Sebanyak 1156 item atau buku ditemukan

An Introduction to Models in the Social Sciences

What is a model? How do you construct one? What are some common models in the social sciences? How can models be applied in new situations? What makes a model good? Focusing on answers to these and related questions, this multidisciplinary introduction to model building in the social sciences formulates interesting problems that involve students in creative model building and the process of invention. The book describes models of individual choice, exchange, adaptation, and diffusion. Throughout, student participation in analytical thinking is encouraged. Originally published in 1975 by HarperCollins Publishers.

The book describes models of individual choice, exchange, adaptation, and diffusion. Throughout, student participation in analytical thinking is encouraged. Originally published in 1975 by HarperCollins Publishers.

Pemikiran politik proklamator negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo

fakta dan data sejarah Darul Islam

Analysis of thoughts of Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, 1907-1962, activist of Darul Islam; includes articles by and on Kartosuwirjo.

Dalam Masyumi juga terjadi pertikaian antara tokoh ' moderat seperti Natsir dengan Sukiman . Atau antara Natsir dengan K.H. Isa Anshari , tokoh radikal Masyumi Jawa Barat . Keduanya berselisih paham tentang metode menghadapi Komunisme ...

Bisnis Syariah dan Filantropi Islam

Buku ini berisi tiga tema, yaitu filantropi Islam, pesantren, dan bisnis syariah. Kajian filantropi berisi tentang lembaga zakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keterbukaan informasi bagi muzakki berdampak posistif pada konsistensi pembayaran zakat, infaq, dan shodaqah. Infaq produktif berkontribusi pada pemberdayaan umat. Intinya, filantropi Islam bermanfaat bagi perekonomian umat. Kajian pesantren berisi tentang unit bisnis pesantren serta peran pesantren dalam pengembangan industri halal. Di Pekalongan, pesantren telah menjalankan unit usaha yang mampu menopang keuangan pesantren. Di sisi lain, pesantren memiliki peran penting dalam pengembangan industri halal. Di antara peran itu adalah sebagai pemberi fatwa dan juga produsen sekaligus konsumen produk halal. Tidak terkecuali pesantren, lembaga keuangan berbasis syariah juga memberi dampak positif bagi ekonomi umat. Sebab, dalam operasionalnya lembaga tersebut menjunjung tinggi kepatuhan syariah (syariah compliance).

Buku ini berisi tiga tema, yaitu filantropi Islam, pesantren, dan bisnis syariah.

The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760

Eaton ranges over all the important aspects of that community's history, whether political and social, or cultural and religious...This study must rank among the finest contributions to South Asian scholarship to appear for some while.

Eaton ranges over all the important aspects of that community's history, whether political and social, or cultural and religious...This study must rank among the finest contributions to South Asian scholarship to appear for some while.

Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek

Apabila berjalan-jalan ke sebuah pasar tradisional, super market, mall maupun plaza sudah dapat dipastikan bertemu dengan para pedagang yang menjual barang dagangannya di sana sini. Pada umumnya para pedagang di dalam memperdagangkan barang dagangannya sengaja menggunakan merek. Walaupun demikian selalu ada sebagian dari barang dagangan mereka yang tidak menggunakan merek. Sebelum membicarakan perdagangan dengan memakai merek lebih lanjut, perlu diketahui dahulu apakah merek itu? Secara umum tentang pengertian merek adalah sebuah tanda yang dilekatkan atau ditempel pada pembungkus produk yang diperdagangkan biasanya berupa gambar yang isinya dapat berbentuk huruf, kata, angka, warna, lukisan, dan kombinasi dari angka dengan warna. Buku Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Buku Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Korupsi yang Membudaya di Indonesia

Buku Pendidikan Antikorupsi

Manusia selalu berkembang dari masa lampau ke masa yang akan datang. Yang terjadi salah satunya adalah tindakan korupsi di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari apa yang terjadi dari mulai Kerajaan Singosari hingga saat ini. Perbuatan korupsi pasti memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh pelaku korupsi, oleh masyarakat, dan oleh negara. Buku ini merupakan buku pendidikan antikorupsi yang membahas secara detail bagaimana korupsi itu bisa menjadi budaya. Setidaknya dalam buku ini terdapat 10 BAB utama di antaranya: Sejarah Korupsi di Indonesia; Teori Budaya Korupsi; Hukum Tindakan Korupsi yang Berlaku di Indonesia; Lemahnya Hukum Tindak Pidana Korupsi; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mengapa Korupsi di Indonesia Terus Meningkat; Ruang Lingkup Apa Saja Dalam Budaya Korupsi; Budaya Korupsi yang Dilakukan di Sektor Publik dan Swasta; Dampak Korupsi di Indonesia; dan Apa Itu Gratifikasi.

Manusia selalu berkembang dari masa lampau ke masa yang akan datang.

