Sebanyak 2250 item atau buku ditemukan

Technology Driven Curriculum for 21st Century Higher Education Students in Africa

The book consists of novel and empirical research in broad areas of technology and curriculum in selected African countries. The central theme of the book is technology and the higher education curriculum. The book consists of case studies from selected African countries, namely, Lesotho; Namibia; Kenya; South Africa; Zimbabwe; Tanzania and Nigeria. These studies confirm that in this contemporary digital era, educational technology is playing an increasingly important role. It has become so ubiquitous and fundamental in the teaching and learning. Higher education sectors across the continent are increasingly compelled to use educational technology to keep up with needs of 21st century students who want to be afforded opportunities to be able to learn in real time, anytime, and on their own terms using opportunities for creative innovation made possible by new information and communication technologies.

The book consists of novel and empirical research in broad areas of technology and curriculum in selected African countries. The central theme of the book is technology and the higher education curriculum.

Systematic Development of a Curriculum for Library and Information Science Education Employing a Delphi Technique

"The purpose of the investigation was to research the future needs for education of library professionals in the digital era, and to identify an ideal curriculum, with special consideration given to the needs of the Hong Kong Special Administrative Region (SAR), People's Republic of China (PRC) ... The main result, suggested by the Delphi technique, and the subsequent statistical analysis, was that an ideal Library and Information Science (LIS) core curriculum for the twenty-first century should be organized broadly into three areas: information services skills together with research and analytical skills; communication and management skills; and collection development skills and subject knowledge. This indicated that generic skills as well as professional skills form an important part of the curriculum ..."--P. xii.

"The purpose of the investigation was to research the future needs for education of library professionals in the digital era, and to identify an ideal curriculum, with special consideration given to the needs of the Hong Kong Special ...

Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata

Buku yang ditulis oleh ahlinya, sangat baik di baca oleh mahasiswa, dosen dan praktisi. Buku Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata persembahan penerbit PrenadaMedia

Buku yang ditulis oleh ahlinya, sangat baik di baca oleh mahasiswa, dosen dan praktisi. Buku Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata persembahan penerbit PrenadaMedia

PARADIGMA TEORI KOMUNIKASI DAN PARADIGMA PENELITIAN KOMUNIKASI

Dalam masyarakat intelektual banyak digunakan bermacam-macam paradigma dalam memahami ilmu pengetahuan ilmiah, seperti adversarial paradigm dalam memahami ilmu hukum, judgemental paradigm dalam memahami ilmu olahraga, religious paradigm dalam memahami kehidupan beragama dan sebagainya. Buku ini akan membahas Wacana Kalangan Intelektual terhadap plus-minus paradigma penelitian komunikasi. Buku ini merupakan hasil analisis wacana dari wacana kalangan intelektual, wacana intelektual dikumpulkan dengan cara mengutif/mengcopy pendapat/pemikiran dan ide kalangan intelektual kampus/pakar di bidangnya yang ditulis atau disampaikan dalam bentuk teks, yang terdiri dari teks mata kuliah dan materi seminar yang dipublikasikan melalui, blog-blog google Indonesia. Wacana yang dianalisis untuk penelitian analisis wacana ini dibatasi pada paradigma penelitian komunikasi saja. Menurut Moleong (Dasar dasar Manajemen, 1993: 30), terdapat bermacam-macam paradigma penelitian, tetapi yang mendominasi ilmu pengetahuan adalah scientific paradigm (paradigma ilmiah) dan naturalistic paradigm atau paradigma alamiah. Paradigma ilmiah bersumber dari pandangan positivisme, dimana aliran ini berangkat dari keinginan mencari faktor-faktor untuk menjelaskan sebab akibat dari gejala sosial dengan mengabaikan keadaan subyektif individu. Artinya mereka melihat gejala dan faktor sosial yang mempengaruhi

digunakan sebagai acuan untuk menganalisis fenomenafenomena yang muncul dalam dunia Komunikasi. Robert Craig seorang pakar Komunikasi mendefinisikan Komunikasi sebagai ilmu yang harus memadai untuk menjelaskan semua tentang pertukaran ...

