Sebanyak 25516 item atau buku ditemukan
UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Aceh merupakan daerah otonomi khusus setiap peraturan yang hendak diberlakukan di Aceh harus terlebih dahulu diqanunkan. Meskipun Qanun Aceh adalah produk perundang-undangan di daerah, namun ia memiliki karakteristik tersendiri. Qanun Aceh juga diberi kekuatan yuridis untuk mengatur materi-materi muatan, yang tidak dapat diatur dalam peraturan daerah pada umumnya. Walaupun Qanun Aceh adalah produk peraturan perundang-undangan di daerah, namun dia diberi kekuatan untuk mengatur ancaman pidana melampaui apa yang biasanya diatur oleh peraturan daerah pada umumnya. Kewenangan yang dimiliki Qanun Aceh untuk mengatur materi tertentu, bukanlah sesuatu yang menyimpang atau keluar dari hukum nasional. Ia tetap menjadi bagian hukum nasional karena kewenangan itu diberikan kepada Qanun atas perintah Undang-undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006.
Buku Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
studi dinamika perilaku kehidupan masyarakat dalam penerapan hukum ekonomi syariah
Implementation of Islamic law on banking industry in Kalimantan Selatan and Sulawesi Selatan Provinces.
Jakarta dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ( DKI Jaya ) , yang
dikepalai oleh seorang gubernur dengan ... seperti , gedung untuk Pemerintahan
, Perusahaan , Perguruan Tinggi , Bank , Hotel , Pusat Perbelanjaan , Bandara ...
Untuk selanjutnya haruslah disinggung beberapa kali gubernur - gubernur
pantai timur laut Jawa dan kepalakepala pemerintahan setempat * ) di daerah
Pantai Timur Jawa . Mungkin ada faedahnya untuk mengingatkan bahwa
hubungan itu ...
Pelaksanaan undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah adalah salah contoh nyata . UU No . 22 / 1999 adalah sebuah produk
hukum yang seyogyanya memiliki sisi kepastian hukum sebagai syarat
mutlaknya .
Concept on laws and regulations for community development.
... jang meliputi Hukum Tertulis terutama Undang2 , Peraturan Pemerintah ,
Peraturan2 Daerah dan Peraturan2 lain dari ... Bagian terbesar dari pada hukum
ini menjangkut pengutaraan bidang Pemerintahan Desa , Pengaturan
Pendjabat2 ...
Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang -
Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 untuk memperluas tugas
otonomi dan „ medebewind ” Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I. Untuk ...
... dengan alat Ive zara yang terigwah , suatu bukti terdapatnya Demokrasi
Pemerintahan , adapun sifat supel dari bangsa Indonesia dapat kita tunjukkan da
lam hal kita secara mudah sekali menyesuaikan diri dengan keadaan
disekeliling ...
... kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ... ekonomi , sosial dan hukum
adat lokal yang berlaku dikalangan masyarakat hukum adat masing - masing
daerah .
