Legal tradition of Chinese Indonesian and legal principles of Confucius applied in Java Island, 1870-1942.
( 2 ) Dalam ordonansi - ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini
: a . untuk golongan orang Eropa berlaku ( dianut ) ... dengan mengingat baik
yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia , maupun demi kepentingan
mereka ditundukkan kepada ... ( 3 ) Dalam ordonansi - ordonansi yang mengatur
hukum pidana , hukum acara perdata dan hukum acara pidana , bila hal itu
berlaku ...
... 1950 : " Hukum perdata dan hukum dagang , hukum pidana sipil maupun
hukum pidana militer , hukum acara perdata ... Membentuk suatu pemerintahan
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah ...
Selanjutnya sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai
beberapa subsistem yang terdiri atas: a. Hukum Pengelolaan Lingkungan b.
Hukum Acara Lingkungan c. Hukum Perdata Lingkungan d. Hukum Pidana
Lingkungan ...
Dutch-Indonesian dictionary.
HUKUM ACARA PIDANA ( Ind ) ; 2 . a . ” Domeinverklaring ” tersebut ... peraturan
pelaksanaannya . 4 . Buku ke II Kitab Undang - Undang HUKUM ADAT ( Ind ) ;
hukum yang Hukum Perdata Indonesia sepanhidup dan tumbuh di tengah ...
On Indonesian legal language.
... itu bersyarat maka pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan serta
pengamatan dengan sungguh - sungguh menurut undangundang ....
KEPUSTAKAAN Abdulkadir Muhammad 1978 Hukum Acara Perdata Indonesia ,
Alumni 186.
On Indonesian legal language and style.
Selain itu harus pula dilihat apakah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut
seperti aturan - aturan yang ditemukan dalam hukum acara di bidang hukum
tertentu . Misalnya aturan di bidang hukum acara perdata , acara pidana , acara ...
Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal semakin hari dirasakan semakin penting keberadaannya sebagai bagian dari materi praktik hukum yang harus dikuasai oleh para mahasiswa yang ingin berpraktik sebagai advokat atau praktisi hukum lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran hukum acara perdata di perguruantinggi tidak cukup bagi mahasiswa hanya mempelajari norma hukum dan materi yang bersifat teoretik semata. Maka, pembelajaran hukum acara perdata harus dibekali dengan hal-hal yang bersifat praktik. Pengalaman penulis sebagai pengajar hukum acara perdata selama sepuluh tahun lebih telah membuktikan betapa sulitnya para mahasiswa ditugaskan untuk membuat dokumen hukum yang bersifat keterampilan praktis seperti membuat contoh gugatan, permohonan, verzet, memori kasasi, dan sebagainya. Hal itu wajar karena pada berbagai buku hukum tidak dijumpai contoh-contoh surat dan dokumen hukum yang diperlukan. Untuk itulah di dalam buku ini disuguhkan beberapa contoh praktis dari materi hukum acara perdata sebagai bagian metode mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana beracara di depan pengadilan Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal semakin hari dirasakan semakin penting keberadaannya sebagai bagian dari materi praktik hukum yang harus dikuasai oleh para mahasiswa yang ingin berpraktik sebagai advokat atau praktisi hukum lainnya ...
Dalam cetakan terbaru buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA terdapat perbaikan teknis penulisan serta penambahan isi di beberapa bab, yaitu pada Bab 4, 7, 9, 10, 12, dan 13. Pada Bab 4 ditambahkan penegasan mengenai hukum formal dan hukum materiel bagi Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD) dan terdapat singgungan sedikit terhadap kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sehubungan dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Bulan
Bintang. 1983. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia.
Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1993. Noer, Deliar. Administrasi Islam di Indonesia.
Jakarta: ...
Buku ajar ini disusun mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena memang demikianlah seharusnya dalam mempelajari materi-materi hukum acara. Tentunya pembahasan diawali dengan hal-hal yang mendasar mengenai ruang lingkup hukum acara perdata berikut dengan asas-asasnya. Pembahasan berikutnya berturut-turut mengenai surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara istimewa, pembuktian, sita jaminan, putusan, upaya hukum, dan yang terakhir mengenai eksekusi. Kemudian selanjutnya diberikan contoh penyusunan surat di pengadilan, yang diawali dari Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Surat Jawaban I Tergugat, berbagai memori untuk kepentingan upaya hukum, hingga surat permohonan eksekusi. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan sesuai terutama bagi para mahasiswa yang hendak mempelajari Hukum Acara Perdata. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Buku ajar ini disusun mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena memang demikianlah seharusnya dalam mempelajari materi-materi hukum acara.
