Buku dengan judul Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, dan Dinamika I berawal dari keinginan para penulis untuk mengulas secara komprehensif Hukum Tata Negara Indonesia mengingat dewasa ini teori Hukum Tata Negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan merujuk dari realitas ketatanegaraan yang ada. Buku Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, dan Dinamika akan dibuat menjadi dua bagian. Buku yang ada di hadapan pembaca merupakan bagian pertama dengan 5 (lima) bab, antara lain “Bab I Pendahuluan” membahas tentang batasan pengertian hukum dan negara, paradigma negara hukum, objek kajian utama hukum tata negara, pengertian hukum tata negara, dan relasi hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, ilmu negara, dan ilmu politik.
Buku dengan judul Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, dan Dinamika I berawal dari keinginan para penulis untuk mengulas secara komprehensif Hukum Tata Negara Indonesia mengingat dewasa ini teori Hukum Tata Negara mengalami ...
Untuk membuat kerja-kerja ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya demi memenuhi hak-hak dan hajat hidup rakyat, negara didukung dan berisikan lembaga-lembaga pemerintahan yang masing-masingnya memiliki wewenang dan kekuasaan tertentu, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kajian akademik, hal-hal semacam itu sangat erat kaitannya dengan kajian hukum tata negara. Sederhananya, ruang lingkup kajian hukum tata negara meliputi struktur umum organisasi negara, lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga-lembaga itu satu sama lain, serta kekuasaannya, selain pula soal hak asasi warga negaranya. Dan, buku di tangan pembaca ini kurang lebih dan secara cukup rinci juga akan mengulas soal-soal tersebut. Di dalamnya akan dipaparkan tema-tema krusial yang berkaitan erat dengan kajian hukum tata negara. Pada bab-bab awal, dijelaskan terlebih dahulu terkait tinjauan umum, asas-asas, dan sumber hukum tata negara. Memasuki pertengahan isi buku, bab-babnya mengulas soal konstitusi, lembaga negara, bentuk dan sistem pemerintahan, hingga hak asasi manusia. Pada bagian-bagian akhir, tema-tema yang diangkat seputar pemerintahan daerah, pemilu dan pemilukada, hingga soal kewarganegaraan.
Di dalamnya akan dipaparkan tema-tema krusial yang berkaitan erat dengan kajian hukum tata negara. Pada bab-bab awal, dijelaskan terlebih dahulu terkait tinjauan umum, asas-asas, dan sumber hukum tata negara.
Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, Irak, India, Bulgaria, dan Siprus. Pembahasan mengenai wakil presiden masih sangat langka, sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus para pembaca melanjutkan “kisi-kisi persoalan mendasar” dalam bidang Hukum dan Politik. Hal ini berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden seperti kewenangan Wakil Presiden apabila Presiden berhalangan sementara dan kewenangan Wakil Presiden dalam menggantikan Presiden, maupun mekanisme pengisian jabatan Presiden jika Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut.
