Sebanyak 447 item atau buku ditemukan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 Tentang Penyiaran

dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1989 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1992 Tentang Perfilman

New law on broadcasting, includes two earlier laws on telecommunications and the film industry, Indonesia.

New law on broadcasting, includes two earlier laws on telecommunications and the film industry, Indonesia.

Undang-Undang Penangan Konflik Sosial (UU no. 7 tahun 2012)

dilengkapi Undang-Undang Penyiaran

Indonesian laws and government regulations on social conflict settlement and broadcasting.

Indonesian laws and government regulations on social conflict settlement and broadcasting.

Undang-undang RI nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran

berisikan Undang-Undang tentang Perfilman, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Peraturan tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, Peraturan tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan tentang Badan Pertimbangan Perfilmam Nasional, Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Undang-undang pers sebagai lex specialis?

UU Pers vs KUHP : position paper Indonesia Media Law & Policy Centre

Undang-undang pers

Undang-undang No.11 Th. 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Polok Pers (Lembaran Negara No.40 Th.1966), disusun oleh J.C.T.Simorangkir

Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers & kode etik jurnalistik versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Undang-Undang Pers

Indonesian law of 1999 regarding press; includes related laws and government regulations and Indonesian journalistic ethics.

Indonesian law of 1999 regarding press; includes related laws and government regulations and Indonesian journalistic ethics.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret tentang kode etik jurnalistik ; Surat Keputusan Depan [sic.] Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang standar organisasi wartawan ; Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK/-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang penguatan peran Dewan Pers ; Surat Keputusan Dewan Dewan Pers No. 06/SK-DP/IV/2006 tanggal 21 April tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers

Undang-Undang Pokok Pers no. 21 tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 4 tahun 1967 dan Undang-Undang Perfilman no. 8 tahun 1992