Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi

Urutan penyajian dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat,” ini , tersusun dalam bab-bab sebagai berikut; Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 Identitas dan Integrasi Nasional Bab 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia Bab 4 Kewajiban dan Hak Warga negara Bab 5 Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi Bab 6 Negara Hukum dan Penegakan Hukum Bab 7 Wawasan Nusantara Bab 8 Ketahanan Nasional Pada Edisi Keempat ini, terdapat perubahan materi PKn di perguruan tinggi terkait dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ristekdikti, No 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa selaku pembelajar serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

... citizenship education " atau " civic education ” . Selain diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan , ada yang menggunakan istilah " pendidikan kewargaan ” ( Azumardi Azra , 2003 ; HAR Tilaar , 2007 ) . Oleh sebab itu , sebaiknya ...

Paradigma Baru Pendidikan Pancasila

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki peran penting dalam menopang keberadaan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya perlu untuk dipahami dan dihayati segenap warga bangsa termasuk mahasiswa sebagai warga muda. Buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila ini menawarkan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dengan substansi kajian baru yang meliputi (1) Pengantar Pendidikan Pancasila, (2) Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa, (3) Pancasila sebagai Dasar Negara, (4) Pancasila sebagai Ideologi Nasional, (5) Pancasila sebagai Filsafat, (6) Pancasila sebagai Etika, dan (7) Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu. Cakupan materi ini merupakan hasil pembaruan atas substansi kajian Pendidikan Pancasila sebelumnya, yakni kajian Pendidikan Pancasila berdasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002. Pembaca nantinya akan menemukan sajian materi yang disusun secara sistematis, berkesinambungan, ringkas, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Amat baik digunakan sebagai sumber belajar untuk perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk semua bidang jenjang sarjana maupun diploma.

Buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila ini menawarkan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dengan substansi kajian baru yang meliputi (1) Pengantar Pendidikan Pancasila, (2) Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa, (3) Pancasila ...

Analysis of the drivers of change in women’s anemia in Tanzania 2005-2015

Although the prevalence of anemia among women of reproductive age in Tanzania remains high, there have been documented improvements. It declined from 47.2% in 2004-05 to 40.1% 2010, but by 2016 it has risen again to 44.8%, according to the nationally representative Demographic and Health Surveys from those years. Women’s anemia can lead to many detrimental consequences, including decreased work productivity, mortality, postpartum hemorrhage, and adverse birth outcomes. Thus, it is important to document the factors that may have contributed to improvements in anemia status. Using a regression decomposition approach, which previously has been applied to identifying potential drivers of changes in stunting, we examine which improvements in the underlying determinants of anemia contributed to improvements in the overall prevalence of anemia among women of reproductive age in Tanzania. This study is the first known application of this methodology to understanding changes in the prevelance of anemia. Among all adult women, the largest contributers of change from factors we could include in our models were increases in wealth and education, use of hormonal contraceptives, and the decrease in the proportion of women who are currently pregnant or postpartum (i.e., from the decrease in fertility rates). Notably, use of hormonal contraceptives was least common among the poorest quintile. Additionally, change was attributable to reductions in infection, specifically fever and improvements in open defecation. Among older adolescent girls (15-19 years), the largest share in the improvements in anemia were attributable to education and wealth increases. Among postpartum women, we were limited by the sample size, but found that attending all four antenatal care visits and being administered medications to prevent malaria during pregnancy were important determinants of improved hemoglobin levels.

Although the prevalence of anemia among women of reproductive age in Tanzania remains high, there have been documented improvements.

Fiqh al-Aqalliyy?t

History, Development, and Progress

This book examines the development of a contemporary internal debate among Muslim minorities living in Western Europe and North America to establish a specific form of Islamic jurisprudence. Fiqh al-aqalliyyat attempts to strike a balance between Muslim's religious commitments and their civic identity as citizens in Western liberal states.

Al-ʿAlwānī argues: We must inquire whether the ahadith have totally prohibited the making of images as an act of worship, or whether this prohibition is contextual. We must ask about that, which is critical in making proper Islamic ...

Dinamika demokrasi & politik nasional pasca Orde Baru

On democracy and political conditions in Indonesia after the New Order era.

On democracy and political conditions in Indonesia after the New Order era.

Dinamika Politik Indonesia Kontemporer : Politik Identitas Pada Masyarakat Multikultural Di Era Disrupsi Informasi

Buku Dinamika Politik Indonesia Kontemporer: Politik Identitas Di Era Disrupsi Informasi merupakan hasil dari kompetisi penulisan artikel ilmiah populer yang diselenggarakan FISIP UB dalam rangka DIES NATALIS Ke-16. Buku ini menjadi salah satu upaya dari FISIP UB dalam mendokumentasikan fenomena politik Indonesia kontemporer melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa di lingkup Malang Raya. Sebagai sebuah buku bunga rampai tentang politik Indonesia kontemporer buku ini berisi tentang isu-isu kekinian terkait politik identitas, politik di era disrupsi informasi, serta politik multikulturalime. Diharapkan kehadiran buku ini bisa menambah referensi bagi para pemerhati politik Indonesia.

