Sebanyak 3388 item atau buku ditemukan

Kebijakan Kesehatan Berbasis Penelitian di Era Revolusi Industri 4.0

Pergeseran paradigma publik mengenai kebijakan berdasarkan opini ke bukti yang berkualitas (sistematis, rasional, dan kritis) sudah terjadi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kebijakan yang didasarkan pada media sosial, foto, teks surat, file resmi, surat kabar, internet, dan pemikiran pakar. Keutamaan dari sebuah bukti adalah harus dapat dikomunikasikan, artinya dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan bukti-bukti yang bisa disampaikan dengan baik, khususnya antara pembuat data (researcher) dengan pembuat kebijakan (policy maker). Dalam buku ini, penulis membagi menjadi empat bab dengan topik pembahasan yang mendasar, dimulai dari fokus utama yang bersifat umum tentang kebijakan publik ke topik khusus tentang kebijakan kesehatan berbasis penelitian, sebagai berikut. Pertama, tentang kebijakan publik yang terbagi menjadi enam subbab, di antaranya: kebijakan publik, proses kebijakan publik, formulasi, impelementasi, dan evaluasi kebijakan. Kedua, pada bab ini dijelaskan secara khusus tentang pengertian kebijakan kesehatan dan implemetasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Pada subbab kebijakan kesehatan di Indonesia diberikan beberapa studi kasus untuk menjelaskan secara terperinci tentang pengertian dan perbedaan dari kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Selain itu, penulis juga memberikan penjelasan tentang rekomendasi dan advokasi kebijakan kesehatan beserta contohnya. Ketiga, terdapat beberapa subbab penjelasan tentang pengertian bukti dan perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti penelitian. Subbab tersebut terdiri atas pengertian bukti, evidence-based policy making, dan pemahaman tentang bukti oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Keempat, pembahasan tentang rekomendasi kebijakan, policy brief, policy paper, policy memo, makalah kebijakan, artikel kebijakan disertai dengan contohnya. Kelima, rangkuman yang mempermudah pembaca dalam memahami secara singkat, tetapi padat keseluruhan isi buku.

Pergeseran paradigma publik mengenai kebijakan berdasarkan opini ke bukti yang berkualitas (sistematis, rasional, dan kritis) sudah terjadi di Indonesia.

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...

So'al2 mengenai sistem kapitalis

Ini tidak berarti , jang sarekat2 sekerdja itu hanja mesti membuta sadja kepada tuntutan2 ekonomi jang mengenai ... mestilah merombak dan menghantjurkan sistem kapitalis dan mendirikan masjarakat sosialis , sebab inilah satu2 - nja ...

Sistem jaminan sosial nasional

mewujudkan amanat konstitusi

On the need for preparation of legal instrument to establish national social security system in Indonesia.

Sistem jaminan sosial merupakan cara ( means ) sekaligus tujuan mewujudkan kesejahteraan , yang sekarang telah dikenal di seluruh dunia , baik yang menganut sistem ekonomi sosialis ( SES ) maupun sistem ekonomi kapitalis ( SEK ) dan ...

Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana

Viktimologi sebagai disiplin ilmu adalah hasil perpaduan multidisplin keilmuan, mulai dari hukum, kriminologi, sosiologi maupun psikologi. Karena itulah viktimologi terus tumbuh berkembang secara substantif dan semakin banyak mendapatkan perhatian. Viktimologi telah memberikan sumbangan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban kejahatan akibat tindakan manusia yang menimbulkan vi | Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana penderitaan fisik, mental dan sosial. Memang inilah yang menjadi salah satu tujuan dari viktimologi, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Viktimologi juga telah memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, bahkan pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam putusan-putusan peradilan pidana dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal, serta mempengaruhi studi-studi mengenai hak asasi manusia. Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Kedua, perundangundangan dirancang untuk mendukung atau setidaknya untuk melanggengkan struktur ekonomi kapitalis. Ketiga, masalah dalam masyarakat seperti kejahatan, kemiskinan dan viktimisasi hanya dapat diselesaikan dengan perubahan ...

Sistem kewangan Islam

instrumen, mekanisme, dan pelaksanaannya di Malaysia

Bab 1; Perancangan pembangunan ekonomi Malaysia ke arah mencapai wawasan 2020 -- Bab 2; Pengurusan sumber kekayaan negara secara bijaksana untuk ummah dalam menghadapi persaingan global : Pengalaman Malaysia -- Bab 3; Sistem kewangan islam dekd 1990-an hingga kini -- Bab 4; Prestasi skim perbankan tanpa faedah (SPTF) dan Bank Mualamalat (Bank Islam Kedua) -- Bab 5; Dinar emas sebagai instrumen kewangan islam Malaysia dan global -- Bab 6; Sistem pajak gadai islam (Ar-Rahni) penjana ekonomi islam di Malaysia.

Bab 1; Perancangan pembangunan ekonomi Malaysia ke arah mencapai wawasan 2020 -- Bab 2; Pengurusan sumber kekayaan negara secara bijaksana untuk ummah dalam menghadapi persaingan global : Pengalaman Malaysia -- Bab 3; Sistem kewangan islam ...

Laporan penelitian pengembangan strategi pengajaran konsep dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial

penelitian tindakan di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Cibiru X, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung