Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah

Studi Layanan di UPT. Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang-Jawa TImur

Tingginya angka putus sekolah anak di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini mengalami penurunan. Sejak 2014, pemerintah berhasil menurunkan hingga 30% (200.000 siswa). Dari rentang 2016-2018, angka ini terus berkurang hingga mencapai kurang dari 200.000. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis angka jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332, dengan usia 7-12 tahun yakni 1.228.792 anak, usia 13-15 berjumlah 936.674, sedangkan pada usia 16-18 tahun mencapai 2.420.886. Dari data di atas terlihat bahwa angka tertinggi putus sekolah terjadi di masa anak remaja. Padahal bila merujuk pada mandat undang-undang, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan demi pengembangan potensi, minta, dan bakat dirinya agar kelak dapat meneruskan estafet perjuangan bangsa dengan bekal intelektual, sikap, dan kepribadian yang baik. Memang faktor terbesar dari masalah ini terletak pada ekonomi. Namun patut diketahui bersama, selain faktor ekonomi, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab dari realitas remaja putus sekolah. Faktor-faktor tersebut yakni kurangnya kemampuan dan minat remaja dalam partisipasi pendidikan sekolah, kondisi tempat tinggal remaja, adat-istiadat, dan ajaran-ajaran tertentu. Remaja putus sekolah tentu menjadi masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian lebih, terutama karena dampaknya bukan hanya dirasakan oleh individu remaja itu sendiri, namun juga masyarakat secara luas. Atas dasar inilah diperlukan upaya penanganan remaja putus sekolah dari berbagai pihak seperti keberadaan lembaga, pihak-pihak terkait baik pemerintah atau masyarakat serta peran pekerja sosial. Salah satu upayanya yakni dengan memberikan pelayanan sosial yang bertujuan agar remaja yang putus sekolah tetap mendapatkan pendidikan di luar sekolah demi bekal kehidupannya mendatang. Dalam konteks ini lahirlah Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) yang tersebar di masing-masing pemerintah daerah. Hadirnya buku ini menjawab minimnya buku yang terkait pelayanan sosial. Semoga buku ini mampu menjadi referensi bagi pekerja sosial, aktivis sosial, akademisi, dan stakeholder terkait. Buku ini menyajikan bagaimana potret remaja yang putus sekolah, pelayanan sosial yang diberikan UPT PSBR Jombang pada remaja putus sekolah hingga peran pekerja sosial. Hadirnya buku ini juga sebagai upaya mensosialisasikan program layanan yang telah dilakukan oleh UPT PSBR Jombang. Dengan demikian, apresiasi kepada tim penulis atas terbitnya buku ini. Semoga mampu menjadi media menyampaikan informasi dan perkembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada profesi pekerja sosial. Selamat membaca!

Salah satu upayanya yakni dengan memberikan pelayanan sosial yang bertujuan agar remaja yang putus sekolah tetap mendapatkan pendidikan di luar sekolah demi bekal kehidupannya mendatang.

Soft Power untuk Aceh

"""Sejarah Aceh telah banyak diwarnai oleh kekerasan! Sejak pemberontakan Daud Beureueh 1953 hingga Hasan Tiro 1976, tak sedikit korban nyawa terbilang, tak kurang harta melayang. Sementara itu, tak kurang pula upaya yang dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu, mulai dari era Soekarno, Soeharto, Habbibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY-JK. Serangkaian kebijakan desentralisasi, berupa pemberian keistimewaan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, tak kunjung mampu menyelesaikan konflik Aceh. Operasi militer penuh kekerasan pun tidak dapat meredam pemberontakan di Aceh. Tetapi sejarah mencatat bahwa konflik Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog dan perundingan. Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya mengukir sejarah baru dengan ditandatanganinya MOU di Helsinki, Finlandia. Melalui penelitian ilmiah yang mendalam, buku ini secara khusus menitikberatkan bahasannya pada tiga fokus amatan, yaitu (1) peran kebijakan desentralisasi dalam penyelesaian konflik Aceh, (2) peran soft power dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, dan (3) kesinambungan perdamaian di Aceh pasca-MOU Helsinki. ""Kami ingin menggarisbawahi salah satu hasil temuan utama penelitian ini, bahwa konflik ternyata dapat diselesaikan dengan soft power melalui dialog dan perundingan."" -Dr. R.M. Marty M. Natalegawa; Menteri Luar Negeri RI ""Dengan terbitnya buku ini diharapkan publik dapat memahami bagaimana konflik Pusat dan Daerah tidak mesti diselesaikan dengan kekerasan. Ada opsi lain untuk menyelesaikan konflik, yaitu soft power yang lebih mengutamakan dialog dan perundingan. Jika Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokrasi, penyelesaian konflik dengan soft power mesti dikedepankan dalam menangani konflik Pusat-Daerah di tempat lain."" -Dr. Zaini Abdullah; Gubernur Aceh"""

