Sebanyak 23617 item atau buku ditemukan

Implementasi hak atas informasi publik

sebuah kajian dari tiga badan publik Indonesia

On the implementation of Indonesian law on public information transparency in Indonesia; cases of Indonesian National Police, Ministry of National Education, and Ministry of Health.

On the implementation of Indonesian law on public information transparency in Indonesia; cases of Indonesian National Police, Ministry of National Education, and Ministry of Health.

Membuka informasi, menuju good governance

sebuah telaah implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat

On implementation of Indonesian Law on Public Information Transparency in Surakarta and Lombok Barat, Indonesia.

On implementation of Indonesian Law on Public Information Transparency in Surakarta and Lombok Barat, Indonesia.

Win-Win Solution Sengketa Konsumen

Dengan memahami hakikat sebuah sengketa, diharapkan konsumen dan pelaku usaha tidak perlu emosional atau merasa takut akan berhadapan dengan masalah hukum bahkan terjerumus ke dalam penjara. Dalam hal ini pemerintah berusaha melindungi semua pihak berupa perundangan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa secara mudah, biaya ringan dan efektif.

Kewajiban menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara
lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank, yang disampaikan
pada nasabah, baik tertulis dan atau lisan. b. Dalam memberikan informasi
tentang ...

Sengketa Antarorgan Perseroan

Perspektif Teori, Praktik dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Saat ini Perseroan Terbatas (Naamlooze Vennotschap atau Limited Liability Company) merupakan institusi ekonomi sekaligus bentuk wahana aktivitas ekonomi yang sering dipilih oleh pelaku usaha, jika dibanding dengan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Namun bentuk badan usaha ini memiliki kompleksitasnya sendiri. Buku ini hadir untuk menunjukkan kerumitan tersebut.

Saat ini Perseroan Terbatas (Naamlooze Vennotschap atau Limited Liability Company) merupakan institusi ekonomi sekaligus bentuk wahana aktivitas ekonomi yang sering dipilih oleh pelaku usaha, jika dibanding dengan bentuk-bentuk badan usaha ...

Penyelesaian sengketa lingkungan

Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Hak atas informasi
lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam
pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan .

Sengketa kewenangan antarlembaga negara

On judicial power of Indonesian Constitutional Court.

Informasi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh berbagai pihak di
Tanah Air . Buku ini diharapkan bermanfaat baik untuk keperluan teoretis
memperluas pengetahuan di dunia pendidikan maupun untuk keperluan praktis
para ...

Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak

"Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti “Upaya hukum apa yang harus diajukan?”, “Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh?”, “Apa saja aturan dan ketentuan yang harus diikuti?”, “Bagaimana mengajukan gugatan atau pembuktian?” Berbagai pertanyaan perihal pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak tersebut akan dijelaskan secara mendetail dan sistematis dalam buku ini. Di sini Anda akan mempelajari: • Perkembangan Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, yang mencakup Pembaruan Perpajakan Nasional I sampai III. • Keberatan di Bidang Pajak, yang memaparkan keberatan atas PPh, PPN, PBB, BPHTB, Pajak Daerah atau Tarif Pabean/Cukai, dan alur penyelesaian sengketanya. • Organisasi Pengadilan Pajak, yang menguraikan fungsi, kedudukan, serta struktur organisasi Pengadilan Pajak. • Hukum Acara yang Berlaku di Pengadilan Pajak, yang membahas para pihak yang bersengketa dan kuasa hukum, pemeriksaan dengan Acara Biasa dan Acara Cepat, putusan, dan peninjauan kembali (PK). • Peradilan Pidana di Bidang Pajak, yang merupakan topik yang menarik mengingat dewasa ini penegakan hukum pidana di bidang pajak kadang kala dikaitkan dengan penyanderaan dan sanksi pidana. Dari pembahasan yang komprehensif ini Anda akan memahami bahwa pengadilan pajak tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum pajak, tetapi juga sebagai instrumen hukum bagi rakyat sebagai wajib pajak ketika berhadapan dengan pemerintah selaku penguasa yang berkedudukan sebagai fiscus."

"Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti “Upaya hukum apa yang harus diajukan?”, “Langkah-langkah apa ...

Himpunan putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tentang sengketa pilkada

disertai anotasi

Decisions of Indonesian Supreme Court regarding results of local government election in Indonesia; annotated.

... b . mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan ; c . mengamati dan
mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap
awal sampai tahap akhir ; d . berada dilingkungan TPS pada hari pemungutan
suara ...