Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

The PR: Tantangan Public Relations pada Era Keterbukaan

"""Buku The PR: Tantangan Public Relations pada Era Keterbukaan ini merupakan hasil ramuan Gatot S. Dewa Broto yang bagus serta dapat menjadi sumber informasi dan manual bagi para pekerja PR. Latar belakang Gatot S. Dewa Broto yang membekalinya dengan teori dan data ilmiah serta pengalamannya di lapangan sebagai pengelola PR menjadikan buku ini berbobot untuk dipelajari dan digunakan oleh para pegiat PR yang ingin tampil secara profesional. —Prof. Dr. Mahfud MD Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Orang yang pantas dipercaya dan telah berpengalaman dalam mengaplikasikan kepiawaiannya berinteraksi dan berkomunikasi, dialah Gatot S. Dewa Broto. Semoga penerbitan buku yang memuat sumbang pikir dan pengalaman Gatot S. Dewa Broto di bidang kehumasan ini, dapat dijadikan tuntutan dalam penerapan kegiatan kehumasan baik di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. —Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar Mantan Menteri Perhubungan Satu yang menarik dari buku ini, Gatot tidak hanya menjelaskan dari pengalaman empiris pribadinya saja. Dia melengkapinya dengan ilmu komunikasi yang menjadi landasan bagaimana kemudian kita harus membangun komunikasi yang baik pada era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang. Dengan kajian yang lengkap ini, buku Gatot S. Dewa Broto bukan hanya penting bagi para pengambil keputusan, tetapi bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa untuk memahami bagaimana ilmu komunikasi itu sebaiknya diterapkan. —Tommy Suryopratomo Direktur Pemberitaaan MetroTV"""

"""Buku The PR: Tantangan Public Relations pada Era Keterbukaan ini merupakan hasil ramuan Gatot S. Dewa Broto yang bagus serta dapat menjadi sumber informasi dan manual bagi para pekerja PR. Latar belakang Gatot S. Dewa Broto yang ...

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik

Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya ...

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Sejumlah Polemik - Seri I

Pemerintah tidak memprioritaskan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Padahal, DPR memprioritaskannya.

Pemerintah tidak memprioritaskan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Padahal, DPR memprioritaskannya.

Wawancara Imajiner dengan Bung Karno

"""Maret 1978, menjelang Sidang Umum MPR di Jakarta, Wawancara Imajiner dengan Bung Karno diberedel oleh Soeharto bersama Buku Putih Mahasiswa dan tujuh surat kabar termasuk Kompas. Sekarang sudah 35 tahun sejak buku itu terbit, 42 tahun sejak Bung Karno wafat, dan 111 tahun sejak kelahirannya. Sementara, Soeharto pun sudah lengser dengan status mirip dan kualitas yang lebih ringan daripada penderitaan Bung Karno. Melalui komunikasi emosional dan interaksi intelektual, penulis kembali melakukan wawancara dengan Bung Karno terkait pelbagai topik menarik yang relevan dengan tantangan yang dihadapi nation state Indonesia dalam percaturan dan transformasi geopolitik abad ke-21. Bung Karno tentang Geopolitik: ""Transformasi geopolitik sedang melanda dunia. Revolusi Arab Spring, difasilitasi oleh jaringan sosial media, terjadi di luar pakem birokrasi otoriter. Ini tidak akan bisa dibendung oleh rezim mana pun atas nama apa pun. Revolusi demokratis ini akan berjalan dengan balapan pembangunan yang manusiawi tapi tetap efisien; efektif, tapi tidak mengulangi rezim otoriter. Itulah jalan tengah Pancasila yang mengharamkan ekstrem otoriter fasisme militer maupun diktator proletariat komunis yang mengabaikan kodrat hak milik individu yang harus dihormati. Negara dan pasar harus dikelola secara pas reaksi kimianya. Kalau negara menjadi predator yang mencekik, sama saja seperti Uni Soviet yang bisa mengirim Sputnik ke ruang angkasa, tapi gagal menyediakan sembako di supermarket. Tapi, kalau keserakahan pasar dibiarkan, terjadilah kegagalan pasar seperti krisis depresi dunia akibat bangkrutnya Wall Steet pada 1930, yang terulang lagi pada 2008 di AS dan pada 2010 di Eurozone."""