Jika Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokrasi, penyelesaian konflik dengan soft power mesti dikedepankan dalam menangani konflik Pusat-Daerah di tempat lain."" -Dr. Zaini Abdullah; Gubernur Aceh"""

Trilogi Pribumisme

Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia

Trilogi Pribumisme: Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia/M. D. La Ode, Jakarta, Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI), 2018. xviii + 480 hal; 14, 5 x 21 cm ISBN: 978-602-52288-0-3 Copyright ©2018 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved Diterbitkan pertama kali oleh Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI) Cetakan pertama: Juni 2018 KIPI: 01-01-01-2018 Alamat penerbit: Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI) Jakarta

Trilogi Pribumisme: Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia/M.

POLITIK ISLAM

Sejarah dan Pemikiran

Politik merupakan aktivitas terpenting manusia sepanjang sejarah. Pendapat Aristoteles manusia adalah “Zoon Politicon”, senantiasa keinginan untuk hidup bersama. Refleksi keinginan tersebut, diimplementasikan secara politik. Dengan politik manusia dapat saling mengelola potensi yang tersebar di antara mereka, saling bersinergi menuju arah yang sama, dan memahami dalam perbedaan. Begitu urgent-nya politik, sehingga tidak ada manusia yang tidak pernah bersentuhan dengan politik. Bahkan Ibn Taimiyyah seorang pemikir politik Islam terkemuka pernah menulis dalam Kitab Siyasah al-Syar’iyyah bahwa mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama, di mana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Itu semua bisa dilakukan dengan politik. Buku Politik Islam; Sejarah dan Pemikiran merupakan salah satu ikhtiar penulis memperkenalkan politik mulai dari pengertian, sampai pada sejarah dan pemikiran para tokoh muslim dari masa klasik, pertengahan, hingga kontemporer, termasuk tokoh Indonesia.

Buku Politik Islam; Sejarah dan Pemikiran merupakan salah satu ikhtiar penulis memperkenalkan politik mulai dari pengertian, sampai pada sejarah dan pemikiran para tokoh muslim dari masa klasik, pertengahan, hingga kontemporer, termasuk ...

Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas

Pada Bab I, Pendahuluan menggambarkan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan aparatur dengan tujuan menunjang kinerja aparatur agar dalam melaksanakan tupoksinya dengan baik dan profesional karena di temukan banyak permasalahan dalam kinerja aparatur. Pada Bab II, Kajian Teori menjelaskan tentang dasar teori untuk menjelaskan perlunya dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur yang disampaikan oleh para ahli tentang teori-teori yang berkaitan manajemen pengembangan sumber daya manusia. Pada Bab III, Model pengembangan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kualitas, dimulai dari perumusan visi dan misi yang akan di capai pada kegiatan pengembangan sumber daya aparatur. Pada Bab VI, Pengembangan pengabdian sebagai penunjang kinerja aparatur kepada masyarakat yang dipokuskan pada 5 isu geloobal penting. Pada Bab VII, Menggambarkan hasil pengamatan pengembangan sumber daya aparatur yang mengetengahkan ada 3 pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang kinerja aparatur. Pada Bab VIII, Kesimpulan yang mengambarkan secara keseluruhan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang kinerja aparatur. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi

Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi) yang bersifat applied. Artinya pada satu sisi merupakan kajian teoritik yang dapat ditelaah dan diteliti berdasarkan prinsip-prinsip metodologis, guna memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan fenomena kerja sama dalam organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta. Di sisi lain, teori Birokrasi Pelayanan Publik berkaitan langsung dengan praktik birokrasi dalam pelayanan publik, baik sektor publik maupun sektor swasta. Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi) ini terdiri dari 8 Bab, antara lain Bab 1. Tinjauan Konsep Birokrasi, Bab 2. Kinerja Birokrasi dan Perilaku Birokrasi, Bab 3. Paradigma dan Reformasi Birokrasi di Indonesia, Bab 4. Patologi Birokrasi dan Profesionalisme Birokrasi, Bab 5. Manajemen dan Budaya Birokrasi, Bab 6. Konsep Pelayanan Publik, Bab 7. Birokrasi Pelayanan Publik, Bab 8. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik. Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*

... (pegawai) dengan organisasi yang menggambarkan situasi problematis budaya ... Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan ...

