Dictionary of Indonesian political terms.
Dictionary of Indonesian political terms.
Buku kedua yang ditulis bersama Ahmad Erani Yustika ini dapat membuat pembaca menemukan benang merah seutuhnya terkait apa, mengapa, dan bagaimana tantangan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) dan dialektiknya dengan arus globalisasi serta revolusi industri 4.0 yang menandai dekade terakhir ini.
Buku kedua yang ditulis bersama Ahmad Erani Yustika ini dapat membuat pembaca menemukan benang merah seutuhnya terkait apa, mengapa, dan bagaimana tantangan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) dan dialektiknya dengan arus globalisasi serta ...
Tergerusnya keberadaan Pancasila dalam tatanan penghayatan dan pengamalannya dewasa ini, disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Hal demikian, sangat terasa dengan mencermati realitas hidup bernegara yang penuh dengan sikap-sikap amoral, deskriminasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat), hingga primordialisme. Sikap-sikap seperti ini tergambar jelas pada setiap interaksi sosial dalam keseharian hidup berbangsa baik yang sifatnya interaksi langsung maupun tidak langsung seperti melalui jagat maya (medsos). Buku ini ditulis bertujuan untuk memberi pemahaman yang komprehensif dan konkret tentang Pancasila dalam keutuhannya. Terutama, agar dapat menguatkan cara pikir dan cara tindak kita yang sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penuh harapan pula dari kami agar buku ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa khususnya untuk memperdalam Pancasila secara komprehensif dan konkret dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terutama pula, salah satu penulis buku ini merupakan pengajar aktif mata kuliah Pendidikan Pancasila di beberapa fakultas Universitas Janabadra Yogyakarta.
Buku ini terdiri dari beberapa bab pembahasan, antara lain:
BAB I Pendahuluan
BAB II Pancasila Dalam Sejarah
BAB III Sila-Sila Pancasila
BAB IV Fungsi Dan Kedudukan Pancasila
BAB V Eksistensi Pancasila
BAB VI Mengukuhkan Pancasila
BAB VII Penutup
Buku ini ditulis bertujuan untuk memberi pemahaman yang komprehensif dan konkret tentang Pancasila dalam keutuhannya. Terutama, agar dapat menguatkan cara pikir dan cara tindak kita yang sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Selain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Penegakkan cita hukum tersebut sebagai langkah progresif MK di tengah tergerusnya ekisistensi dan relevansi cita hukum Pancasila. Tergerusnya cita hukum Pancasila ditandai oleh dua hal yaitu: pertama, semakin maraknya judicial review undang-undang. Hal ini, terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas undang-undang yang tentu menjadi cerminan rendahnya pemahaman para pembuat undang-undang tentang cita hukum Pancasila sebagai pedoman sekaligus tujuan dalam berhukum. Kedua, rapuhnya identitas sistem hukum nasional. Hal ini, disebabkan oleh adanya pluralisme sistem hukum sehingga terdapat banyak identitas hukum. Akibatnya, Pancasila sebagai identitas hukum nasional semakin termarginalkan. Namun, melalui putusan MK yang senantiasa menjadikan Pancasila sebagai “batu uji”, cita hukum Pancasila ditegakkan. Dengan demikian, putusan MK merekatkan Pancasila sebagai cita hukum nasional. Pada sisi lain, putusan MK juga menjadi tuntutan bagi pembuat UU agar ke depan lebih memperhatikan kualitas yang berpedoman pada cita hukum Pancasila. Terutama pula, agar sistem hukum nasional lebih utuh sehingga Pancasila sebagai identitas sistem hukum nasional tidak termarginalkan.
Selain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal cita hukum (rechtsidee) Pancasila.
On the acceptance of Pancasila as the governing principles for the Islamic political party in Indonesia; collection of articles, speeches, etc.
On the acceptance of Pancasila as the governing principles for the Islamic political party in Indonesia; collection of articles, speeches, etc.
Pancasila, the state philosophy of Indonesia; collected articles.
