Sebanyak 63 item atau buku ditemukan

Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

Pada saat ini cukup banyak buku Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya Amandemen UUD 1945 serta Otonomi Daerah, maka dalam Hukum Tata Negara Indonesia terjadi Reformasi Ketatanegaraan berupa munculnya atau terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. Atas dasar itulah penulis menyusun buku ini, yang sekaligus melihat korelasi yang signifikan dengan perkembangan Hukum Administrasi Negara. Buku yang cukup menguras pikiran ini, penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama, karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi terkait teori-teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia atas peran Hukum Administrasi Negara dalam implementasi Hukum Tata Negara Pusat dan Daerah berdasarkan Pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experience) Penulis baik sebagai Dosen maupun sebagai Pejabat Birokrasi di Kementeri Dakam Negeri RI.

Buku yang cukup menguras pikiran ini, penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama, karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi terkait teori ...

Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indonesia merupakan negara yang bercorak multikultural, termasuk kemajemukan sistem hukum yang seharusnya berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena selain berlaku sistem hukum negara (state law) secara de facto juga terdapat sistem hukum adat (adat law), hukum agama (religious law), dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (self-regulation) dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, jika dicermati secara seksama maka paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah pada kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini cenderung bersifat sentralisme hukum (legal centralism), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara (rule-centered paradigm). Implikasinya, hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan sebagai governmental social control (Black, 1976), atau sebagai the servant of repressive power (Nonet & Selznick, 1978), atau sebagai the command of a sovereign backed by sanction (McCoubrey & White, 1996).

Buku Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka

Impact of the resistance of Organisasi Papua Merdeka, Free Papua Movement on Irian Jaya's political integration.

12 J . H . Rapar , Filsafat Politik Aristoteles , Rajawali Pers , Jakarta , 1988 ,
halaman 121 - 122 . 13 Ibid . 14 Ibid . , halaman 123 . 15 Ibid . , halaman 123 -
124 . 16 Ibid . , halaman 124 - 125 . 17 James C . Davies , " The J - Curve of
Rising and ...

Kewarganegaraan yang bertanggung jawab; mengenang Dr. J. Leimena. Ketua panitya buku kenangan Dr. J. Leimena: P.D. Latuihamallo

Studi pelaksanaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Dati II Klaten

laporan penelitian

À pakah yang dimaksud olch Al - Qur'an dan Hadist dengan istilah anwal (
kekayaan ) , kemudian dikembangkan para ulana / ahli , seperti :
pengeksploitasian gedung , pabrik kendaraan dan pendapatan usaha /
pekerjaan bebas , misal nya ...

Pergulatan Etika Indonesia

Membuat refleksi merupakan keistinewaan manusia dibandingkan dengan makhluk infrahuman. Pentingnya refleksi dalah untuk semakin memaknai perjalanan kehidupan sekaligus membuatnya semakin baik. Dengan demikian refleksi menjadi bagian yang penting dalam hidup manuasia agar tindak tanduknya semakin bermutu. Fokus dari refleksi tentu bermacam-macam. Namun yang paling mendasar adalah dimensi hidup manusia itu sendiri. Buku berjudul Pergulatan Etika Indonesia ini merefleksikan tiga bidang kehidupan yang menyelimuti perjalanan hidup manusia, yakni budaya, filsafat dan Etika. Buku ini merupakan sebuah bunga rampai, dan dihadirkan dalam rangka 65 tahun Prof. Alois Agus Nugroho. Refleksi terhadap tiga bidang kehidupan manusia yang hadir dalam buku ini, yang juga menjadi bagian dari pergumulan filosofis Prof Alois selama ini, diharapkan dapat memberi insigt dalam pergulatan bangsa Indonesia dewasa ini untuk membangun kehidupan bersama yang semakin bermartabat berlandaskan nilai-nilai etis Pancasila.

Kisah berikutnya, Semar bergegas naik ke kahyangan Suralaya untuk menggugat para dewa, utamanya adiknya sendiri, yang menjadi raja para dewa, Bathara Guru. Semar diikuti oleh para Punokawan yang lain, Gareng, Petruk, Bagong.