Sebanyak 10535 item atau buku ditemukan

Perdagangan Internasional

Konsep dan Aplikasi

Hubungan bisnis antarnegara diaplikasikan dalam bentuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional sebagai kegiatan bisnis merupakan sektor yang dinamis dan mengandung banyak perubahan dari waktu ke waktu, terutama disebabkan kompleksnya aspek yang memengaruhi, baik dalam bentuk regulasi yang ditetapkan pemerintah setiap negara, konvensi yang disepakati oleh banyak negara, maupun strategis bisnis oleh pelaku usaha sendiri. Oleh sebab itu, disebutkan juga perdagangan internasional adalah sektor yang "Heavy Rotation", artinya sektor yang banyak pengaturannya. Buku ini membahas banyak hal terkait dengan perdagangan internasional, seperti peraturan dan ketentuan perdagangan internasional, jenis dan sistem pembayaran, berbagai pihak yang terkait dengan perdagangan internasional, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional, kawasan dalam daerah pabean, pemasaran internasional organisasi perdagangan internasional, dan lainnya. Buku ini layak dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari perdagangan internasional. Di samping itu, buku ini juga dapat digunakan oleh praktisi yang terkait dengan perdagangan internasional.

Buku ini layak dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari perdagangan internasional. Di samping itu, buku ini juga dapat digunakan oleh praktisi yang terkait dengan perdagangan internasional.

Manajemen Impor & Importasi Indonesia

Hampir semua negara tidak bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan konsumsi rakyatnya di dalam negeri sehingga harus dibantu arus barang impor guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran di dalam negeri. Impor merupakan variabel yang sangat penting dalam mengendalikan laju inflasi. Banyak kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dicukupi oleh hasil-hasil produksi dalam negeri, baik kebutuhan barang konsumsi rakyat maupun kebutuhan sektor industri. Tanpa mengalirnya arus barang impor ke dalam negeri, dikuatirkan akan terjadi kegoncangan harga barang pada umumnya. Buku Manajemen Impor dan Importasi Indonesia ini berisi materi-materi yang sangat dibutuhkan guna menambah pengetahuan dan keterampilan semua pihak yang terkait dalam transaksi dan realisasi impor barang ke Indonesia serta semua pihak yang berkepentingan memelajari dan mendalami Ilmu Manajemen Impor dan Importasi Indonesia.

Setelah importir melakukan permintaan pembukaan Letter of Credit pada Issuing Bank di negaranya, serta importir menyetorkan sejumlah uang sebesar nilai transaksi impornya, maka importir hanya tinggal diam menunggu reaksi selanjutnya ...

Manajemen Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar dapat dihasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini penatausahan penerimaan negara telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami perubahan yang signifikan dengan penyatuan database melalui pengelolaan MPN, namun disadari masih diperlukan penyempurnaan atas beberapa aspek penatausahaan penerimaan negara. Penyusunan naskah akademis ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis penatausahaan penerimaan Negara baik yang telah ada melalui KPPN, dan Bank Indonesia dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis baik yang masih sebatas konsep dasar penerimaan negara yang tercakup dalam konfigurasi umum dalam rangka pembangunan MPN-G2 melalui sistem billing dan switching maupun yang tidak termasuk dalam sistem tersebut. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada penatausahaan penerimaan negara yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan stategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam penatsusahan penerimaan negara serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Hal ini sejalan dengan rencana penerapan MPN yang disempurnakan melalui MPN G2 dan mendukung pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). 3) Untuk menampung pelimpahan penerimaan negara dengan menggunakan valuta asing tersebut ke Rekening ...

Manajemen Pembayaran pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Salah satu wujud dari proses reformasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang, mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, berdasarkan atas international best practices, dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan modern. Banyaknya masalah tentang konsistensi dan pemeliharaan data anggaran dan perbendaharaan menjadi alasan utama digulirkannya SPAN, sehingga melalui SPAN diharapkan kualitas pemeliharaan dan konsistensi data akan meningkat, karena data telah terintegrasi dalam satu database. Manajemen Pembayaran atau Payment Management (PM) merupakan salah satu modul yang berperan sebagai gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Manajemen Pembayaran akan memproses tagihan (dalam bentuk Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) dan melakukan proses pencairan dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D/SPT. Dalam pelaksanaannya, modul PM tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Untuk menjamin keamanan dan kebenaran transaksi pembayaran, perlu diciptakan suatu mekanisme kontrol yang dapat mengontrol proses pembayaran tersebut. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilaksanakan melalui integrasi antara modul PM dengan modul MoSA dan modul BC. Selain itu, koneksitas modul PM dengan modul CM dan modul GL and Reporting diperlukan dalam rangka pencairan dana dan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Modul PM akan memberikan input terhadap jumlah dana yang telah dicairkan dari rekening BUN, sehingga CM dapat melihat jumlah dana yang masih tersedia dan mengelola kas negara dengan lebih baik. Dalam hal integrasi dengan modul GL and Reporting, modul PM akan memberikan input pada laporan realisasi pencairan dana sehingga modul GL and Reporting dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Modul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penyempurnaan proses bisnis Manajemen Pembayaran secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan di dalam tahapan proses implementasi SPAN.

Oleh karena itu, desain dari manajemen pembayaran ke depan harus dapat menunjang manajemen kas dalam memastikan jumlah uang yang harus dibayarkan secara tepat dan akurat sebelum dilakukannya pembayaran. Terkait dengan rencana penarikan ...

Manajemen Kas pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Management of SUs Treasury Account Management of SUs Treasury Account terkait dengan monitoring rekening bendahara pengeluaran pada Satker dan remunerasi yang diperoleh atas saldo rekening tersebut. Proses ini tergambar dalam diagram ...

Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan

Pelayanan Kebidanan merupakan bentuk pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Pelayanan ini diberikan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi, pelayanan praktik kebidanan sangat erat terkait dengan hal dan perihal hidup manusia, bahkan sejak sebelum individu manusia tersebut berada dalam kandungan ibunya. Praktik kebidanan bersifat komprehensif sehingga selain menguasai keilmuan terkait langsung dengan layanan kebidanan, bidan perlu memahami aspek etika; kode etik; dan moralitas, regulasi terkait pelayanan kesehatan dan reproduksi, dan standar pelayanan kebidanan. Pembahasan dalam buku ini: Bab 1 Prinsip Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan Bab 3 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan Bab 4 Konsep HAM dan Hukum Kesehatan Reproduksi Bab 5 Undang-Undang Kesehatan yang Berhubungan Dengan Praktik Profesi Bidan Bab 6 Aturan Hukum dan Standar Pengelolaan Pelayanan Kebidanan Mandiri Bab 7 Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 8 Kelalaian dan Malpraktek Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 9 Moral Dalam Bekerja Dilingkungan Multikultural

Pembahasan dalam buku ini: Bab 1 Prinsip Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan Bab 3 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan Bab 4 Konsep HAM dan Hukum Kesehatan Reproduksi Bab 5 Undang-Undang Kesehatan ...