bukan satu-satunya-- penyebab merebaknya gerakan radikalisme Islam yang masih memimpikan terwujudnya apa yang mereka sebut sebagai Negara Islam. Buku ini mengurai sejarah persinggungan Islam dan kekuasaan, serta konfigurasi politik Islam di Indonesia terutama sejak bergulirnya masa reformasi.
Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1
Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Buku digital ini berjudul "Pemilih Rasional dan Iklan Politik", merupakan tulisan yang berisi tentang "Ekonomi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Pemilih Rasional dan Iklan Politik", merupakan tulisan yang berisi tentang "Ekonomi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Buku digital ini berjudul "Demokrasi, Perdamaian, Perang dan Anarki", merupakan tulisan yang berisi tentang "Ekonomi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Demokrasi, Perdamaian, Perang dan Anarki", merupakan tulisan yang berisi tentang "Ekonomi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia. Arbi Sanit menulis, selama masa Orba, rezim dibangun dalam bentuk negara patrimonial-birokratik-otoriterisme dengan pemusatan kekuasaan berlapis (dari rakyar ke negara, dari kekuatan-kekuatan masyarakat ke militer, birokrasi sipil dan teknokrat, dari yudikatif dan legislatif ke eksekutif dan berujung pada presiden), elit penguasa tersaring secara ketat, terpimpin secara pribadi oleh presiden, melakukan berbagai mobilisasi politik dan kooptasi kekuasan masyarakat sebagai pembentuk legitimasi rakyat terhadap penguasa politik.1 Singkat kata, demokrasi terkesampingkan. Partisipasi publik semu. Hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Semua diabdikan agar mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan bagi prakondisi pembangunan, pemerintahan bekerja efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akhirnya, meski pertumbuhan ekonomi tercapai namun bangunannya rapuh karena ditebus oleh minimnya partisipasi, represi serta kesenjangan ekonomi yang menguat.2 Kondisi kelam ini, yang kemudian didek
Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Buku digital ini berjudul "Politik dalam Dunia yang Berubah: Kelahiran Demokrasi Meksiko", merupakan buku yang berisi tentang "landasan pemahaman bagi kehidupan politik dan berbagai bidang ilmu politik yang semakin banyak" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Politik dalam Dunia yang Berubah: Kelahiran Demokrasi Meksiko", merupakan buku yang berisi tentang "landasan pemahaman bagi kehidupan politik dan berbagai bidang ilmu politik yang semakin banyak" yang dapat ...