"""Maret 1978, menjelang Sidang Umum MPR di Jakarta, Wawancara Imajiner dengan Bung Karno diberedel oleh Soeharto bersama Buku Putih Mahasiswa dan tujuh surat kabar termasuk Kompas.

Sosialisme dan Humanisme Sepilihan Esai

Sosialisme dan Humanisme Sepilihan Esai. Manusia merupakan makhluk soliter tetapi pada saat yang sama juga merupakan makhluk sosial. Sebagai seorang makhluk soliter, dia berupaya untuk melindungi eksistensinya sendiri dan eksistensi mereka yang paling karib dengannya, untuk memuaskan hasrat-hasrat pribadinya, dan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan bawaannya. Sebagai seorang makhluk sosial, dia berusaha untuk mendapatkan pengakuan dan afeksi dari sesama umat manusia, untuk sama-sama merasakan kesenangan bersama mereka, untuk menghibur mereka saat mereka sedih, dan untuk memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan mereka.

Sosialisme dan Humanisme Sepilihan Esai.

Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang

"Sebuah wasiat pernah ditegaskan oleh Presiden Soekarno, bahwa tugas berat bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaam nation and character building. Bahkan, Bung Karno mewanti-wanti, jika pembangunan karakter ini tidak berhasil, bangsa Indonesia hanya akanmenjadi bangsa kuli!Pesan Bung Karno itu sepertinya mulai menampakkan ketenaran tatkala kenyataan riil yang dihadapi bangsa kita belakangan ini semakin nyata menunjukkan betapa mulai memudarnya karakter dan jati diri bangsa. Berbagai peristiwa yang silih berganti menghiasi panggung kehidupan di tanah air tentu bukanlah sebuah mata rantai kebetulan semata. Dalam setiap peristiwa itu, kita boleh geram, kita boleh bertepuk tangan, bahkan kita pun boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Tetapi, yang jauh lebih penting dari itu adalah, mungkinkah kita sedang diingatkan oleh Sang Mahakuasa betapa bangsa ini telah cukup lama mengabaikan masalah karakter dan jati dirinya?Namun, cita-cita menjadi bangsa yang unggul itu akan sulit tercapai apabila karakter dan jati diri bangsa kita memudar. untuk itu, melalui buku ini, Soemarso Soedarsono mengajak kita menemukenalikarakter dan jati diri kita kembali. Sebab, ketekunannya menguak ""misteri Karakter"" membawanya pada sebuah kesimpulan yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi : bila karakter dan jati diri bangsa ini hilang, ibarat bangsa ini berada di ambang ""kiamat"". Kita yang peduli pada nasib bangsa wajib membaca buku ini. Sebuah buku yang cocok sebagai koleksi keluarga, institusi pendidikan, dan perpustakaan umum."

Tetapi, yang jauh lebih penting dari itu adalah, mungkinkah kita sedang diingatkan oleh Sang Mahakuasa betapa bangsa ini telah cukup lama mengabaikan masalah karakter dan jati dirinya?Namun, cita-cita menjadi bangsa yang unggul itu akan ...

Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD dengan DPR

Buku ini merupakan lahir dari penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPR-RI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi. Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahan terakhir penulis menjadi anggota DPD sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami relasi DPD dengan DPR dalam kurun waktu dulu, kini, dank ke depan. Secara teoretis, diharapkan buku ini dapat meberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan bagi perbaikan penanganan sengketa lembaga negara dan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan DPD dan DPR, agar dapat berjalan secara sinergis dan pada giliranya akan mampu meningkatkan kinerja legislasi dalam kerangka penerapan sistem bikameral. Penelitian dan penulisan buku hasil riset ini menggunakan paradigma konstruktif. Menurut Thomas S. Kun,[1] paradigma ilmiah adalah contoh-contoh praktik ilmiah yang aktual dan dapat diterima. Contoh tersebut mencakup undang-undang, teori, penerapan, dan instrumentasi secara bersama-memberikan model yang darinya timbul tradisi penelitian ilmiah khusus yang koheran. Paradigma adalah cara kita memahami kehidupan, seperti air bagi ikan. Paradigma menjelaskan kehidupan ini kepada kita dan memudahkan kita untuk mengira-ngira perilakunya. Dalam pemahaman yang lain menegaskan bahwa paradigma adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan ini. Pengertian paradigma juga dimaknai sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.[2] Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Dalam mengembangkan suatu paradigma khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi:[3] Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai kontek spesifik yang dinilai relevan pelaku sosial. Epistemologis, yaitu transaksional/subjektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Metodologis, terutama pendekatan reflective/dialectical menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas diteliti melalui metode-metode kualitatif.