Communication and Democracy

Exploring the intellectual Frontiers in Agenda-setting theory

Exciting intellectual frontiers are open for exploration as agenda-setting theory moves beyond its 25th anniversary. This volume offers an intriguing set of maps to guide this exploration over the near future. It is intended for those who are already reasonably well read in the research literature that has accumulated since the publication of McCombs and Shaw's original 1972 Public Opinion Quarterly article. This piece of literature documented the influence of the news media agenda on the public agenda in a wide variety of geographic and social settings, elaborated the characteristics of audiences and media that enhance or diminish those agenda-setting effects, and cataloged those exogenous factors explaining who sets the media's agenda. In the current volume, a provocative set of maps for explicating new levels of agenda-setting theory have been sketched by a new generation of young scholars, launching an enterprise that has significant implications for theoretical research and for the day-to-day role of mass communication in democratic societies. At the first level of agenda setting are agendas of objects--the traditional domain of agenda setting research--represented by an accumulation of hundreds of studies over the past quarter century. At the second level of agenda setting are agendas of attributes--one of the new theoretical frontiers whose aspects are discussed in detail in the opening chapters. Other chapters offer maps of yet other theoretical frontiers, including political advertising agendas and their impact on behavior, the framing of various agendas in the mass media and the differential impact of print and TV, the theoretical role of individual differences in the agenda-setting influence of the news media on the public agenda, methodological advances for determining cause and effect roles in agenda-setting, and the application of agenda-setting theory to historical analysis. This volume is an invitation to others to become active members of the invisible college of agenda-setting scholarship. As such, the goals of this book are threefold: * to introduce a broad set of ideas about agenda-setting; * to enrich the exploration of these ideas by enhancing scholarly dialogue among the members of this invisible college; and * to enhance the discussion of agenda-setting research in seminars and research groups around the world. Agenda-setting has remained a vital and productive area of communication research over a quarter century because it has continued to introduce new research questions into the marketplace of ideas and to integrate this work with other theoretical concepts and perspectives about journalism and mass communication. Understanding the dynamics of agenda- setting is central to understanding the dynamics of contemporary democracy. This book's set of theoretical essays, grounded in the accumulated literature of agenda- setting theory and in the creative insights of young scholars, will help lead the way toward that understanding.

Exciting intellectual frontiers are open for exploration as agenda-setting theory moves beyond its 25th anniversary. This volume offers an intriguing set of maps to guide this exploration over the near future.

PERAN PIMPINAN PTKIS

Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Penelitian ini, dilatar belakangi oleh masalah yang paling krusial dalam kebijakan, yaitu pada tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan. Masalah implementasi kebijakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yaitu: pertama Ketidak sesuaian antara Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 dengan dokumen Kurikulum yang disusun PTKIS. Kedua, ketidak sesuaian antara Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 dengan praktek pembelajaran yang dilaksanakan, dan ketiga, ouput yang dihasilkan oleh PTKIS. Peran pimpinan PTKIS menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut. Oleh kerena itu, penelitian ini difokuskan pada peran dan kinerja pimpinan PTKIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: langkah-langkah pimpinan PTKIS dalam implemetasi kurikulum berbasis KKNI, faktor-faktor yang memengaruhi implemetasi kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis KKNI; dampak implemetasi kurikulum berbasis Kurikulum Berbasis KKNI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara; observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa; Peran delapan ketua program studi Pendidikan Agama Islam belum optimal memerankan fungsinya sebagai penentu arah, wakil juru bicara, komunikator, mediator, dan integrator. Implemenntasi kebijakan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKKI di delapan program studi Pendidikan Agama Islam, belum efektif, masih kurangnya sumber daya, waktu, etos kampus, dukungan pengetahuan, minat dan sikap profesional. Dampak pengetahuan belum memperlihatkan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh kebijakan dengan apa yang dibutuhkan. Belum adanya kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh kebijakan dengan kemampuan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara syarat yang diputuskan untuk memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Adapun dampak ouput perolehan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa masih rendah. Nilai akreditasi di delapan program studi program studi Pendidikan Agama Islam, masih rendah, belum mencapai kategori Unggul. Dengan demikian kinerja program studi belum akuntabel. Penelitian ini merokomendasikan; Pertama; perlu peningkatan wawasan pengetahuan, keahlian ketua program Studi. Kedua, Ketua Program Studi selalu melakukan komunikasi internal, maupun ekternal; Ketiga, penelitian ini, dapat dijadikan acuan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dalam rangka perbaikan kedepan, apabila metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis pada lembaga lainya.

Peran pimpinan PTKIS menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut. Oleh kerena itu, penelitian ini difokuskan pada peran dan kinerja pimpinan PTKIS.

Implementasi Kurikulum 2013 Revisi

Dalam Era Industri 4.0

Kurikulum adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan, dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Ketika berbicara perubahan kurikulum sudah dapat dipastikan akan menarik banyak perhatian, terutama dari orang-orang yang secara langsung terkena dampak oleh perubahan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum akan menghadapi masalah dan tantangan yang datang dari berbagai pihak, baik dalam perencanaan, sosialisasi, maupun dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Kurikulum 2013 Revisi yang mengintegrasikan empat hal penting dalam pengimplementasiannya, yaitu Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Literasi, Keterampilan Abad 21 (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation). Buku Implementasi Kurikulum 2013 Revisi ini dapat membantu pengadaan sumber dalam perubahan kurikulum, mengingat penerapan Kurikulum 2013 Revisi tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini dianggap sudah disosialisasikan dan diuji coba melalui Kurikulum 2013 yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, buku ini sangat penting untuk dimiliki oleh guru, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder pendidikan.

Buku Implementasi Kurikulum 2013 Revisi ini dapat membantu pengadaan sumber dalam perubahan kurikulum, mengingat penerapan Kurikulum 2013 Revisi tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini dianggap sudah ...

ILMU NEGARA

Tokoh-tokoh penganut teori kekuatan ini adalah: F. Oppenheimer, Karl Marx, H.J. Laski, dan Teori Duguit. ... maka organisasi negara itu selalu dipergunakan oleh penguasa untuk melangsungkan sistem perekonomian kapitalis.