Sebanyak 8679 item atau buku ditemukan

Etika birokrasi dan akuntabilitas pemerintahan

manajemen birokrasi dan akuntabilitas sektor publik

On bureaucracy and public service management in Indonesia.

On bureaucracy and public service management in Indonesia.

Akuntabilitas!

spirit melayani publik yang kian cerewet

Issues on accountability and transparency of public institution in serving Indonesian civics; collection of articles.

Issues on accountability and transparency of public institution in serving Indonesian civics; collection of articles.

KEPEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

BUKU yang ada dihadapan pembaca merupakan kelanjutan dari buku saya yang terdahulu kepemerintahan yang baik melalui penerapan tata kelola dan keabsahan pemerintahan. Dalam buku yang kedua ini dengan mengambil judul kepemerintahan yang bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan diharapkan bisa memberikan gambaran seperti apa konsep kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dijalankan atau dilakukan. Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Kepemerintahan yang bertangggungjawab memberi batasan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan dasar tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Dalam hukum administrasi pemerintahan jelas disebutkan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dalam arti, bahwa semua perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya. Dalam buku kedua ini saya ingin memberikan penekanan pada tiga hal apabila kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dapat dilakukan atau dijalankan dengan baik dan benar yakni, berkenaan dengan seperti apa pemerintahan yang bertanggungjawab itu dilakukan. Untuk mengurai hal tersebut menurut saya perlu dilakukan pembenahan birokrasi pemerintahan melalui kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan. Sedangkan, untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan itu sudah bertanggungjawab ataukah tidak maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintahan.

Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar.

Desentralisasi dan otonomi daerah

desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah

Evaluation of the Indonesian government system regarding decentralization, democratization, and accountability; seminar papers.

Evaluation of the Indonesian government system regarding decentralization, democratization, and accountability; seminar papers.

Menuju demokrasi pemerintahan

bunga rampai masalah : otonomi daerah, akuntabilitas pemerintahan, demokrasi, dan sosial budaya

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang R.I. nomor 14 tahun 2008

Indonesian law on public information transparency.

Indonesian law on public information transparency.

Menggagas keterbukaan informasi publik

upaya kolektif berantas korupsi

Legal analysis on the needs and establishment of public information transparency in Indonesia.

Legal analysis of the need for and establishment of public information transparency in Indonesia.