Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

Komunikasi Politik

Seni dan Teori

Buku tentang politik yang berjudul Komunikasi Politik: Seni dan Teori merupakan buku karya Raidah Intizar Yusuf. Buku ini hadir sebagai penunjang dalam bidang komunikasi politik. Buku ini mengaitkan antara seni dan teori dalam komunikasi politik. Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai apa itu politik, karena hampir mustahil membahas apa itu komunikasi politik tanpa memberikan wawasan umum mengenai ilmu dan seni politik. Bagian kedua buku ini adalah inti dari pembahasan, yakni komunikasi politik, di mana sejumlah konsep akan turut diulas seperti komunikasi dan demokrasi. Bagian selanjutnya akan membahas tentang elemen-elemen penting dalam komunikasi politik yang mencakup komunikator politik, khalayak politik, pesan dan media politik, dan terakhir ialah efek dari komunikasi politik. Daftar isi buku ini meliputi : Bab I Politik sebagai Seni dan Ilmu Bab II Komunikasi Politik dan Demokrasi Bab III Dinamika Komunikator Politik Bab IV Khalayak Politik Bab V Pesan dan Media dalam Komunikasi Politik Bab VI Efek Komunikasi Politik Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Propaganda Politik Penulis : Raidah Intizar Yusuf E-ISBN : 978-623-02-5738-4 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 128 Tahun Terbit :2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : deepublishstore.com

Buku tentang politik yang berjudul Komunikasi Politik: Seni dan Teori merupakan buku karya Raidah Intizar Yusuf. Buku ini hadir sebagai penunjang dalam bidang komunikasi politik.

Transformation Index BTI 2018

Governance in International Comparison

Managing the peaceful transition of authoritarian states to democracy and a market-economic system represents a tremendous challenge. Whether it comes to reconstituting the coherency of the state following armed conflict, expanding participation rights and the rule of law in emerging democracies, overcoming corrupt structures, fighting poverty and inequality, or establishing clear rules for stable market-economic competition, the requirements are enormous, and the pressure on responsible leaders is intense. After all, the quality of governance makes an essential contribution to the success or failure of transformation processes. The Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) thus systematically places political decision-makers' steering capability at the heart of its analysis and, as a result, is the only index in the world that measures and compares the quality of governance with self-collected data. This is done in the firm conviction that the ongoing comparative study of transformation processes is invaluable for the successful design of reforms and holds enormous global potential to learn from different political strategies for steering change, even though diverse traditions, power configurations, resources and cultures necessarily make each transformation process unique. The BTI measures and compares transition processes in 129 transformation countries with data collected between 2015 and 2017 and establishes their global rating based on detailed country reports. Now in its eighth edition, it offers the opportunity to understand long-term trends and global developments through the analysis of time-series data. The spotlight on current developments is thus complemented by a decade of data that captures the most varied transformation processes and puts into perspective recent progress and setbacks on the way to democracy and a market economy.

This is done in the firm conviction that the ongoing comparative study of transformation processes is invaluable for the successful design of reforms and holds enormous global potential to learn from different political strategies for ...

Sosiologi politik

makna kekuasaan dan transformasi politik

Buku sosiologi politik ini merupakan rangkaian kajian kritis tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan kekuasaan atau power, relasi 'state' dan 'civil society', demokrasi dan formasi masyarakat klasik maupun kontemporer, elite dan kajian klas, serta kajian stabilitas dan instabilitas sosial. Kajian isu-isu penting tersebut dilakukan dengan mengacu pada banyak perspektif pemikiran, mulai dari Hobbes, Montesquieu, Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Althusser, Horkheimer, Gramsci, Alexis de Tocqueville, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, S.M. Lipset, H. Crough, F.W. Riggs, Schmitter, Nordhaus hingga C. Wright Mills, Liddle, Hefner, Fukuyama dan sejumlah pemikir lainnya. Dalam konteks ini didialogkan juga konstruks elite, masyarakat Jawa, dan pemikir Islam tentang kekuasaan mengacu pada pemikiran Anderson, Ibn Khaldun, Ali Abd. Raziq, di samping juga pemikiran Maududi. Buku ini mengkaji relasi elite dan masyarakat atau civil society. Ia diletakkan dalam konteks pengelolaan kekuasaan. Elite cenderung determinative terhadap civil society. Kata Kenneth Minogue (1994) Profesor Emeritus dalam Ilmu Politik di London School of Economics. an elite party, or vanguard, takes over all power and proceeds to tutor the population in how to think and to act. Dalam praktik bahkan cenderung menggunakan kekerasan. Oleh karena itu buku ini mengajak pembaca memahami kecenderungan elite menggunakan kekerasan, terutama oleh elite yang telah kehilangan kepekaan moral seperti yang muncul dalam kajian C. Wright Mills. Transformasi dan perubahan politik menuju kepolitikan modern dikaji melalui Pemilu yang dalam hal ini ditempatkan sebagai langkah konsolidasi menuju kekuasaan dan demokrasi. Di samping juga dikaji melalui prasyarat budaya yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan sistem politik yang demokratis. Pengalaman empirik sangat diperlukan, dalam hal ini diambilkan dari pengalaman bangsa Indonesia, bangsa yang dikenal penduduknya memiliki basis religio politik keagamaan yang kuat. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]