Community Empowerment

Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan merupakan entry point bagi munculnya kemandirian suatu komunitas. Sementara salah satu paradigma pembangunan bertautan dengan orientasi menuju pemberdayaan komunitas. Jadi, sudah menjadi suatu keniscayaan jika pembangunan hendaknya mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkeadilan sekaligus berdaya. Untuk itu, seringkali dibutuhkan peran fasilitator dan/atau pendamping, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun dari lembaga-organisasi lokal yang ada, dalam berbagai program pemberdayaan. Studi kasus yang ditinjau dalam buku ini adalah pemberdayaan komunitas pesisir. Dengan keunikan kawasan pesisir dan struktur sosiokultur masyarakatnya, maka keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, sinkronisasi kebijakan antarsektor dan wilayah, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, eksistensi institusi lokal dan kader-kader pemberdayaan untuk kontinuitas program, serta koordinasi dan komitmen dari stakeholders yang terlibat, termasuk partisipasi dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Selain itu, pendekatan nilai-nilai kearifan lokal dalam suatu komunitas akan mempermudah perubahan mindset dan pola perilaku yang diharapkan dalam suatu (program) pemberdayaan. Memang, terkesan klise jika melihat sekilas tentang diskursus pemberdayaan. Apalagi pemberdayaan pada komunitas pesisir salah satunya, karena cukup banyak buku yang membahas dan menyoalnya. Tapi, klise tidaknya sebuah penilaian atau persepsi sangat tergantung dari bagaimana sebuah diskursus dikupas, dianalisis, dan diolah dari fakta-fakta terbaru di lapangan. Adanya fakta-fakta baru di lapangan inilah saya kira yang menjadi salah satu kekuatan dari buku ini.

Pemberdayaan merupakan entry point bagi munculnya kemandirian suatu komunitas.

Studi dan Teori Hubungan Internasional

Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis

Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara masif, terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI memerlukan teori-teori baru di luar arus utama yang dapat memberikan deskripsi dan eksplanasi logis bagi dinamika hubungan internasional, terutama yang melibatkan aktor non-negara dan isu keamanan non-tradisional. Dalam situasi ini, kehadiran perspektif alternatif seperti Mazhab Inggris (English School) yang melihat hakikat hubungan internasional tidak hanya agresivitas antar negara (Realisme ala Thomas Hobbes), tetapi juga dorongan untuk menahan diri dan mematuhi norma/hukum internasional (Rasionalisme ala Hugo Grotius), dan juga dorongan untuk menerobos sekat-sekat negara-bangsa dalam membentuk perdamaian dunia (Revolusionisme ala Immanuel Kant). Perspektif alternatif lainnya yang juga diperlukan dalam konteks ini adalah Teori Kritis (Critical Theory) yang tidak saja mengkritisi pemikiran menyimpang (distorted thoughts) dalam teori-teori arus utama HI melainkan juga bertujuan untuk makin mendekatkan kajian HI pada kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dari sisi penulis, pengalaman mengajar matakuliah Teori-teori Hubungan Internasional selama bertahun-tahun di tingkat sarjana dan pasca-sarjana di Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Padjadjaran, dan beberapa kuliah tamu di Technical University Dortmund dan Universitas Geissen, Jerman membawa penulis pada pemikiran untuk melahirkan sebuah buku tentang teori-teori hubungan internasional yang lebih komprehensif dan mudah dibaca.

Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara masif, terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI memerlukan teori-teori baru di luar arus utama yang dapat memberikan deskripsi dan eksplanasi logis bagi ...

Peta Teori Gerakan Sosial

Buku ini mendeskripsikan perkembangan teori gerakan sosial. Mulai dari teori gerakan sosial klasik sampai dengan mutakhir yang sering disebut new social movement (NSM). Di samping itu juga diuraikan berbagai macam teori gerakan sosial yang tampaknya kurang mendapat porsi besar, seperti dari perspektif teori politik. Teori gerakan sosial dari perspektif teori politik tidak banyak dibicarakan dalam khazanah perkembangan teori gerakan sosial. Cukup banyak teori sosial membicarakan pengaruh Ted Robert Gurr dan Charles Tilly, tetapi tidak dalam konteks paradigma ilmu politiknya, melainkan berkait dengan deprivasi relatif dan perilaku kekerasan sosial dan politiknya.

Buku ini mendeskripsikan perkembangan teori gerakan sosial.

Kemiskinan Filsafat

The Poverty of Philosophy

Jawaban pada Filsafat Kemiskinan oleh P. J. Proudhon, adalah salah satu dari karya paling penting mengenai Marxisme, karya utama Karl Marx yang ditujukan terhadap P. J. Proudhon, seorang ideologis borjuasi kecil. Tujuan kritik atas pandangan-pandangan Proudhon, yang secara serius mengganggu penyebarluasan komunisme ilmiah di kalangan kaum buruh, dan bersamaan dengan ini memberi pencerahan, –dari posisi materialisme ilmiah– atas sejumlah masalah teori dan taktik-taktik gerakan proletariat revolusioner.

... ekonomi politik. Nah, metafisika itu –yah, semua filsafat– dapat diringkaskan, menurut Hegel, dalam metode. Karenanya, kita mesti berusaha menerangkan metode M. Proudhon, yang setidak-tidaknya adalah sama berkabutnya seperti Economic ...