Pendapat Benjamin Valentino mengenai konflik sosial yang terjadi di Indonesia
pada era desentralisasi cukup memadai sebagai instrumen analisis, yaitu
kuatnya kepentingan elit politik dalam suatu konflik (Wilson, Chris: 2008: 16).

Dinamika sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia

Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis. Mereka adalah dua tokoh yang paling diperhitungkan pada masa revolusi, yaitu Tan Malaka dengan Syahrir.Polarisasi kemudian terjadi antara Syahrir dengan Amir Syarifuddin di dalam Partai Sosialis. Pada saat sayap kiri sudah tidak lagi memegang kekuasaan, konflik bergeser antara pemerintah yang dikuasai kelompok kanan dengan kaum komunis yang ingin merebut kekuasaan kembali. Dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah, kaum komunis justru terpecah menjadi dua yaitu kaum komunis ortodok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang tergabung dalam PKI dan FDR, berhadapan dengan kaum komunis nasionalis pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan dan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Konflik antara kaum komunis ortodok dengan komunis nasionalis berlangsung di Surakarta yang mengalami nasib kurang beruntung karena sebagai kota oposisi, karena kota tradisional lainnya yaitu Yogyakarta menjadi kota republik atau ibu kota RI. Kekacauan di Surakarta memuncak pada pemberontakan Madiun tahun 1948 yang dilakukan oleh kaum komunis ortodok pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kaum komunis yang berhasil selamat dalam pemberontakan Madiun bersembunyi di beberapa tempat termasuk di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Bersama dengan kaum bandit dan para pejuang korban rasionalisasi, kaum komunis pelarian dari Madiun itu melakukan aksi-aksi kriminalitas di lereng Merapi dan Merbabu. Gerakan mereka dikenal dengan nama MMC atau Merapi Merbabu Complek.

Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis.

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Buku ajar ini di susun guna membantu siswa/siswi Sekolah Menengah Atas dalam kegiatan belajar pembelajaran di sekolah dan juga untuk khalayak ramai sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan serta informasi yang semoga bermanfaat.

Buku ajar ini di susun guna membantu siswa/siswi Sekolah Menengah Atas dalam kegiatan belajar pembelajaran di sekolah dan juga untuk khalayak ramai sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan serta informasi yang semoga bermanfaat.

Pancasila Dasar Negara

Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno Tentang Pancasila

Seorang filsuf konfusius Cina mengatakan bahwa dibutuhkan tiga unsur yang menyatu untuk membentuk sebuah negara yang kuat. Tentara yang kuat, pangan yang cukup, dan kepercayaan yang kuat. Sekitar tahun 1960-an, Indonesia pernah mengalami menjadi negara yang kuat di bidang tentara dan kepercayaan rakyat. Meski minus di bidang pangan, saat itu Indonesia mampu merebut Irian Barat dan memimpin negara-negara nonblok. Hari ini, Indonesia mempunyai TNI-Polri yang kuat, pangan yang semakin baik, namun minus kepercayaan rakyat. Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satunya kepercayaan apakah Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, adalah yang paling pas dan terbaik untuk bangsa Indonesia. Sebagian rakyat juga tidak percaya Pancasila mampu menjalani fungsinya sebagai alat permersatu bangsa. “Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu.” Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila. Sebuah buku yang disusun untuk membangun kembali kepercayaan rakyat, bahwa Pancasila adalah dasar negara yang pas dan baik bagi Indonesia, dengan ilmu yang benar. Ilmu yang kita dapatkan dari sumber utama, yaitu Bung Karno. Dengan kita mempelajari kembali, diharapkan dapat mengembangkan Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Seperti yang diungkapkan Bung Karno dalam Kursus (Pendahuluan) Presiden tentang Pancasila di Istana Negara, tanggal 26 Mei 1958, “Kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini, Saudara-saudara, membuktikan sejelas-jelasnya bahwa jikalau tidak di atas dasar Pancasila kita terpecah belah, membuktikan dengan jelas bahwa hanya Pancasilalah yang dapat tetap mengutuhkan negara kita, tetap dapat menyelamatkan negara kita.” Saya Indonesia, saya Pancasila!

Sebagian rakyat juga tidak percaya Pancasila mampu menjalani fungsinya sebagai alat permersatu bangsa. “Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat ...

PANCASILA

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Pancasila agar dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi, maka Pancasila wajib diketahui dan dimengerti oleh setiap warga negara Indonesia. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu bagi yang akan menggunakan buku ini dapat mengembangkannya lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi, maka Pancasila wajib diketahui dan dimengerti oleh setiap warga negara Indonesia.