Buku sosiologi politik ini merupakan rangkaian kajian kritis tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan kekuasaan atau power, relasi 'state' dan 'civil society', demokrasi dan formasi masyarakat klasik maupun kontemporer, elite dan ...

The Global Market for Investor Citizenship

This book presents a systematic study of the history, theory and policy of investor citizenship and residence programmes. It explores how states develop new rules of joining their community in response to globalisation and highlights the tension between citizenship policies aimed at migrant integration and those, such as the sale of passports, which create ‘long-distance citizens’. Individual chapters offer insights in the historical relationship between citizenship, money and property; discuss arguments that support and counter the practice of the sale of citizenship; and examine the interests and strategies of the different actors—states, companies, individuals—that constitute the ‘supply’ and ‘demand’ sides of the burgeoning citizenship industry. The book provides a global overview of the market for investor citizenship as well as a separate policy analysis of the sale of citizenship and residence in the European Union.

This book presents a systematic study of the history, theory and policy of investor citizenship and residence programmes.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM

(Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)

Ekonomi islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Nama lain untuk ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Istilah ekonomi Syariah juga tak terpisahkan terkait dengan sumber sistem ekonomi berbasis syariah, Al-Qur’an dan As Sunnah. Bahkan, penggunaan istilah “Ekonomi Syariah” tidak steril untuk perdebatan. Beberapa intelektual Islam, seperti Tariq Ramadhan, mengatakan apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah sebenarnya adalah etika bisnis Islam. Artinya, yang membedakan sistem ekonomi syariah dari yang lain adalah prinsip-prinsip etisnya. Keberadaan ekonomi Islam dianggap menjadi seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menentang sistem ekonomi yang berlaku. Kita tidak dapat memahami pengertian dari ekonomi ini tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Dimensi penting yang perlu dipahami di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam ekonomi tradisional kita mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis, prinsip ekonomi, adalah pengetahuan.Tetapi dalam ekonomi tersebut, prinsip-prinsip ekonomi adalah produk pengetahuan yang sumbernya adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pengelola ekonomi dalam menjalankan roda perputaran pengelolaan ekonomi islam agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas ekonomi islam yang baik. Oleh sebab itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang ekonomi, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguru tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang ekonomi.

... Islam Economic Theory And Practice , Terjemahan Paton Arif Harahap Yogyakarta : Dana Bakti Primayasa , 1997 . Manurung , Jonni , Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter , Salemba Empat , Jakarta , 2009 . Muftifiandi , Praktek Ekonomi ...

An Islamic Model for Stabilization and Growth

This book argues that the macroeconomic policy adjustment models recommended by the IMF and the World Bank for implementation in many Muslim countries, with substantial donor financial support, have not been effective. Economic indicators show low economic growth, persistent fiscal and external deficits and limited industrialization. Also, these countries are experiencing increases in unemployment, poverty and substantial growth in income and wealth ‎inequalities. These facts ‎underline an urgent need to produce an alternative to the failed conventional macroeconomic model in order to address the challenge of ‎macroeconomic and social adjustment policies. The project posits and investigates the idea that the Islamic economic model prescribed in the Quran and applied by the Prophet (sawa) could be the ideal model for Muslim as well as non-Muslim ‎countries.

This book argues that the macroeconomic policy adjustment models recommended by the IMF and the World Bank for implementation in many Muslim countries, with substantial donor financial support, have not been effective.

Terrorism and the International Community

How will criminal justice react to terrorism? In this book, some hard questions are asked about how terrorism is organized, supported, and financed, and what this will mean for the security of nations and international systems. Topics include the International Criminal Court, suicidal terrorism, counter-terrorism, the use of the Internet by terrorist organizations, and a profile of American terrorist Timothy McVeigh. This volume is essential to understanding the political climate of the new millennium.