Pendidikan Antikorupsi

Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik

Praktik korupsi di Indonesia sangat marak dan merajalela karena masih dianggap sebagai perubahaan lumrah oleh sebagai masyarakat. Perilaku koruptif masyarakat salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap korupsi, dan sikap masa bodoh dengan lingkungan. Padahal peran dalam memberantas korupsi tidak bisa hanya dipikul oleh penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan saran pembelajaran yang dapat didukung meningkatnya pemahaman setiap orang untuk bersama-sama menggalakkan antikorupsi. Untuk itu, buku Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi, Teori dan Praktik ini hadir sebagai salah satu upaya pencegahan dalam memberantas korupsi dalam bentuk sarana edukasi. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca tentang seluk-beluk dan praktik tindak pidana korupsi. Dengan buku ini pembaca diajak untuk lebih peduli dengan pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga tujuan kesejahteraan dapat diwujudkan bersama.

Untuk itu, buku Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi, Teori dan Praktik ini hadir sebagai salah satu upaya pencegahan dalam memberantas korupsi dalam bentuk sarana edukasi.

Langkahku Masa Depanku (Kajian Antologi Budaya Antikorupsi)

Fenomena korupsi sudah ada sejak jaman penjajahan hingga sekarang. Contoh saja kisah kelam penjajahan VOC di Indonesia, yang mana VOC mengalami keruntuhan karena perilaku koruptif dari pejabatnya sendiri. Sebuah misteri yang tidak ada ujungnya hingga sekarang bahwa perilaku koruptif tersebut masih kita jumpai hingga sekarang. Perilaku tersebut sangat merugikan keuangan negara, apalagi dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang kalab mata dan Sudah tidak memikirkan nurani mereka. Kadang perilaku koruptif ini secara tidak sengaja bisa kita temukan di aktivitas sehari-hari namun tidak kita sadari, salah satu contohnya adalah menyerobot lampu merah saat berkendara. Hal tersebut sepele namun membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Upaya preventif atau pencegahan terhadap perilaku tersebut adalah ajakan bersama kita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mengkampanyekan budaya Antikorupsi. dengan terbitnya buku ini, diharapkan semua lapisan masyarakat yang membaca dapat memahami arti dari perjuangan generasi pemikir bangsa yang meluapkan pemikiran kepada negara dalam bentuk tulisan.

Fenomena korupsi sudah ada sejak jaman penjajahan hingga sekarang.

Strategi Pemberantasan Korupsi

Buku Pendidikan Antikorupsi

Korupsi di Indonesia mempunyai sejarah panjang dan bukan merupakan kejahatan biasa lagi namun sudah menjadi kejahatan luar biasa. Pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam pemerintah Indonesia. Karena makin hari, korupsi semakin meluas. Strategi pemberantasan korupsi dilakukan guna mencegah tindakan korupsi, (1) dimulai dari perbaikan sistem pada birokrasi yang diharapkan lebih transparan dan akuntabel, (2) gerakan kampanye dan edukasi anti korupsi dalam segala bidang, (3) penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dan KPK, dan (4) penggunaan instrumen teknologi dalam pencegahan korupsi serta (5) pembentukan lembaga anti korupsi. Meskipun dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi mengalami hambatan namun perlu dirumuskan strategi pemberantasan korupsi yang dapat tercipta melalui peran dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan KPK dalam seluruh bidang.

Strategi pemberantasan korupsi dilakukan guna mencegah tindakan korupsi, (1) dimulai dari perbaikan sistem pada birokrasi yang diharapkan lebih transparan dan akuntabel, (2) gerakan kampanye dan edukasi anti korupsi dalam segala bidang, (3) ...

Tindak Pidana Pornografi

Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Misalnya Artis menyanyi di atas panggung sambil bergoyang menirukan gerakan orang bersenggama. Dalam hal ini terhadap Artis tersebut dapat disebut menyanyi dengan mengeksploitasi seksual. Kelakuan demikian mengandung kecabulan. Oleh karena itu, melanggar norma kesusilaan umum. Ada Undang-Undang Pornografi yang akan melawan kelakuan seperti itu. Terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi lebih lengkap daripada di dalam KUHP, lebih sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sekarang. UUP tidak memberi peluang bagi orang "a-susila" untuk mencari keuntungan ekonomi dan popularitas murahan dengan memanfaatkan pornografi. Dalam buku ini dibahas semua tindak pidana pornografi dengan pendekatan normatif, teoretis, dan empiris, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dapat dimanfaatkan sebagai buku standar bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum yang mempelajari dan menerapkan hukum pornografi. Lebih luas lagi dapat dibaca oleh semua orang, baik yang menginginkan maupun tidak tegak dan terjaganya nilai-nilai moral kesusilaan bagi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi lebih lengkap daripada di dalam KUHP, lebih sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sekarang.