Bahkan lebih dari itu, salah satu persyaratan anggota DPRGR yang untuk dapat diangkat semua anggta DPR harus menyetujui Undang-Undang Dasar, dan Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia ...

Perbandingan Sistem Politik; Teori dan Fakta

Pendahuluan ini menyajikan tiga hal. Yang pertama adalah penjelasan tentang perlunya mempelajari perbandingan politik. Mengapa mengetahui sistem politik luar negeri itu penting? Kedua, pendahuluan ini membahas kelemahan dan kelebihan pendekatan perbandingan terhadap ilmu politik. Dinyatakan bahwa, terlepas dari segala persoalannya, ilmu perbandingan politik menambahkan hal penting ke dalam kemampuan kita untuk memahami apa yang terjadi di jagat politik. Dan ketiga, pendahuluan ini memberi rambu-rambu dalam menghantarkan kita menelusuri buku ini agar isinya lebih mudah dan lebih menarik untuk dipahami dan diserap.

Pada inti ideologi sosialis terdapat keyakinan bahwa bagian-bagian terpenting dari ekonomi umumnya harus dimiliki atau diatur oleh negara guna menghilangkan bentuk-bentuk terburuk ketidaksetaraan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial.

Manajemen Pengembangan Desa Produktif

Desa yang produktif menjadi impian seluruh masyarakat. Untuk itu, perlu upaya manajemen desa yang lebih baik agar tercipta desa yang produktif. Buku ini menyajikan konsep desa produktif disertai dengan strategi dan upaya mengembangkan desa agar lebih produktif. Buku ini hadir sebagai acuan dan referensi bagi kepala desa dan pamong desa untuk meningkatkan kinerja agar memenuhi standar kerja, tuntutan, dan keinginan masyarakat.

B. TEORI DAN PENDEKATAN MANAJEMEN Secara garis besar, perkembangan teori manajemen yang umumnya dikenal dalam teori manajemen kontemporer disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel Perkembangan Teori Manajemen Teori Penjelasan Klasik ...

Teori Pemerintahan

Buku ini memaparkan secara mendasar pemahaman tentang ilmu pemerintahan. Secara garis besarnya ada tiga hal penting yang disuarakan buku ini. Pertama, memaparkan teori pemerintahan yang terdiri dari makna pemerintahan, tata kelola pemerintahan dan sistem pemerintahan secara luas, yakni sistem presidensial, parlemen, dan campuran. Kedua, menjelaskan asas-asas dalam penyelengaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara universal terdapat asas desentralisasi, asas sentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Diantara asas tersebut, hanya asas desentralisasi dan sentralisasi yang paling familiar dan membumi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Hampir semua negara menolak pelaksanaan asas sentralisasi dan menginginkan praktik asas desentralisasi dalam bangunan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketiga, menghadirkan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang menjadi perhatian dalam buku ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga lembaga ini biasa disebut trias politika atau sebutan pemaknaan pemerintahan secara luas. Selain itu, dalam postur pemerintahan juga terdapat birokrasi dan pemerintahan daerah. Birokrasi dan pemerintahan adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin politik.

Sedangkan pendapat lain mengatakan kriterian pemerintah yang baik adalah penegakan hukum, sistem pengadilan yang efisien dan adil, tingkat partisipasi di ... Efisiensi, yang berhubungan dengan pemaksimalan fungsi manajemen pemerintahan.