Graeme R . Newman , Distinguished Teaching Professor , School of Criminal Justice , University at Albany " This volume deals with a broad array of topics on terrorism , from the psychological and sociological making of terrorists to the ...

The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law

This book fills a major gap in the scholarly literature concerning international criminal law, comparative criminal law, and human rights law. The principle of legality (non-retroactivity of crimes and punishments and related doctrines) is fundamental to criminal law and human rights law. Yet this is the first book-length study of the status of legality in international law - in international criminal law, international human rights law, and international humanitarian law. This is also the first book to survey legality/non-retroactivity in all national constitutions, developing the patterns of implementation of legality in the various legal systems (e.g., Common Law, Civil Law, Islamic Law, Asian Law) around the world. This is a necessary book for any scholar, practitioner, and library in the area of international, criminal, comparative, human rights, or international humanitarian law.

This book fills a major gap in the scholarly literature concerning international criminal law, comparative criminal law, and human rights law.

The Justice Laboratory

International Law in Africa

Examining how international criminal law has—and hasn’t—brought justice following war crimes in Africa Ever since World War II, the United Nations and other international actors have created laws, treaties, and institutions to punish perpetrators of genocide, war crimes, and crimes against humanity. These efforts have established universally recognized norms and have resulted in several high-profile convictions in egregious cases. But international criminal justice now seems to be a declining force—its energy sapped by long delays in prosecutions, lagging public attention, and a globally rising authoritarianism that disregards legal niceties. This book reviews five examples of international criminal justice as they have been applied across Africa, where brutal civil conflicts in recent decades resulted in varying degrees of global attention and action. The first three chapters examine key international mechanisms: the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda, and the hybrid tribunal established in Senegal to try state crimes committed in Chad. These chapters illustrate how the design and practice of the institutions led to similarly unexpected and unsatisfying outcomes. The final two chapters examine emerging and proposed international criminal justice mechanisms. One is a tribunal intended to facilitate peace in the new but war-torn country of South Sudan, not yet operational and unlikely to perform better than its predecessors. Finally, the book considers the developing human rights practice of the little-studied East African Court, a regional commercial court in Arusha, Tanzania, to show how local judicial creativity can win a role for courts in facilitating good governance. Written in an accessible style, this book explores the connections between politics and the doctrine of international criminal law. Highlighting little-known institutional examples and under-discussed political situations, the book contributes to a broader international understanding of African politics and international criminal justice, as well as the lessons the African experiences offer for other regions.

This book reviews five examples of international criminal justice as they have been applied across Africa, where brutal civil conflicts in recent decades resulted in varying degrees of global attention and action.

International Cooperation in Dealing with International Crimes under International Criminal Law: The Case of the Khmer Rouge Tribunal

Research paper from the year 2009 in the subject Politics - International Politics - Topic: Peace and Conflict Studies, Security, grade: A, University for Peace (United Nations-mandated University for Peace), language: English, abstract: Traditional international law considered the sovereignty of state as the core principle and state cannot be interfered by other states or international community even though it is failed to protect its people. The modern international law developed when the Peace of Westphalia was signed in 1648. With this development, the principle of sovereignty of state has been gradually replaced with the principle of international community as every state more or less is dependent, particularly in terms of economics and politics, in order to survive in the world community. In this regard, each state came into agreement on trade, diplomacy and so on with the others. So each is bound by international law either treaty, customary international law, or other sources of international law. Regarding the international crimes under international criminal law such as genocide, crimes against humanity, and war crimes, most of the states more or less are bound by them, significantly under the 1948-Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1968-Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, and the 2002-Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). Throughout the history, a number of genocide, crimes against humanity and war crimes happened, but only were four ad hoc tribunals right away created to prosecute the criminals before the ICC came into being in 2002. Those are the 1945-Nuremberg Tribunal, the 1946- Tokyo Tribunal, the 1993-International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, and the 1994-International Criminal Tribunal for Rwanda. However, such a thing was not undertaken in Cambodia after the Khmer Rouge regime collapse in 1979. The Khmer Rouge Tribunal is selected to study because it is the only tribunal established very late after the carelessness of the international community and the prolonged and often acrimonious cooperation and negotiation between the Cambodian government and the UN, unlike the others. [...]

Research Paper (undergraduate) from the year 2009 in the subject Politics - International Politics - Topic: Peace and Conflict Studies, Security, grade: A, University for Peace (United Nations-mandated University for Peace), language: ...